PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 113-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PERMEN Nomor 113-pmk-08-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 6. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk) yang selanjutnya disebut SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 8. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek. 9. Dokumen Penetapan Pembiayaan adalah dokumen kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Pemrakarsa Proyek yang memuat penetapan Proyek. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. 12. Batas Maksimum Penerbitan SBSN PBS yang selanjutnya disebutkan Batas Maksimum Penerbitan adalah nilai maksimum nominal penerbitan SBSN yang digunakan untuk pembiayaan Proyek yang penetapannya dilakukan oleh Menteri. 13. Daftar Prioritas Proyek adalah daftar proyek yang disusun oleh Menteri Perencanaan yang pembiayaannya diusulkan melalui SBSN pada tahun anggaran tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id 14. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan utang.

BAB III

PENGANGGARAN PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI SBSN PBS

Article 4

Correction

Berdasarkan Daftar Prioritas Proyek yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan sebagai tindak lanjut atas penyampaian Batas Maksimum Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran untuk mengalokasikan Daftar Prioritas Proyek dimaksud dalam RAPBN.

Article 5

Correction

(1) Dalam rangka pengalokasian Daftar Prioritas Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DJPU berkoordinasi dengan DJA dan BKF untuk menyusun program pembiayaan sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN. (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal kepada DJA sebagai usulan pembiayaan untuk dicantumkan dalam RAPBN. (3) Berdasarkan usulan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJA: a. memasukkan Proyek yang telah tercantum dalam Daftar Prioritas Proyek ke dalam daftar kegiatan di RAPBN; dan b. mencantumkan besaran pembiayaan Proyek ke dalam postur pembiayaan APBN.

Article 6

(1) Dengan telah dialokasikannya Proyek dalam APBN, Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan Pemrakarsa Proyek melakukan penandatanganan Dokumen Penetapan Pembiayaan. (2) Dokumen Penetapan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: a. nomenklatur Pemrakarsa Proyek; b. satuan kerja; c. lokasi Proyek; d. pagu/nilai pembiayaan; e. kategori pembiayaan; dan f. jenis kontrak pekerjaan tahun tunggal atau tahun jamak. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dokumen Penetapan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: a. Kerangka Acuan Kerja; b. Rencana Anggaran Belanja; c. Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan; dan d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang disiapkan oleh Pemrakarsa Proyek dengan format SPTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Untuk Proyek dengan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus memperhatikan prosedur pengusulan jenis kontrak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Article 7

(1) Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah DJPU, MENETAPKAN nomor register pembiayaan Proyek berdasarkan Dokumen Penetapan Pembiayaan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Dokumen Penetapan Pembiayaan yang telah mendapat penetapan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan proses penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

Peraturan Menteri Nomor 113-pmk-08-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12