PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 114-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.05/2020 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERMEN Nomor 114-pmk-05-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kelima

Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Article 13A

Article 13B

Correction

(1) Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran yang diberikan kepada perseorangan, selain disalurkan secara sekaligus melalui mekanisme LS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga, dapat pula disalurkan secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai. (2) Penyaluran bantuan pemerintah secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh kementerian negara/lembaga berdasarkan: a. arahan PRESIDEN; atau b. penugasan dari badan/lembaga yang ditunjuk oleh PRESIDEN dalam penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (3) Penyaluran bantuan pemerintah secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal: a. pemberian bantuan bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan b. tidak dapat dibayarkan secara langsung melalui rekening penerima bantuan. (4) Untuk pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pengguna anggaran menyusun pedoman umum; dan b. pengguna anggaran menunjuk pejabat eselon I yang bertanggungjawab terhadap program untuk menyusun petunjuk teknis, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga. (5) Pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan pemerintah secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. surat keputusan penerima bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; b. bukti penerimaan uang bantuan pemerintah yang ditandatangani oleh penerima bantuan; dan c. foto penerimaan uang bantuan pemerintah oleh penerima bantuan. (6) Tata cara permintaan dan pertanggungjawaban TUP tunai dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. (7) KPA bertanggung jawab atas ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang diberikan kepada perseorangan secara sekaligus atau bertahap melalui mekanisme TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 114-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.05/2020 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB Kelima

Article 13A

BAB Kelima

Article 13A

Article 13B

Article II