PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 73 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Article 4

Correction

(1) Setiap PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum. (2) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Umum mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan. (3) Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan dapat diangkat ke dalam jabatan dengan mekanisme inpassing dengan ketentuan: a) telah melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; b) kualifikasi pendidikan SD sampai SMP paling tinggi diangkat dalam kelas 5; c) kualifikasi pendidikan SMA sampai D-3 paling tinggi diangkat dalam kelas 6. (4) Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Format terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Article 5

(1) Setiap CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum. (2) Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 6

Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bertujuan untuk: a. memberikan kejelasan tugas dalam membantu pelaksanaan tugas suatu unit organisasi dan tugas eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi; b. memberikan kejelasan tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan; dan c. menentukan besaran tunjangan kinerja yang diberikan.

Article 7

(1) CPNS yang sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS. (2) Pemindahan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum dilakukan oleh pejabat Eselon 1 sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan jabatannya. (3) Pemindahan dalam Jabatan Fungsional Umum tidak boleh menyebabkan penurunan kelas jabatan sebelumnya dan harus memperhatikan kebutuhan dan formasi jabatan berdasarkan peta jabatan. (4) Penetapan pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

BAB VI

Article 10