PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 128-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS, KERANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMEN Nomor 128-pmk-01-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1034), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 13

Article 34

Correction

(1) Pelaksana monitoring dan evaluasi SOP menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP. (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. unit organisasi objek monitoring dan evaluasi; b. waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi; c. SOP yang dilakukan monitoring dan evaluasi; d. ringkasan hasil monitoring dan evaluasi; e. pelaksanaan dan catatan monitoring dan evaluasi; f. simpulan dan saran; dan g. lampiran pendukung. (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kementerian Keuangan ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal, dan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi Eselon I pengusul/berkenaan/terkait atau unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan. (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unit organisasi Eselon I atau unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi SOP pada unit organisasi Eselon I atau unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan terkait, dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. (5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 8. Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Keuangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 128-pmk-01-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS, KERANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Article I

Article 13

Article I

Article 13

Article 14

Article 18

Article 21

Article 27

Article 34

Article II