PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 112-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman

PERMEN Nomor 112-pmk-04-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Keenam

Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)

Article 37A

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN A. FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pabean, jika bukan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Nomor (3) : Diisi nomor Tanda Terima Pengembalian Barang. Nomor (4) : Diisi nama Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk. Nomor (5) : Diisi NPWP Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk. Nomor (6) : Diisi nomor Consignment Note (CN) barang yang dikembalikan. Nomor (7) : Diisi tanggal Consignment Note (CN) barang yang dikembalikan. Nomor (8) : Diisi nomor SPPBMCP barang yang dikembalikan. Nomor (9) : Diisi tanggal SPPBMCP barang yang dikembalikan. Nomor (10) : Diisi tanggal pengembalian barang ke Pejabat Bea dan Cukai. Nomor (11) : Diisi kota tempat Kantor Pabean tempat pengembalian barang. Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan tanda terima. Nomor (13) : Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang. Nomor (14) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang. Nomor (15) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang. B. FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan, dapat dikosongkan. Nomor (2) : Diisi kota tempat surat dibuat. Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat. Nomor (5) : Diisi nama Kantor Pabean yang menerbitkan SPPBMCP. Nomor (6) : Diisi nama Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi nama orang. Nomor (7) : Diisi dengan jenis identitas “NPWP”. Dalam hal tidak memiliki NPWP, diisi dengan jenis identitas yang dimiliki oleh Pemohon. Nomor (8) : Diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan di nomor (7). Nomor (9) : Diisi alamat Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi alamat orang. Nomor (10) : Diisi nomor SPPBMCP. Nomor (11) : Diisi tanggal SPPBMCP. Nomor (12) : Diisi angka dalam rupiah jumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Nomor (13) : Diisi huruf dalam rupiah jumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Nomor (14) : Diisi dengan jenis permohonan pembetulan (pilihan: kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penetapan). Dapat diisi lebih dari 1 (satu) pilihan. Nomor (15) : Diisi alasan pengajuan pembetulan SPPBMCP. Nomor (16) : Diisi alasan pengajuan pembetulan SPPBMCP, bila ada. Nomor (17) : Diisi nama Perusahaan atau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan kuasa. Nomor (18) : Diisi jenis identitas Perusahaan atau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan kuasa. Pilihan utama adalah NPWP, jika tidak mempunyai NPWP dapat diisi dengan KTP, Paspor, atau jenis identitas lainnya. Nomor (19) : Diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan di nomor (17). Nomor (20) : Diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulan yang dilampirkan. Nomor (21) : Diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulan yang dilampirkan, bila ada. Nomor (22) : Diisi nama pejabat yang berwenang mewakili Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi nama orang dimaksud. Nomor (23) : Diisi nama jabatan atas nama yang diisi di nomor (21). Dalam hal diajukan orang perseorangan dapat dikosongkan. Nomor (24) : Diisi catatan alasan pengembalian permohonan dan/atau kekurangan berkas permohonan. Nomor (25) : Diisi tanggal pemberian catatan nomor (23) dan pengembalian berkas. Nomor (26) : Diisi jam pemberian catatan nomor (23) dan pengembalian berkas. Nomor (27) : Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang mengembalikan berkas. Nomor (28) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengembalikan berkas. Nomor (29) : Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengembalikan berkas. Nomor (30) : Diisi nomor agenda penerimaan berkas permohonan yang diterima lengkap. Nomor (31) : Diisi tanggal berkas permohonan diterima lengkap. Nomor (32) : Diisi jam berkas permohonan diterima lengkap. Nomor (33) : Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap. Nomor (34) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap. Nomor (35) : Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap. C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama, alamat dan kontak Kantor Pabean. Nomor (2) : Diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat. Nomor (5) : Diisi nama dan alamat pemohon. Nomor (6) : Diisi nomor surat permohonan, jika ada. Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Nomor (8) : Diisi nomor SPPBMCP. Nomor (9) : Diisi tanggal SPPBMCP. Nomor (10) : Diisi uraian pembetulan, yaitu: a. “dibatalkan dan akan diterbitkan SPPBMCP yang baru” (apabila pembetulan SPPBMCP mengakibatkan pengurangan sebagian tagihan); b. “dibatalkan” (klausul ini digunakan apabila pembetulan surat penetapan tagihan mengakibatkan hapusnya seluruh tagihan); dan/atau c. “dilakukan pembetulan atas kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan dalam penerapan ketentuan UNDANG-UNDANG Kepabeanan.” Nomor (11) : Diisi dengan bagian yang akan dibetulkan. Nomor (12) : Diisi dengan bagian yang telah dibetulkan. Nomor (13) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Nomor (15) : Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Nomor (16) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor Wilayah DJBC. D. FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama, alamat dan kontak Kantor Pabean; Nomor (2) : Diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Nomor (3) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat. Nomor (5) : Diisi nama dan alamat pemohon. Nomor (6) : Diisi nomor surat permohonan, jika ada. Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Nomor (8) : Diisi nomor SPPBMCP. Nomor (9) : Diisi tanggal SPPBMCP. Nomor (10) : Diisi alasan penolakan pembetulan. Nomor (11) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Nomor (12) : Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Nomor (13) : Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Nomor (14) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor Wilayah DJBC. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 112-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman

BAB Keenam

Article 37A

BAB Keenam

Article 37A

Article 37B

Article 37C

Article II