PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2015 tentang PELAYANAN WISATA MEDIS

PERMEN Nomor 76 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN

Article 3

Correction

(1) Pelayanan Wisata Medis dilaksanakan untuk wisatawan lokal dan/atau mancanegara secara terpadu dan paripurna. (2) Pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan wisata lain.

Article 4

Correction

Pelayanan Wisata Medis mencakup pelayanan: a. prarumah sakit; b. selama di rumah sakit; dan c. pascarumah sakit.

Article 17

(1) Pembiayaan pelayanan Wisata Medis meliputi biaya pelayanan prarumah sakit, selama di rumah sakit, dan pascarumah sakit yang dapat dibayarkan melalui sistem paket. (2) Pembiayaan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada Wisatawan Medis secara transparan.

Article 18

(1) Pelayanan Wisata Medis dilaksanakan setelah wisatawan medis melakukan pendaftaran secara langsung/online melalui: a. rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Wisata Medis; atau b. BPW yang memiliki pemandu wisata medik. (2) Setelah menerima pendaftaran secara langsung/online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan wisata medis harus menjelaskan prosedur dan mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan. (3) Setelah menerima pendaftaran secara langsung/online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BPW yang memiliki pemandu wisata medik harus menjelaskan prosedur Pelayanan wisata medis setelah berkoordinasi dengan rumah sakit yang menyelenggarakan Wisata Medis

Article 19

(1) Pelayanan Wisata Medis dilakukan sesuai dengan alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis. (2) Alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan ramah. (3) Alur pelayanan khusus untuk Wisatawan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertulis dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit

Article 20

(1) Rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis harus melakukan pengembangan pelayanan Wisata Medis. (2) Pengembangan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang kesehatan. (3) Pengembangan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan: a. sumber daya manusia; b. sarana, prasarana dan peralatan; c. jenis layanan unggulan; dan d. rencana bisnis

Article 21

(1) Promosi pelayanan Wisata Medis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. (2) Promosi pelayanan Wisata Medis secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan promosi layanan unggulan di rumah sakit untuk Wisata Medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit di dalam maupun di luar lingkungan rumah sakit di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Promosi pelayanan Wisata Medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan promosi layanan unggulan dengan pelayanan Wisata Medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, BPW yang memiliki pemandu wisata medik dan kementerian yang bertanggungjawab di bidang pariwisata ke luar negeri. (4) Promosi wisata medis secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rumah sakit mendapat penetapan sebagai rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri

Article 22

(1) Pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan Wisata Medis wajib dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. (2) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Wisata Medis. (3) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Wisata Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri yang bertanggung jawab di bidang pariwisata. (4) Pemantauan dan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit di fokuskan pada: a. waktu tunggu pelayanan (rawat jalan, laboratorium, radiologi dan medical check up); b. laporan kepuasan Wisatawan Medis; dan c. jumlah kunjungan Wisatawan Medis per tahun

Article 23

Hasil pemantauan dan evalusi mutu pelayanan Wisata Medis dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepala/direktur rumah sakit.

Article 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Wisata Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB 1

umum

Article 5

Correction

(1) Rumah sakit yang akan menyelenggarakan pelayanan Wisata Medis harus mendapat penetapan dari Menteri. (2) Menteri mendelegasikan penetapan rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Article 6

Correction

Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepala/direktur rumah sakit harus melakukan permohonan penetapan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

Article 7

Persyaratan administratif sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. izin operasional sebagai rumah sakit kelas A atau rumah sakit kelas B yang masih berlaku; b. sertifikat akreditasi nasional tingkat paripurna c. surat keputusan kepala/direktur rumah sakit tentang layanan unggulan di rumah sakit; d. surat keputusan kepala/direktur rumah sakit tentang pembentukan tim kerja Wisata Medis di rumah sakit; e. dokumen rencana strategis pengembangan pelayanan Wisata Medis; f. standar prosedur operasional pelayanan Wisata Medis; g. dokumen kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik; dan h. dokumen bukti kerjasama dengan asuransi kesehatan komersial.

Article 8

(1) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus didukung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten serta pelayanan administrasi dan tekhnologi informasi dan komunikasi yang handal. (2) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. merupakan layanan spesialistik dan/atau subspesialistik; b. merupakan layanan yang berbasis bukti (evidence based medicine); c. tersedia layanan dengan kualitas tertinggi dalam dimensi keterjaminan mutu, keandalan, pelayanan yang responsif dan empati; dan d. mampu berkompetisi dengan layanan serupa di negara lain

Article 9

(1) Tim Kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas unsur: a. komite medik; b. komite keperawatan; c. komite keselamatan pasien; d. tenaga kesehatan yang mendukung layanan unggulan; dan e. perencana dan pelaksana bisnis rumah sakit. (2) Tim kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana strategi bisnis untuk pelayanan wisata medis di rumah sakit; b. menyusun rencana anggaran untuk pelayanan wisata medis rumah sakit; c. menyusun besaran tarif pelayanan; d. menyusun standar prosedur operasional untuk pelayanan wisata medis rumah sakit meliputi prosedur pelayanan pendaftaran, prosedur pembayaran, prosedur tindakan dan tim yang memberikan pelayanan, dan manajemen risiko; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan wisata medis. (3) Tim kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan laporan pelayanan Wisata Medis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada kepala/direktur rumah sakit

Article 10

Kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dalam rangka mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan fasilitas penginapan dan perencana perjalanan Wisata Medis

Article 11

Persyaratan teknis sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. sumber daya manusia; b. sarana pelayanan; dan c. peralatan

Article 12

(1) Persyaratan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang kompeten dibidangnya sesuai dengan layanan unggulan yang dimiliki oleh rumah sakit. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan lancar. (3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tenaga administrasi, pemasaran, hubungan masyarakat (public relation), penerjemah, bantuan hukum, dan layanan pelanggan (customer service).

Article 13

Persyaratan teknis sarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit meliputi: a. ruang tunggu khusus; b. ruang pendaftaran administrasi khusus; c. ruang perawatan; d. sarana yang mendukung layanan unggulan; e. ambulans kegawatdaruratan; dan f. teknologi informasi dan komunikasi.

Article 14

Persyaratan teknis peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disesuaikan dengan layanan unggulannya

BAB 2

Persyaratan

Article 6

Correction

Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepala/direktur rumah sakit harus melakukan permohonan penetapan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.

Article 7

Correction

Persyaratan administratif sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. izin operasional sebagai rumah sakit kelas A atau rumah sakit kelas B yang masih berlaku; b. sertifikat akreditasi nasional tingkat paripurna c. surat keputusan kepala/direktur rumah sakit tentang layanan unggulan di rumah sakit; d. surat keputusan kepala/direktur rumah sakit tentang pembentukan tim kerja Wisata Medis di rumah sakit; e. dokumen rencana strategis pengembangan pelayanan Wisata Medis; f. standar prosedur operasional pelayanan Wisata Medis; g. dokumen kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik; dan h. dokumen bukti kerjasama dengan asuransi kesehatan komersial.

Article 8

(1) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus didukung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten serta pelayanan administrasi dan tekhnologi informasi dan komunikasi yang handal. (2) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. merupakan layanan spesialistik dan/atau subspesialistik; b. merupakan layanan yang berbasis bukti (evidence based medicine); c. tersedia layanan dengan kualitas tertinggi dalam dimensi keterjaminan mutu, keandalan, pelayanan yang responsif dan empati; dan d. mampu berkompetisi dengan layanan serupa di negara lain

Article 9

(1) Tim Kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas unsur: a. komite medik; b. komite keperawatan; c. komite keselamatan pasien; d. tenaga kesehatan yang mendukung layanan unggulan; dan e. perencana dan pelaksana bisnis rumah sakit. (2) Tim kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana strategi bisnis untuk pelayanan wisata medis di rumah sakit; b. menyusun rencana anggaran untuk pelayanan wisata medis rumah sakit; c. menyusun besaran tarif pelayanan; d. menyusun standar prosedur operasional untuk pelayanan wisata medis rumah sakit meliputi prosedur pelayanan pendaftaran, prosedur pembayaran, prosedur tindakan dan tim yang memberikan pelayanan, dan manajemen risiko; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan wisata medis. (3) Tim kerja Wisata Medis di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan laporan pelayanan Wisata Medis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada kepala/direktur rumah sakit

Article 10

Kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dalam rangka mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan fasilitas penginapan dan perencana perjalanan Wisata Medis

Article 11

Persyaratan teknis sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. sumber daya manusia; b. sarana pelayanan; dan c. peralatan

Article 12

(1) Persyaratan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang kompeten dibidangnya sesuai dengan layanan unggulan yang dimiliki oleh rumah sakit. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan lancar. (3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tenaga administrasi, pemasaran, hubungan masyarakat (public relation), penerjemah, bantuan hukum, dan layanan pelanggan (customer service).

Article 13

Persyaratan teknis sarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit meliputi: a. ruang tunggu khusus; b. ruang pendaftaran administrasi khusus; c. ruang perawatan; d. sarana yang mendukung layanan unggulan; e. ambulans kegawatdaruratan; dan f. teknologi informasi dan komunikasi.

Article 14

Persyaratan teknis peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disesuaikan dengan layanan unggulannya

Article 15

(1) Dalam melakukan penetapan, Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi Wisata Medis. (2) Tim verifikasi Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pelayanan Wisata Medis di rumah sakit. (3) Hasil penilaian tim verifikasi Wisata Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk memberikan penetapan atau penolakan. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberikan penetapan atau menolak permohonan yang diajukan. (5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri menolak permohonan penetapan, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Article 16

(1) Penetapan rumah sakit dengan pelayanan Wisata Medis berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit wisata medis. (2) Perpanjangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan kepala/direktur rumah sakit paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku penetapan berakhir. (3) Dalam melakukan perpanjangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala/direktur rumah sakit harus melampirkan : a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14; b. fotokopi surat keputusan penetapan yang lama; dan c. laporan penyelenggaraan pelayanan wisata medis yang telah dilakukan

Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2015 tentang PELAYANAN WISATA MEDIS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kedua

Article 5

BAB 1

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 15

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB Keempat

Article 18

Article 19

BAB Kelima

Article 20

BAB Keenam

Article 21

BAB Ketujuh

Article 22

Article 23

Article 24

BAB III

Article 25

Article 26

BAB IV

Article 27