PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 115-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

PERMEN Nomor 115-pmk-05-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kelima

Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara

Article 23A

Dalam hal terdapat kesalahan nilai nominal pada Kode Billing yang dibuat oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dan terdapat kelalaian petugas Bank/Pos Persepsi dalam melakukan eksekusi Kode Billing, KPPN Khusus Penerimaan dapat melakukan pembatalan atas transaksi Penerimaan Negara.

Article 23B

Article 23F

Correction

(1) KPPN Khusus Penerimaan melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e. (2) Dalam hal permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang diajukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e tidak memenuhi persyaratan, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan kembali Surat Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e disertai dengan Surat Penolakan Permohonan Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal permohonan pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang diajukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e telah memenuhi persyaratan, KPPN Khusus Penerimaan: a. menerbitkan Surat Persetujuan Pembatalan transaksi Penerimaan Negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. melakukan pemblokiran data transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Settlement; c. melakukan penyesuaian data transaksi Penerimaan Negara pada SPAN; dan d. mengirimkan notifikasi pemblokiran transaksi penerimaan negara secara sistem kepada Biller. (5) KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan Surat Persetujuan Pembatalan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada: a. Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan LHP Elektronik; b. Biller, sebagai dasar untuk melakukan pemblokiran data transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan pada database Biller; dan c. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan melalui KPPN mitra kerja untuk setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara lainnya, sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada laporan keuangan. (6) Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan kembali LHP Elektronik yang telah diperbaiki kepada KPPN Khusus Penerimaan. 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 115-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

BAB Kelima

Article 23A

Article 23B

BAB Kelima

Article 23A

Article 23B

Article 23C

Article 23D

Article 23E

Article 23F

Article 24

Article 25

Article 37

Article 38

Article II