PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR

PERMEN Nomor 102-pmk-04-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KETENTUAN LARANGAN UNTUK EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR

Article 6

Correction

(1) Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dilakukan dalam hal barang impor belum diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan penindakan. (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut: a. jumlah peti kemas atau jumlah kemasan dalam hal tidak menggunakan peti kemas, kedapatan tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean pengangkutan barang; b. tidak ditemukan barang sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pengangkutan barang; c. ditemukan barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pengangkutan barang yang seharusnya diberitahukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang manifes; dan/atau d. terdapat barang yang merupakan barang larangan dan/atau pembatasan impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean pengangkutan barang dan importir tidak memiliki perizinan yang diperlukan. (3) Pemberitahuan pabean pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan yang dibuat oleh pengangkut dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan yang meliputi: a. Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP); b. Pemberitahuan manifes kedatangan sarana pengangkut; c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya; dan/atau d. Pemberitahuan pengangkutan barang asal Daerah Pabean dari satu tempat ke tempat lain melalui luar Daerah Pabean. (4) Kewajiban memberitahukan dalam pemberitahuan pabean pengangkutan barang yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yakni kewajiban untuk mencantumkan uraian barang paling sedikit 5 (lima) jenis barang yang paling besar nilai, berat bruto, atau volume barangnya, dalam hal barang impor lebih dari 5 (lima) jenis barang.

Article 7

(1) Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dilakukan dalam hal barang impor telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal pemberitahuan pabean impor disampaikan oleh: a. Importir yang mendapatkan pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau Importir yang ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan; atau b. Importir Produsen yang tergolong sebagai Importir berisiko rendah. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Article 8

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dikecualikan terhadap barang impor yang merupakan barang: a. berpotensi mengganggu atau merusak kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan/atau lingkungan; dan/atau b. yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk Ekspor Kembali. (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Ekspor Kembali sesuai dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

BAB III

PENELITIAN PERMOHONAN EKSPOR KEMBALI

Article 9

Correction

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8, Importir atau Pengangkut harus mengajukan permohonan Ekspor Kembali kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung. (2) Permohonan Ekspor Kembali dan/atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara elektronik dan/atau melalui formulir. (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal Kantor Pabean berupa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk Pejabat untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 10

Article 11

(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan persetujuan Ekspor Kembali berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan/atau tidak termasuk dalam ketentuan larangan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8. (2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan Ekspor Kembali disertai alasan, dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan bahwa: a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. termasuk dalam ketentuan larangan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8; dan/atau c. barang ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Persetujuan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat penundaan penelitian permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik dan/atau formulir.

(1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas barang impor, Kepala Kantor Pabean melakukan penundaan untuk melakukan penelitian permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan melakukan pengamanan terhadap barang impor untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. (2) Penundaan untuk melakukan penelitian permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberitahuan penundaan. (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang paling banyak dua kali untuk jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan sebelumnya berakhir. (4) Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan penundaan penelitian permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat kepada Importir atau pengangkut yang mengajukan permohonan. (5) Indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme penerbitan Nota Hasil Intelijen, Nota Informasi Penindakan, dan/atau dokumen sejenis oleh unit pengawasan berdasarkan ketentuan perundang- undangan. (6) Penundaan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dan penelitian permohonan Ekspor Kembali dapat dilanjutkan dalam hal: a. Kepala Kantor Pabean MENETAPKAN tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan atas pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atau telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3); dan b. Importir atau pihak lain telah menyelesaian kewajiban kepabeanan yang timbul dalam penelitian atas indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk. (7) Ekspor Kembali tidak dapat dilakukan dalam hal Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan atas indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15