PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

PERMEN Nomor 03-pmk-05-2010 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Article 4

Correction

(1) Jenis investasi kelebihan kas meliputi: a. Penempatan Uang Negara pada Bank Sentral; b. Penempatan Uang Negara pada Bank Umum; c. Pembelian SBN dari pasar sekunder; dan/atau d. Reverse Repo. (2) Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat setelah berkoordinasi dengan pihak Bank Sentral. (3) Reverse Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan periode paling lama 3 (tiga) bulan.

Article 5

(1) BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara pada Bank Sentral. (2) Penempatan Uang Negara pada Bank Sentral dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan Uang Negara di Bank Sentral.

Article 6

(1) Menteri Keuangan selaku BUN MENETAPKAN Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara. (2) Penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. (3) Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3).

Article 7

(1) Bank Umum yang berminat sebagai Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. Surat permohonan menjadi Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan c. Copy surat keterangan yang dikeluarkan Bank INDONESIA kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3). (2) Kuasa BUN Pusat meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah. (3) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUN untuk mendapat persetujuan. (4) Dalam hal BUN menolak permohonan Bank Umum, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum. (5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUN MENETAPKAN Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Negara. (6) Kuasa BUN Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara setiap 3 (tiga) bulan.

Article 8

(1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Negara, Kuasa BUN Pusat membuat perjanjian dengan Pimpinan Pusat Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. Ruang lingkup pekerjaan; b. Bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum; c. Jangka waktu penempatan; d. Penentuan tingkat bunga; e. Tata cara pencairan; f. Hak dan kewajiban; g. Sanksi; h. Keadaan kahar (force majeure); dan i. Penyelesaian perselisihan.

Article 9

(1) BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam bentuk: a. Overnight; b. Deposit on Call; dan/atau c. Time Deposit. (2) Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya. (3) Deposit on Call sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian. (4) Time Deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Article 10

(1) Penempatan dana pemerintah di Bank Umum yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan. (2) Remunerasi penempatan Uang Negara di Bank Umum menggunakan acuan (benchmark) tingkat bunga pasar.

Article 11

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Negara di Bank Umum disetorkan ke Kas Negara.

Article 12

(1) Kuasa BUN Pusat dalam melakukan pembelian SBN di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. tingkat coupon SBN; b. tingkat yield SBN; c. seri penerbitan SBN; d. tanggal jatuh tempo SBN; dan e. ekonomi makro. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembelian SBN diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Article 13

(1) Pelaksanaan Reverse Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan berpedoman pada perjanjian pelaksanaan Reverse Repo. (2) Perjanjian pelaksanaan Reverse Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dan pihak yang mengikuti program Reverse Repo.

Article 14

(1) Semua mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan Reverse Repo wajib memberikan jaminan dalam bentuk SBN. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Reverse Repo. (3) Mitra kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan dan badan hukum yang dapat memberikan jaminan sebagaimana telah ditentukan pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dan mitra kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB Ketiga

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum

Article 6

Correction

(1) Menteri Keuangan selaku BUN MENETAPKAN Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara. (2) Penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. (3) Bank Umum yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3).

Article 7

(1) Bank Umum yang berminat sebagai Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. Surat permohonan menjadi Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara, yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; dan c. Copy surat keterangan yang dikeluarkan Bank INDONESIA kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik (peringkat komposit 3). (2) Kuasa BUN Pusat meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah. (3) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUN untuk mendapat persetujuan. (4) Dalam hal BUN menolak permohonan Bank Umum, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Umum. (5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, BUN MENETAPKAN Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam Penempatan Uang Negara. (6) Kuasa BUN Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Umum mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara setiap 3 (tiga) bulan.

Article 8

(1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Negara, Kuasa BUN Pusat membuat perjanjian dengan Pimpinan Pusat Bank Umum yang menjadi mitra pemerintah dalam penempatan Uang Negara. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. Ruang lingkup pekerjaan; b. Bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum; c. Jangka waktu penempatan; d. Penentuan tingkat bunga; e. Tata cara pencairan; f. Hak dan kewajiban; g. Sanksi; h. Keadaan kahar (force majeure); dan i. Penyelesaian perselisihan.

Article 9

(1) BUN/Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam bentuk: a. Overnight; b. Deposit on Call; dan/atau c. Time Deposit. (2) Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya. (3) Deposit on Call sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian. (4) Time Deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Article 10

(1) Penempatan dana pemerintah di Bank Umum yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan. (2) Remunerasi penempatan Uang Negara di Bank Umum menggunakan acuan (benchmark) tingkat bunga pasar.

Article 11

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Negara di Bank Umum disetorkan ke Kas Negara.

BAB VIII

PENUTUP

Article 25

Correction

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/ KEKURANGAN KAS PEMERINTAH FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA PEMERINTAH DALAM PENEMPATAN UANG NEGARA KOP SURAT BANK SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH DALAM PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................... Jabatan : .......................................................................................... Bank : .......................................................................................... Alamat Bank : .......................................................................................... Bertindak atas nama/selaku : .................................................................. ..................... , menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah mengetahui persyaratan dan tata cara pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum, maka dengan ini menyatakan bahwa .…………… (nama bank) berminat untuk menjadi Bank Umum mitra pemerintah dalam pelaksanaan Penempatan Uang Negara. Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ………..…, ……………… 20xx Materai Rp6000,- …………………….. (Nama Jelas) Jabatan MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/ KEKURANGAN KAS PEMERINTAH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG NEGARA KOP SURAT BANK SURAT PENYATAAN Sehubungan dengan pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum, dengan ini: Nama : ...................................................................................... Jabatan : ...................................................................................... Bank : ...................................................................................... Alamat Bank : ...................................................................................... Bertindak atas nama/selaku : ...................................................................................... , dengan ini menyatakan bahwa ………………………. (nama bank) sanggup untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum. Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. ……………., ……………………20xx Materai Rp6000,- ………………………. (Nama lengkap) Jabatan MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 03-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB Keempat

Article 18

BAB Kelima

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24

BAB VIII

Article 25