PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 104-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 104-pmk-05-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah yang Mengalami Pemekaran Daerah

Article 28D

(1) Piutang Negara pada Pemerintah Daerah yang mengalami pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Induk. (2) Pemerintah Daerah Induk dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh utang Pemerintah Daerah Induk sebelum pemekaran untuk diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran. (3) Pemerintah Daerah Induk melaksanakan rekonsiliasi atas perhitungan seluruh kewajiban dengan Direktorat Jenderal sebelum pengalihan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pengalihan sebagian atau seluruh utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran. (5) Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Induk dan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran melaksanakan rekonsiliasi atas perhitungan seluruh kewajiban dengan Direktorat Jenderal.

Article 28E

Article 28F

(1) Pemerintah Daerah Induk atau Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Ketua DPRD. (2) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Piutang Negara yang berasal dari Pemerintah Daerah Induk dengan kriteria kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). (3) Pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. rencana kegiatan dan anggaran Debt Swap yang telah disetujui oleh masing-masing DPRD bagi Pemerintah Daerah yang mengajukan Debt Swap; dan b. laporan keuangan Pemerintah Daerah yang mengajukan Debt Swap dan telah diaudit selama 2 (dua) tahun terakhir. (4) CoD ditetapkan pada tanggal surat permohonan pengalihan Piutang Negara diterima. (5) Ketentuan mengenai cara penyelesaian Piutang Negara, tata cara penyelesaian Piutang Negara, penghapusan, pelaporan, evaluasi dan pemantauan serta sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pemerintah Daerah Induk atau Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran yang mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara. 8. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1768) sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Debt Swap dengan realisasi lebih kecil dari kewajiban Debt Swap atas penyediaan sarana dan prasarana yang membutuhkan kelanjutan pembangunan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus mengajukan permohonan penilaian kembali Debt Swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

(1) Untuk pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2), Pemerintah Daerah Induk mengajukan permohonan pengalihan utang secara tertulis kepada Menteri. (2) Pengajuan permohonan pengalihan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk pengalihan sebagian utang: 1. berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (5); 2. berita acara pengalihan utang sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. surat pernyataan Pemerintah Daerah Induk dan masing-masing Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran yang disetujui oleh Ketua DPRD untuk memprioritaskan alokasi pembayaran kewajiban pinjaman dan mengalokasikan dana untuk pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat dalam APBD setiap tahunnya dan merealisasikan selama pinjaman belum lunas sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4. surat pernyataan Pemerintah Daerah Induk dan masing-masing Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran untuk bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung yang disetujui oleh Ketua DPRD dalam hal terjadi tunggakan atas pinjaman sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 5. surat kuasa Pemerintah Daerah Induk dan masing-masing Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Ke Daerah untuk memotong DAU dan/atau DBH secara langsung yang disetujui oleh Ketua DPRD sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. untuk pengalihan seluruh utang: 1. berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (5); 2. berita acara pengalihan utang sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. surat pernyataan masing-masing Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran yang disetujui oleh Ketua DPRD untuk memprioritaskan alokasi pembayaran kewajiban pinjaman dan mengalokasikan dana untuk pembayaran kewajiban pinjaman kepada Pemerintah Pusat dalam APBD setiap tahunnya dan merealisasikan selama pinjaman belum lunas sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4. surat pernyataan masing-masing Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran untuk bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung yang disetujui oleh Ketua DPRD dalam hal terjadi tunggakan atas pinjaman sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 5. surat kuasa masing-masing Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Ke Daerah untuk memotong DAU dan/atau DBH secara langsung yang disetujui oleh Ketua DPRD sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dokumen permohonan pengalihan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal dokumen permohonan pengalihan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap, Direktorat Jenderal mengajukan usul pengalihan utang ke Menteri. (5) Berdasarkan usul pengalihan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri MENETAPKAN surat persetujuan pengalihan utang. (6) Berdasarkan surat persetujuan pengalihan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pembaruan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian PPLN yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah dan Direktur Jenderal.