PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 100-pmk-05-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah imbalan atas jasa layanan dana bergulir dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan pola konvensional dan/atau pola syariah yang disalurkan secara langsung dan/atau dilaksanakan oleh: a. lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan; b. lembaga keuangan bank; c. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau d. usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan, pada setiap tingkatan penyaluran dan/atau pelaksanaan pengguliran dana.

Article 2

Article 4

Correction

(1) Tarif pembiayaan dana bergulir pola syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pemberian pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan dengan menggunakan pola syariah yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah sebagai executing. (2) Tarif pembiayaan dana bergulir pola syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. nisbah pembiayaan mudharabah 1) nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih; 2) nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih; dan/atau 3) nisbah pembiayaan mudharabah (bagi hasil) antara lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih; b. nisbah pembiayaan musyarakah (pembiayaan bersama bagi hasil) antara lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dibanding 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan bersih; c. margin pembiayaan murabahah (pembiayaan jual beli) yang dikenakan oleh lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan adalah persentase dari harga beli berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; d. nilai ujroh dalam pembiayaan ijarah (pembiayaan sewa) ditentukan oleh lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah sesuai kesepakatan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan; e. nilai ujroh dalam pembiayaan ijarah mumtahiya bit- tamlik (pembiayaan leasing) ditentukan oleh lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/lembaga keuangan bank syariah/ lembaga keuangan bukan bank syariah sesuai kesepakatan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan; f. nilai ujroh biaya gadai dalam pembiayaan rahn (pembiayaan sistem gadai) ditentukan oleh lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan/ lembaga keuangan bank syariah/lembaga keuangan bukan bank syariah sesuai kesepakatan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan; dan/atau g. pola syariah lainnya yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama INDONESIA ditentukan oleh lembaga keuangan mikro syariah kelautan dan perikanan syariah/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bukan bank syariah sesuai kesepakatan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8