PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 135-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PUSAT YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERMEN Nomor 135-pmk-05-2022 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

Article 3

Correction

(1) Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. (2) Penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran penghasilan yang merupakan akumulasi dari besaran komponen penghasilan yang meliputi: a. Tunjangan jabatan; b. Tunjangan kinerja; dan/atau c. Tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional. (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami penurunan, maka penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya. b. Dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi Pejabat Administrasi, maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsional dimaksud.

Article 4

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diberikan sejak Pejabat Administrasi dialihkan dan dilantik menjadi Pejabat Fungsional yang dibuktikan dengan: a. surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan; dan b. surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Dalam hal pelantikan dan pelaksanaan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. (3) Dalam hal pelantikan dan pelaksanaan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Article 5

(1) KPA/PPK bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a. (2) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja.

Article 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, PPK melakukan: a. perhitungan tunjangan kinerja yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; b. perhitungan jumlah tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; dan c. pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (2) Dalam hal berdasarkan pengakumulasian/ penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional mengalami penurunan dibanding penghasilan saat menduduki jabatan administrasi, PPK melakukan pemetaan penurunan penghasilan. (3) Pelaksanaan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) Berdasarkan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PPK membuat daftar perhitungan pembayaran berdasarkan komponen penghasilan yang mengalami penurunan. (2) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan, daftar perhitungan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan aplikasi gaji. (3) Aplikasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi: a. aplikasi gaji PNS pusat; atau b. aplikasi gaji modul satuan kerja. (4) Dalam membuat daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan penyesuaian pada data referensi tunjangan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional. (5) Pembayaran komponen penghasilan tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk atau terpisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan kinerja, daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Dalam hal terdapat pembayaran atas penurunan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) yang belum dapat dibayarkan dan mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran, selisih kekurangan pembayaran tersebut diberikan sebagai kekurangan gaji dan/atau tunjangan. (2) Kekurangan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran tersendiri.

Article 9

(1) Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 8 ayat (2), PPSPM menerbitkan dan mengajukan SPM pembayaran ke KPPN atas komponen penghasilan yang mengalami penurunan. (2) Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara/lembaga.

Article 10

Tata cara penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB Kesatu

Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi

Article 3

Correction

(1) Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. (2) Penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran penghasilan yang merupakan akumulasi dari besaran komponen penghasilan yang meliputi: a. Tunjangan jabatan; b. Tunjangan kinerja; dan/atau c. Tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional. (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami penurunan, maka penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya. b. Dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi Pejabat Administrasi, maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsional dimaksud.

Article 4

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diberikan sejak Pejabat Administrasi dialihkan dan dilantik menjadi Pejabat Fungsional yang dibuktikan dengan: a. surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan; dan b. surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Dalam hal pelantikan dan pelaksanaan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. (3) Dalam hal pelantikan dan pelaksanaan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB Kedua

Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi

Article 5

Correction

(1) KPA/PPK bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a. (2) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja.

Article 6

Correction

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, PPK melakukan: a. perhitungan tunjangan kinerja yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; b. perhitungan jumlah tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; dan c. pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (2) Dalam hal berdasarkan pengakumulasian/ penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional mengalami penurunan dibanding penghasilan saat menduduki jabatan administrasi, PPK melakukan pemetaan penurunan penghasilan. (3) Pelaksanaan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) Berdasarkan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PPK membuat daftar perhitungan pembayaran berdasarkan komponen penghasilan yang mengalami penurunan. (2) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan, daftar perhitungan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan aplikasi gaji. (3) Aplikasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi: a. aplikasi gaji PNS pusat; atau b. aplikasi gaji modul satuan kerja. (4) Dalam membuat daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan penyesuaian pada data referensi tunjangan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional. (5) Pembayaran komponen penghasilan tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk atau terpisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan kinerja, daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Dalam hal terdapat pembayaran atas penurunan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) yang belum dapat dibayarkan dan mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran, selisih kekurangan pembayaran tersebut diberikan sebagai kekurangan gaji dan/atau tunjangan. (2) Kekurangan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran tersendiri.

Article 9

(1) Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 8 ayat (2), PPSPM menerbitkan dan mengajukan SPM pembayaran ke KPPN atas komponen penghasilan yang mengalami penurunan. (2) Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara/lembaga.

Article 10

Tata cara penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III

PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

Article 11

Correction

(1) Pembayaran penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a kepada Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional dihentikan mulai bulan berikutnya sejak pejabat dimaksud mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi. (2) Dalam hal promosi atau mutasi kepegawaian berdasarkan pelantikan dan pelaksanaan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pembayaran penghasilan kepada Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan terhitung mulai bulan berkenaan.

Article 12

Penghentian pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk dalam hal akumulasi komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah sama atau lebih tinggi dengan akumulasi penghasilan Pejabat Administrasi sebelum dialihkan menjadi Pejabat Fungsional.

Article 13

(1) Pembayaran penghasilan kepada Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a tidak berlaku apabila Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan: a. Penghentian pembayaran; atau b. Penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan apabila Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2): a. Meninggal dunia; b. Berhenti atau diberhentikan sebagai PNS; atau c. Mengalami hal lainnya yang menyebabkan penghentian pembayaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2): a. Mendapatkan hukuman disiplin yang menyebabkan penurunan penghasilan; b. Diberhentikan sementara sebagai PNS; atau c. Mengalami hal lainnya yang menyebabkan penurunan pembayaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan penghentian pembayaran atau penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan mulai bulan berikutnya sejak berlakunya surat keputusan yang menyebabkan penghentian pembayaran atau penurunan penghasilan.

Peraturan Menteri Nomor 135-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PUSAT YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16