PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 117-pmk-01-2009 Tahun 2009 tentang PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PERMEN Nomor 117-pmk-01-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap pegawai Departemen Keuangan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas di lingkungan Departemen Keuangan dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt, adalah Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural. 3. Kompetensi Teknis (Hard Competency) merupakan pengetahuan, kemampuan, dan aspek lainnya yang dibutuhkan pemegang jabatan di dalam mengelola tugas dan pekerjaannya agar dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. 4. Kompetensi Perilaku (Soft Competency) merupakan rangkaian perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan dalam rangka mengerjakan tugas- tugas dan fungsi-fungsi suatu jabatan dengan kompeten. 5. Seleksi adalah proses penilaian terhadap satu atau lebih pegawai yang diusulkan untuk diangkat sebagai Plt.

BAB III

SELEKSI CALON PLT

Article 3

Correction

(1) Pegawai yang diusulkan diangkat menjadi Plt harus melalui Seleksi atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh: a. Tim Seleksi Pusat untuk jabatan Plt Eselon II; dan b. Tim Seleksi Unit untuk jabatan Plt Eselon III. (3) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua; b. Inspektur Jenderal selaku Anggota; c. Pimpinan Unit Eselon I sesuai dengan jabatan struktural yang akan diisi oleh Plt selaku Anggota; dan d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Sekretaris. (4) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Sekretaris Unit Eselon I selaku Ketua; b. Pejabat Eselon II sesuai dengan jabatan struktural yang akan diisi oleh Plt selaku Anggota; dan c. Kepala Bagian yang menangani kepegawaian selaku Sekretaris merangkap Anggota. (5) Tim Seleksi Pusat/Tim Seleksi Unit dapat dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Seleksi.

Article 4

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut: 1. melaksanakan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); 2. MENETAPKAN hasil Seleksi; dan 3. mengajukan usul pejabat/pegawai yang akan diangkat menjadi Plt untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Article 5

(1) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan seleksi administrasi; b. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Tim Seleksi; c. merencanakan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan; d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan e. membantu persiapan dan pelaksanaan penilaian. (2) Keanggotaan Sekretariat Tim paling kurang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

Article 6

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut: a. mempersiapkan materi penilaian; b. melaksanakan penilaian; dan c. melaporkan hasil penilaian kepada Tim Seleksi. (2) Keanggotaan Tim Penilai harus berjumlah ganjil. (3) Keanggotaan Tim Penilai paling kurang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Article 17

Correction

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA PANGKAT/GOLONGAN RUANG PEGAWAI YANG DAPAT DIANGKAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN NO ESELON GOLONGAN MINIMAL PEJABAT DEFINITIF SESUAI PP GOLONGAN MINIMAL UNTUK PELAKSANA TUGAS (PLT) 1 II.a IV/c III/d 2 II.b IV/b III/c 3 III.a IV/a III/b 4 III.b III/d III/a MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.01/2009 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN SURAT PERINTAH Nomor : …………………….. MENTERI KEUANGAN, Dasar : 1. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4194); 2. Peraturan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik INDONESIA sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 94 Tahun 2006; 3. Keputusan PRESIDEN Nomor 20/P Tahun 2005; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Tertentu Di Lingkungan Departemen Keuangan; MEMERINTAHKAN: Kepada : Nama : Ajip Angestu NIP : 060012345 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Pj. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Biro Sumber Daya Manusia. Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 12 Januari 2009 di samping jabatannya sebagai Pj. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal. 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KEUANGAN, ……………………………….. Tembusan: 1. …………………….. 2. …………………….. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.01/2009 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN KOP GARUDA FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ESELON I SURAT PERINTAH Nomor : …………………….. PIMPINAN UNIT ESELON I, Dasar : 1. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4194); 2. Peraturan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik INDONESIA sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 94 Tahun 2006; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Tertentu Di Lingkungan Departemen Keuangan; MEMERINTAHKAN: Kepada : Nama : Ajip Angestu NIP : 060056789 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pj. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia, Biro Sumber Daya Manusia. Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 12 Januari 2009 di samping jabatannya sebagai Pj. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal. 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal PIMPINAN UNIT ESELON I, …………………………….. NIP ............. Tembusan: 1. …………………….. 2. …………………….. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNIT ESELON I Telepon ……………… Gedung ........... Jalan .................. Jakarta ............. Faksimile ……………… ………………. Website ……………….. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : dalam rangka menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) …………………. (nama jabatan dan unit organisasi Eselon I), dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tetap melaksanakan tugas dan kewajiban saya pada jabatan definitif sebagai …………………………………………………………………………………………………….. …. …..…………………………………………………………….(nama jabatan dan unit organisasi Eselon I); 2. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas: a. tidak melakukan praktek KKN; b. menjaga kerahasiaan; c. dan seterusnya (disesuaikan dengan karakteristik jabatan dan kontrak kinerja/IKU jabatan yang akan diisi oleh Plt.) 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI Mengetahui, (pejabat yang menugaskan) ........................................... NIP …………………………………. Yang Membuat Pernyataan, (pejabat Pelaksana Tugas) ........................................... NIP LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.01/2009 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN FORMAT KONTRAK KINERJA UNTUK PLT JABATAN ESELON II KONTRAK KINERJA NAMA JABATAN No. Kode IKU pada Depkeu-One Uraian IKU Realisasi 2008 Target 2009 1. % % 2. % % . % % . % % . % % . % % dst; % % .........., tanggal Menyetujui Pimpinan Unit Eselon I Jabatan Eselon II Nama Nama (Plt) NIP NIP LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.01/2009 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN FORMAT KONTRAK KINERJA UNTUK PLT JABATAN ESELON III KONTRAK KINERJA NAMA JABATAN No. Kode IKU pada Depkeu-Two Uraian IKU Realisasi 2008 Target 2009 1. % % 2. % % . % % . % % . % % . % % dst; % % .........., tanggal Menyetujui Pimpinan Unit Eselon II Jabatan Eselon III Nama Nama (Plt) NIP NIP MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 117-pmk-01-2009 Tahun 2009 tentang PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17