PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 137-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PERMEN Nomor 137-pmk-07-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENGENDALIAN DEFISIT APBD

Article 5

Correction

(1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Defisit APBD atau Surplus APBD. (2) Dalam rangka pengendalian Defisit APBD atau Surplus APBD, Pemerintah Daerah menganggarkan: a. besaran Defisit APBD sama dengan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; atau b. besaran Surplus APBD sama dengan selisih kurang antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Article 6

(1) Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD beserta penjelasannya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan. (2) Format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) Dalam hal rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (2) Persetujuan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan untuk rencana Defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah, diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut: a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui; b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak terlampaui; c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terakhir yang telah diaudit memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian; d. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan e. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). (3) Persetujuan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan untuk rencana Defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, diberikan sepanjang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. bidang usaha kekayaan daerah yang dipisahkan; dan b. struktur permodalan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Article 8

Article 9

Article 10

Persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.

Prosedur permohonan persetujuan rencana Defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gubernur, bupati, atau walikota mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan permohonan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah. b. Dalam hal permohonan persetujuan diajukan oleh bupati atau walikota, tembusan permohonan disampaikan pula kepada gubernur. c. Format permohonan persetujuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. d. Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD atau Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Perubahan dikirimkan untuk dievaluasi. e. Dalam hal rencana Defisit APBD akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 2. Rancangan Ringkasan APBD atau Rancangan Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013; 3. Perhitungan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan 4. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR). f. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 dan angka 4, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini g. Dalam hal rencana Defisit APBD akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 2. Rancangan Ringkasan APBD atau Rancangan Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013; dan 3. Pernyataan gubernur, bupati, atau walikota mengenai bidang usaha dan struktur permodalan sebelum dan setelah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana Defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rencana Defisit APBD yang akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (3) Dalam hal rencana Defisit APBD akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank, persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan diberikan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah. (4) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e secara lengkap. (5) Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (6) Dalam hal Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat permohonan dari gubernur, bupati, atau walikota beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan huruf g diterima secara lengkap.

Peraturan Menteri Nomor 137-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15