PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 117-pmk-01-2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

PERMEN Nomor 117-pmk-01-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan, dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh Sekretaris.

Article 2

BAB IV

BAGIAN PENGADUAN DAN MEDIASI

Article 9

Correction

Bagian Pengaduan dan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program, penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi, penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi sehubungan dengan hasil penanganan pengaduan masukan dan mediasi, pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagai tindak lanjut hasil penanganan pengaduan, masukan dan mediasi, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, dan pengelolaan/manajemen informasi.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pengaduan dan Mediasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat; b. pelaksanaan verifikasi dan tindak lanjut hasil pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat, serta pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada pengadu, instansi dan pihak terkait; c. penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil penanganan pengaduan, masukan dan mediasi masyarakat; d. pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi saran dan/atau rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil penanganan pengaduan, masukan dan mediasi masyarakat; e. pelaksanaan analisis data perpajakan, pengelolaan/manajemen informasi, dan perencanaan, pengembangan, serta evaluasi teknologi informasi; dan f. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.

Article 11

Bagian Pengaduan dan Mediasi terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi dan Manajemen Informasi; b. Subbagian Pengaduan dan Mediasi I; dan c. Subbagian Pengaduan dan Mediasi II.

Article 12

(1) Subbagian Verifikasi dan Manajemen Informasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pengaduan, masukan, dan permohonan mediasi masyarakat, melakukan analisis data perpajakan, melakukan pengelolaan/manajemen informasi, melakukan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi teknologi informasi, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat. (2) Subbagian Pengaduan dan Mediasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program, melakukan penanganan dan penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat, dan melakukan pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada pengadu, instansi, dan pihak-pihak terkait di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Maluku. (3) Subbagian Pengaduan dan Mediasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program, melakukan penanganan dan penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat, melakukan pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada pengadu, instansi dan pihak-pihak terkait, dan melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi saran dan/atau rekomendasi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Pulau Sumatra, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Papua.

BAB V

BAGIAN PENGAWASAN PAJAK

Article 13

Correction

Bagian Pengawasan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja pengawasan, melakukan pengamatan, pengkajian, penyusunan konsep, pemantauan (monitoring) dan evaluasi saran dan/atau rekomendasi, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang pajak.

Article 14

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Pengawasan Pajak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan terkait kebijakan pajak dan pelaksanaan administrasi pajak; b. pelaksanaan pengamatan terkait kebijakan pajak dan penyelenggaraan administrasi pajak; c. pelaksanaan pengkajian terkait kebijakan pajak dan penyelenggaraan administrasi pajak; d. pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada instansi dan pihak-pihak terkait; e. penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan pajak dan penyelenggaraan administrasi pajak; f. pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan pajak dan penyelenggaraan administrasi pajak; dan g. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.

Article 15

Bagian Pengawasan Pajak terdiri atas: a. Subbagian Pengawasan Pajak I; b. Subbagian Pengawasan Pajak II; dan c. Subbagian Pengawasan Pajak III.

Article 16

(1) Subbagian Pengawasan Pajak I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan terkait kebijakan pajak dan pelaksanaan administrasi pajak, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, dan melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2) Subbagian Pengawasan Pajak II mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang Pajak Penghasilan, dan melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap saran dan/atau rekomendasi. (3) Subbagian Pengawasan Pajak III mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Lainnya, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat.

BAB VI

BAGIAN PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Article 17

Correction

Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program kerja pengawasan, melakukan pengamatan, pengkajian, penyusunan konsep, pemantauan (monitoring) dan evaluasi saran dan/atau rekomendasi, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai dan pelaksanaan administrasi kepabeanan dan cukai; b. pelaksanaan pengamatan terkait kebijakan kepabeanan dan cukai dan penyelenggaraan administrasi kepabeanan dan cukai; c. pelaksanaan pengkajian terkait kebijakan kepabeanan dan cukai dan penyelenggaraan administrasi kepabeanan dan cukai; d. pengumpulan informasi dan permintaan keterangan kepada instansi dan pihak terkait; e. penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan kepabeanan dan cukai dan penyelenggaraan administrasi kepabeanan dan cukai; f. pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan kepabeanan dan cukai dan penyelenggaraan administrasi kepabeanan dan cukai; dan g. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.

Article 19

Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas: a. Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai I; b. Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai II; dan c. Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai III.

Article 20

(1) Subbagian Pengawasan Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan terkait kebijakan kepabeanan dan cukai dan pelaksanaan administrasi kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, dan melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang impor. (2) Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai II mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang ekspor dan cukai, dan melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap saran dan/atau rekomendasi. (3) Subbagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai III mempunyai tugas melakukan penyiapan program pengawasan, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi, melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dan/atau informasi di bidang fasilitas kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat.

BAB VIII

TATA KERJA

Article 24

Correction

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Article 25

Correction

Pimpinan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan laporan administratif kepada Sekretaris Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Article 26

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Article 27

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Article 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Article 29

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Article 30

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 31

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Article 33

Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan.

Article 34

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Peraturan Menteri Nomor 117-pmk-01-2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VIII

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB IX

Article 35

BAB X

Article 36

BAB XI

Article 37

Article 38

Article 39

BAB XII

Article 40

Article 41