PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

PERMEN Nomor 100-pmk-05-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Article 2

Article 17

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.05/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SISTEMATIKA USULAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL A. PENDAHULUAN 1. Kondisi Umum Berisi latar belakang, gambaran umum BLU, sejarah, dan perkembangan organisasi BLU. 2. Potensi dan permasalahan Berisi potensi yang dimiliki BLU, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. B. KARAKTERISTIK BLU 1. Visi, Misi, dan Tujuan Berisi visi, misi, dan tujuan BLU. 2. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Pusat BiayadanPendapatanserta Unit-Unit Layanan Berisi penjelasan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan kebijakan penggolongan dan klasifikasi unit-unit dalam pusat pendapatan dan pusat biaya. 3. Produk/Layanan Berisi penjelasan unit-unit layanan dan produk layanannya. C. PERHITUNGAN TARIF LAYANAN 1. Metode Dalam Perhitungan Biaya Berisi penjelasan tentang metode-metode yang digunakan dalam perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. 2. Perhitungan Biaya Berisi penjelasan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana secara rinci untuk setiap layanan, termasuk langkah-langkah proses perhitungan. D. USULAN TARIF LAYANAN 1. Kebijakan Tarif Layanan Berisi penjelasan kebijakan tarif layanan yang akan diterapkan termasuk kebijakan yang menyangkut keputusan penetapan tarif layanan yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan. 2. TarifLayanan yang Diusulkan Berisi penjelasan tentang tarif layanan yang diusulkan dan penjelasan jenis tarif layanan, besaran dan/atau pola tarif layanan yang dipakai, termasuk jenis layanan beserta tarif layanannya. E. DASAR PERTIMBANGAN TARIF LAYANAN 1. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan Berisi penjelasan dan analisis atas kontinuitas layanan serta kemampuan pengembangan layanan oleh BLU. 2. Daya Beli Masyarakat Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang dan/atau jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU. 3. Asas Keadilan Dan Kepatutan Berisi penjelasan dan analisis atas asas keadilan dan kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal BLU. 4. Kompetisi yang Sehat Berisi penjelasan dan analisis atas kemampuan dari jenis usaha yang sejenis atas tarif layanan yang diterapkan. F. PENUTUP G. LAMPIRAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17