Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Pe…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 3. Kantor Pabean dalam rangka pemberian pembebasan bea masuk bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara yang selanjutnya disebut Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). 4. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah daftar barang dan bahan yang akan diimpor oleh industri tertentu untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara dalam periode tertentu yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan, Asisten Logistik Panglima TNI, Deputi Logistik Kepolisian Republik INDONESIA, atau pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik INDONESIA.

Article 1

Article 2

Correction

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa: a. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; b. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Article 3

Correction

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara. (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Article 4

Correction

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan barang dan bahan yang digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Article 5

Correction

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diimpor oleh lembaga/badan yang meliputi: a. lembaga kepresidenan; b. Departemen Pertahanan; c. Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA; d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. Badan Intelijen Negara; atau f. Lembaga Sandi Negara. (2) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kejasama dengan lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara. (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diimpor oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian kerjasama atau Kontrak Jual Beli dengan Departemen Pertahanan, Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Article 6

Correction

(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan melampirkan: a. dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list; dan b. surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh pihak ketiga. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh : a. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Kepresidenan; b. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dalam hal barang diimpor oleh Departemen Pertahanan; c. Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional INDONESIA dalam hal barang diimpor oleh Tentara Nasional INDONESIA; d. Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Bidang Logistik dalam hal barang diimpor oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. Sekretaris Utama atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Kepala Badan Intelijen Negara dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara; f. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Sandi Negara. (3) Surat permohonan harus mencantumkan uraian barang dan nomor daftar barang sebagaimana ditetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan persetujuan/endorsement pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, persetujuan/endorsement dilakukan pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (6) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, surat kontrak kerja atas pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b harus menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran pajak dalam rangka impor.

Article 7

Correction

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Article 8

Correction

(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. Kontrak Jual Beli yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam kontrak jual beli tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Industri tertentu, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3); b. Fotokopi izin usaha dengan memperlihatkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; c. Fotokopi keputusan penetapan sebagai industri tertentu yang memproduksi barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; d. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); e. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-P/APIT); dan f. Rencana Impor Barang (RIB) yang disetujui dan ditandasahkan oleh pejabat terkait sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII. (2) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk. (3) Atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. (4) Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan menggunakan kartu kendali.

Article 9

Correction

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Article 10

Correction

(1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk. (3) Keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian jumlah, jenis dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran. (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.RPMK Perubahan)

Article 11

Correction

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Article 12

Correction

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, permohonan pembebasan yang sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Article 13

Correction

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 14

Correction

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA KEPRESIDENAN NOMOR NAMA BARANG URAIAN 1 Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan (a) Helikopter; (b) Pesawat terbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI NOMOR NAMA BARANG URAIAN I. Alat Utama 1 Kendaraan Khusus/Tempur (a) Tank; (b) Panser; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas. 2 Senjata (a) Infantri, Artileri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal. 3 Amunisi (a) Infantri, artileri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil. 4 Pesawat Terbang (a) Fixed Wings, Rotary Wings; (b) Pesawat tanpa awak. 5 Alat Berat (a) Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck; (b) Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller; (c) Rock Crusher, Mixer; (d) Pontoon Brigde, Bailley Bridge; (e) Exavator, Bachoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen; (f) Forklift, Farm Tractor; (g) Perkakas/unit penjernih air. 6 Penjinak Bahan Peledak (a) Metal Detector; (b) Demolition Set; (c) Kendaraan Penjinak Ranjau. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI NOMOR NAMA BARANG URAIAN 7 Perlengkapan Tempur Perorangan (a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung; (d) Perlengkapan perang nubika; (e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, Crash Helmet. 8 Radar (a) Radar darat, radat laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin. 9 Kapal Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air. II. Alat Pendukung 1 Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile) (a) Peralatan Dock Kapal, Peralatan Refuilling Unit, Flow meter, Peralatan Tambat; (b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran; (c) Floating Crane, Peralatan Bengkel; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut; (f) Ground Support Equipment, Runway Sweeper; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light; (h) Arresting Barrier, Pump; (i) Peralatan SAR. 2 Komunikasi dan Navigasi (a) Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater; (b) Faximile, Telex, Telegraph, Cryptograph; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan Global Position System (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus; (e) Alat deteksi bawah air; (f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio Microwave Link; (g) Kamera Surveillance, perlengkapan elektronik RDF (Stationer, Transportable, Portable); (h) Alat deteksi dan surveillance lainnya; (i) Central Battery, Local Battery (Telephone System); (j) Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder; (k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrembler; (l) Echo Sounder; (m) Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer); (n) Gyrocompass; (o) Tiang Antena. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI NOMOR NAMA BARANG URAIAN 3 Peralatan Survey dan Pemetaan (a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika. 4 Peralatan Kesehatan (a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi. 5 Peralatan Laboratorium (a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab Avionic; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika. 6 Peralatan Pendidikan (a) Simulator; (b) Alat instruksi alut; (c) Alat demonstrasi. 7 Peralatan Publikasi (a) Technical order, manuals, services bulletin; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi. 8 Kendaraan bermotor (a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut truck; 9 Kendaraan atas air (a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), Landing Craft Machine; (d) Hidrofoil. 10 Hewan Khusus (a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati. III. Bahan Pendukung 1 Minyak Pelumas Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk alat utama dan alat pendukung. 2 Zat Kimia (a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistim pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia (aditive) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI NOMOR NAMA BARANG URAIAN IV. Suku Cadang 1 Suku Cadang Alat Utama (a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal. 2 Suku Cadang Alat Pendukung (a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR NAMA BARANG URAIAN Alat Utama 1 Kendaraan Khusus (a) Armour Personal Carrier; (b) Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V); (c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak; (d) Traffic Accident Squad (TAS); (e) Kendaraan water canon; (f) Kendaraan dakhura; (g) Kendaraan labfor lapangan; (h) Kendaraan lab identifikasi lapangan; (i) Kendaraan crime squad/kendaraan wanteror; (j) Kendaraan tahanan; (k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korp Brimob, dan Kasatwil. 2 Senjata Api (a) Senjata genggam, senjata laras panjang/ bahu, senjata pinggang; (b) Senjata mesin, senjata kapal patroli; (c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (d) Senjata laras licin; (e) Louncher granat, gas air mata; (f) Senjata Isyarat. 3 Amunisi (a) Amunisi kaliber kecil; (b) Mesiu; (c) Granat gas air mata, peluru gas air mata; (d) Peluru karet, pyroteknik, anak peluru, peluru penabur; (e) Bahan peledak, peralatan arsenal; (f) Sumbu-sumbu peledak. 4 Pesawat Terbang (a) Fixed Wings, Rotary Wings; (b) Pesawat Latih; (c) Glider, parasut dan sarana bantuan darat (ground support equipment). 5 Penjinak Bahan Peledak (a) Metal Detector; (b) Demolition Set; (c) Explosive Detector; (d) Bom Basket, Bom Blanket; (e) Robot Jihandak, Boom Tool Kit serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR NAMA BARANG URAIAN 6 Perlengkapan Tempur Perorangan (a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan perang nubika; (d) Kompas, teropong, kendali tembak; (e) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, Crash Helmet; (f) Perlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak, Perlengkapan Khusus Anti Radiasi; (g) Perlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR Air/Laut; (h) Perlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya; (i) Perlengkapan pasukan khusus, Mobile Security, Barrier; 7 Radar (a) Radar darat, radat laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin. 8 Kapal (a) Kapal untuk pergeseran pasukan; (b) Kapal patroli kelas A, B dan C; (c) Alat apung lainnya. Alat Pendukung 1 Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile) (a) Peralatan Dock Kapal, Peralatan Refuilling Unit, Peralatan Tambat; (b) Pemadam Kebakaran; (c) Floating Crane; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut; (f) Ground Support Equipment, Runway Sweeper; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light; (h) Arresting Barrier, Pump. 2 Komunikasi dan Navigasi (a) Alat deteksi di bawah air; (b) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio Microwave Link; (c) Camera Surveillance, Perlengkapan Elektronik RDF (Stationer, Transportable Portable); (d) Central Battery, Local Battery (Telephone System); (e) Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder; (f) Processor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrembler; (g) Echo Sounder; (h) Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer); (i) Gyrocompass; (j) Mobile Phone Detection/Intercept; (k) Wall Monitoring Equipment; (l) Tiang Antenna. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR NAMA BARANG URAIAN 3 Peralatan Survey dan Pemetaan (a) Peralatan Topografi, Peralatan Survey Dan Pemotretan Udara; (b) Peralatan Grafika; (c) Kamera bawah air. 4 Peralatan Kesehatan (a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi. 5 Peralatan Laboratorium (a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia; (c) Lab Mesin; (d) Lab Kesehatan; (e) Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan Identifikasi; (f) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar; (g) Lab Avionic, Lab Presisi, Lab Kapal. 6 Peralatan Pendidikan (a) Simulator, Alat Instruksi Alut; (b) Alat Demonstrasi. 7 Peralatan Publikasi (a) Technical order, services bulletin; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi. 8 Kendaraan bermotor (a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda 4 (empat). (c) Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (d) Kendaraan angkut truck; (e) Kendaraan angkut satwa. 9 Kendaraan atas air (a) Sekoci pendarat; (b) Perahu karet; (c) Landing Craft Vehicle Personel (LCVP); (d) Landing Craft Machine (LCM); (e) Hidrofoil. 10 Hewan Khusus (a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati. Bahan Pendukung 1 Minyak Pelumas Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal dan kendaraan khusus lainnya. 2 Bahan Pembuatan SIM, STNK, dan BPKB Peralatan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan SIM, STNK dan BPKB. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI NOMOR NAMA BARANG URAIAN Suku Cadang 1 Suku Cadang Alat Utama (a) Suku cadang kendaraan taktis; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang alat intel dan sandi; (f) Suku cadang penjinak bahan peledak; (g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan; (h) Suku cadang radar. 2 Suku Cadang Alat Pendukung (a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik; (i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA NOMOR NAMA BARANG URAIAN I. Alat Utama 1 Senjata (a) Senjata genggam; (b) Senjata laras panjang; (c) Senjata pinggang; (d) Senjata isyarat. 2 Amunisi Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat. 3 Perlengkapan Tempur Perorangan (a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja; (d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (e) Jaket/rompi anti peluru. 4 Komunikasi dan Navigasi (a) Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater; (b) Facsimile, Telex, Telegraph, Cryptograph; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan Global Position System (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus. II. Alat Pendukung 1 Peralatan Survey dan Pemetaan (a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika. 2 Peralatan Laboratorium (a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab Avionic; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika. 3 Peralatan Pendidikan (a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi. 4 Peralatan Publikasi (a) Technical order, services bulletin; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA NOMOR NAMA BARANG URAIAN III. Bahan Pendukung 1 Zat Kimia Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium. IV. Suku Cadang 1 Suku Cadang Alat Utama (a) Suku cadang senjata dan amunisi; (b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (c) Suku cadang radar. 2 Suku Cadang Alat Pendukung (a) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (c) Suku cadang peralatan laboratorium; (d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR NAMA BARANG URAIAN I. Peralatan Sandi 1 Mesin Sandi (a) Berbasis Data; (b) Berbasis Voice meliputi radio dan telepon (desk phone dan mobile phone); (c) Berbasis teks/fax 2 KDC NDA Alat pembangkit kunci/random key generator 3 KDC SA Alat pendistribusi kunci II. Peralatan Kripto Analisis 1 Alat Monitoring Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal. 2 Alat Traffic Analysist Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet. 3 Code Breaker Super Computer Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa. III. Alat Pendukung Utama 1 Counter- surveillance (a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan; (c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan. 2 Jammer (a) Alat untuk menggangu (jamming) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu. DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR NAMA BARANG URAIAN 3 Tempest Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut. IV. Suku Cadang 1 Suku Cadang Palsan Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA 2 Suku Cadang Peralatan Kripto Analysist Suku cadang alat monitoring, alat traffic analysist dan code breaker 3 Suku Cadang Alat Pendukung Utama Suku cadang counter-surveillance, jammer, dan tempest MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA NO URAIAN BAHAN DAN BARANG SATUAN A UNTUK KENDARAAN TEMPUR A.1 POWER PACK 1 Engine Unit 2 Transmission (Gear Box) Unit 3 Adaptor Coupling (Turco) Unit 4 Cooling System Unit 5 Down Transmission (Drop Box) Unit 6 Instrument Cluster/Instrument Daskboard Unit A.2 KOMPONEN POWER PACK 1 Piston Assy Pcs 2 Piston Ring set Pcs 3 Connecting rod Pcs 4 Bearing (Camshaft, Main, Conrod, Crankshaft,) Pcs 5 Pump (Oil, Water. Bosch, Feed) Pcs 6 Plunger Bosch Pump Pcs 7 Turbo Charger Pcs 8 Filter (oil, fuel, air) Pcs 9 Belt (Alternator, compressor) Pcs 10 Alternator Pcs 11 Motor Starter Pcs 12 Radiator Pcs 13 Pipe Hose (radiator, intercooler) Pcs 14 Intercooler Pcs 15 Instrument Cluster Pcs 16 Motor + Wiper set Pcs 17 Head Lamp Pcs 18 Main Power Switch Pcs 19 Electric connector Pcs A.3 BAHAN BAKU KENDARAAN 1 Plat baja tahan peluru/Armour Steel/High Grade Steel Kg 2 Kaca tahan peluru/Bullet Resistance Glass Set 3 Keramik tahan peluru/ceramic add on Kg DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA NO URAIAN BAHAN DAN BARANG SATUAN A.4 KOMPONEN KENDARAAN 1 Rubber joint Pcs 2 Filter cartridge (oil, GO, AT, dessiccattor) Pcs 3 Filter element Pcs 4 Pre-filter element GO Pcs 5 Belt/belt set Pcs 6 Seal kit Pcs 7 Bowl Pcs 8 Alternator Pcs 9 Starter motor Pcs 10 Switch Pcs 11 Selector Pcs 12 Transmitter Pcs 13 Electronic control box Pcs 14 Battery Dry Cell Pcs 15 Independent suspension and Drive axle assembling Pcs 16 Hub Reduction Pcs 17 Propeller shaft Pcs 18 Crown wheel Pcs 19 Pinion gear Pcs 20 Wheel & Tire (Type Runflat) Pcs 21 Connector electric Set 22 Komponen-komponen brake system Set 23 Komponen-komponen Steering system Set 24 Winch Unit A.5 TURRET CANON WEAPON SYSTEM 1 Turret System Unit 2 Guns System Unit 3 Ammonition Rack System/Storage System Unit 4 Rire Control System Unit 5 Sight System Unit A.6 SIGHT SYSTEM 1 Night Vision System Unit 2 Infra Red System (Flik Forder Looking Infra Red) Unit 3 Pheiriscope System Unit 4 Wiper System Unit DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA NO URAIAN BAHAN DAN BARANG SATUAN B UNTUK ALAT KOMUNIKASI (ALKOM) B.1 PERALATAN ALKOM 1 Radio (HF, VHF, AM, FM, man pack) Unit 2 Global Position System Unit B.2 KOMPONEN ALKOM 1 Antenna Unit 2 Box Battery Unit 3 Handset Unit 4 Helmet Unit 5 Unit kabel lengkap konektor Unit 6 Hausinq Unit 7 Control Unit 8 Case Ban Unit 9 Receiver Unit 10 Synthesizer Unit 11 Transmitter Unit 12 Coaxial Cable Unit 13 Upper Cover Unit 14 Power Unit 15 Bottom Cover Unit 16 Screw Mechanical Unit 17 Bushing Unit 18 Connector Unit 19 Knob Unit C UNTUK SENJATA C.1 PERALATAN SENJATA 1 Senapan Mesin kal.7,62 mm /General Purpose Machine Gun CKD 2 Senapan Mesin Kal.1 2,7 mm/.50 CKD 3 Automatic Grenade Launcher CKD 4 Canon/Meriam CKD 5 Body assembly Pcs 6 Barrel assembly Pcs DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA NO URAIAN BAHAN DAN BARANG SATUAN 7 Feed mechanism & Cover assembly Pcs 8 Co-axial & Recoil Buffer assembly Pcs 9 Alat Bidik Mortir/Mortar Sight Pcs 10 Telescope Pcs C.2 BAHAN UNTUK SENJATA 1 Alumunium Bars Alloy, Sectional Profile in Alumunium Alloy Kg 2 Allumunium plate alloy Kg 3 Cold rolled strip in steel Kg 4 Components of Semi Automatic Shot Gun, Revolver, Pistol Unit 5 Components of Sniper Rifle Unit 6 Components of Sub Machine Gun Unit 7 Components of Automatic Rifle Unit 8 Low alloy steel/feed stock Kg 9 Round Steel bars (hot rolled) for Barrel of Sniper, Revolver, Pistol Kg 10 Round Steel bars, steel Marathon S18, Spring Steel Kg 11 Seamless cold drawn tubing in steel Kg 12 Sectional in Stainless Steel Kg 13 Sectional profiles of alloy steel Kg 14 Special cold drawn profile of alloy steel Kg 15 Stainless Steel Bars Kg 16 Steel Plate (hot rolled) Kg 17 Seamless tubes of alloy steel Kg 18 Strip steel in roll Kg 19 Tubing in Allumunium Alloy Kg 20 Tubing in Stainless Steel Kg 21 Component of Cannon /Meriam Unit D. UNTUK AMUNISI D.1 AMUNISI JADI/SETENGAH JADI 1 Amunisi Berbagai Kaliber. Rds/Pcs D.2 BAHAN UNTUK AMUNISI 1 Aminoguanidin Bicarbonate/Aminate Kg 2 Barium Peroxyde Kg 3 Bleidiokside BleiNitrate (Pb) Kg 4 Brass Band/Brass strip Kg 5 Brass Cup Kg 6 Calcium Resinate, Calcium Silicide Kg 7 Calcium Chloride Kg 8 Lithium Carbonate Kg DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA NO URAIAN BAHAN DAN BARANG SATUAN 9 Kalium Perclorate Kg 10 Poly Isobuthylin Kg 11 Clips Pcs 12 Component Mortar Bomb/GSP Set 13 Detonating cords Meter 14 Safety Fuse Meter 15 Detonator (electric, non electric, hand grenade) Set 16 Fuse (grenade, mortar, bomb, Canon) Pcs 17 Exptogel/Power Gel Kg 18 Grenade Launcher GLM, GSP Set 19 Gum Tracaganth Kg 20 Link Belt Pcs 21 Magnesium Powder Kg 22 Mortar Bomb/Launcher Set 23 PETN/ RDX/DDNP Kg 24 TNT Kg 25 Propellant powder, Black powder Kg 26 Resorsinol/Resorsin Kg 27 Round steel/steel plate Kg 28 Steel Wire, spring steel Kg 29 Strontium Peroxide, Nitrate Kg 30 Trunk Line Delay Set 31 Silicon Kg 32 Allumunium Tube Kg 33 Brass Tube Kg 34 Platinum wire Kg 35 Component of Ammunition (cartridge case, primer, projectiles) Pcs MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI