PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

PERMEN Nomor 12-pmk-08-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Lindung Nilai adalah kegiatan yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi posisi nilai suatu aset atau kewajiban yang mendasarinya terhadap risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang. 2. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Counterparty dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. 3. Counterparty Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Counterparty adalah Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Internasional yang bersedia dan sepakat melakukan Transaksi Lindung Nilai dengan Pemerintah. 4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah pimpinan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 2013 No.26 3 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang. 6. Komite Risiko Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang beranggotakan pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam MENETAPKAN kebijakan pengelolaan risiko utang yang bersifat strategis, signifikan dan memerlukan koordinasi antar direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 7. Kebijakan Lindung Nilai adalah kebijakan yang berisi pedoman dan batasan Transaksi Lindung Nilai bagi pengelola utang yang ditetapkan oleh Menteri. 8. Perjanjian Induk Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk adalah kesepakatan tertulis mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan umum dalam Transaksi Lindung Nilai antara Pemerintah dengan Counterparty yang dapat mengacu pada praktek internasional yang berlaku (International Best Practice). 9. Surat Konfirmasi adalah formulir yang memuat syarat-syarat komersial transaksi meliputi harga, jumlah dan periode waktu transaksi lindung nilai yang disepakati antara Pemerintah dan Counterparty dan merupakan bagian dari Perjanjian Induk. 10. Unit Pengelola Risiko Utang yang selanjutnya disebut UPRU adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang analisis risiko utang. 11. Unit Pelaksana Transaksi yang selanjutnya disebut UPT adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang penerbitan Surat Berharga Negara atau pengadaan pinjaman. 12. Unit Pelaksana Setelmen dan Pencatatan yang selanjutnya disebut UPSP adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang setelmen dan pencatatan utang. 13. Hedging Trigger Point adalah ambang batas minimal yang menandakan perlunya dilakukan Transaksi Lindung Nilai untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Article 6

Correction

Struktur organisasi pelaksana Transaksi Lindung Nilai terdiri dari: a. Menteri; b. Direktur Jenderal; c. Komite; d. UPRU; e. UPT; dan f. UPSP. 2013 No.26 5

Article 7

Correction

(1) Menteri dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, MENETAPKAN Kebijakan Lindung Nilai dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan. (2) Dalam hal diperlukan, Menteri berkoordinasi dengan Gubernur Bank INDONESIA dalam rangka pelaksanaan terkait dengan Transaksi Lindung Nilai.

Article 8

(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang menandatangani Perjanjian Induk dengan Counterparty. (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Article 9

Direktur Jenderal dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyampaikan konsep Kebijakan Lindung Nilai kepada Menteri; b. membentuk Komite; c. MENETAPKAN kebutuhan Transaksi Lindung Nilai; d. menyetujui proposal Lindung Nilai; e. menerima atau menolak permohonan institusi untuk menjadi Counterparty; dan f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Lindung Nilai dan melaporkan kepada Menteri .

Article 10

Komite dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab: a. memberi masukan kepada Direktur Jenderal atas konsep Kebijakan Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU; b. mengkaji (review) atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UPRU serta menyusun rekomendasi kepada Direktur Jenderal; c. mengevaluasi kebutuhan Transaksi Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal; dan d. melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas proposal Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Article 11

(1) UPRU dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, memiliki tugas dan tanggungjawab: a. menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan melakukan identifikasi eksposur utang, identifikasi risiko, dan melakukan pengukuran besaran risiko; b. menelaah permohonan institusi untuk menjadi anggota Counterparty; c. melakukan negosiasi terhadap materi Perjanjian; d. menyusun, memonitor dan mengevaluasi daftar Counterparty; e. melaporkan kinerja Counterparty secara periodik kepada Direktur Jenderal; dan f. memonitor dan mengevaluasi efektivitas Transaksi Lindung Nilai. (2) Dalam menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPRU dapat berkoordinasi dengan Bank INDONESIA.

Article 12

UPT dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menyusun proposal Transaksi Lindung Nilai termasuk melakukan uji prospektif atas rencana Transaksi Lindung Nilai; b. menyusun term sheet Transaksi Lindung Nilai; c. menerima/meminta dan mempertimbangkan kuotasi yang ditawarkan oleh Counterparty; d. menandatangani Surat Konfirmasi; dan e. menghentikan (unwind) Transaksi Lindung Nilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hedging Trigger Point.

Article 13

UPSP dalam stuktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, memiliki tugas dan tanggungjawab: a. melakukan akuntansi dan pelaporan Transaksi Lindung Nilai; b. melakukan verifikasi dan konfirmasi Transaksi Lindung Nilai; c. menyelesaikan proses setelmen dari Transaksi Lindung Nilai; dan d. menatausahakan dokumen-dokumen Transaksi Lindung Nilai; 2013 No.26 7

Peraturan Menteri Nomor 12-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

BAB IX

Article 21

Article 22

BAB X

Article 23

BAB XI

Article 24

Article 25