PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2015 tentang PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

PERMEN Nomor 71 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Article 8

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah. (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. merokok; b. kurang aktifitas fisik; c. diet yang tidak sehat; d. konsumsi minuman beralkohol; dan e. lingkungan yang tidak sehat. (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus. (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Article 9

Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan penanganan kasus.

Article 10

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antara satuan kerja atau unit pengelola di tingkat pusat dan daerah. (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan tuntas, pendekatan pemerataan, dan pendekatan lainnya. (3) Dalam rangka pelaksanaan PTM secara komprehensif dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. (5) Untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan surat permohonan sesuai kebutuhan.

Article 11

(1) Satuan kerja atau unit pengelola program Penanggulangan PTM pada Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan kegiatan penanggulangan yang mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan mendayagunakan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. (2) Selain mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja atau unit pengelola program Penanggulangan PTM pada Pemerintah Daerah harus memantau dan memastikan terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai arah dan kebijakan nasional dan daerah.

BAB 1

Umum

Article 8

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah. (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. merokok; b. kurang aktifitas fisik; c. diet yang tidak sehat; d. konsumsi minuman beralkohol; dan e. lingkungan yang tidak sehat. (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus. (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Article 9

Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan penanganan kasus.

Article 10

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antara satuan kerja atau unit pengelola di tingkat pusat dan daerah. (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan tuntas, pendekatan pemerataan, dan pendekatan lainnya. (3) Dalam rangka pelaksanaan PTM secara komprehensif dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. (5) Untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan surat permohonan sesuai kebutuhan.

Article 11

(1) Satuan kerja atau unit pengelola program Penanggulangan PTM pada Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan kegiatan penanggulangan yang mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan mendayagunakan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. (2) Selain mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja atau unit pengelola program Penanggulangan PTM pada Pemerintah Daerah harus memantau dan memastikan terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai arah dan kebijakan nasional dan daerah.

Article 12

(1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan PTM, dilaksanakan Surveilans PTM sebagai dasar penetapan kegiatan penanggulangan. (2) Surveilans PTM bertujuan untuk memperoleh informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien. (3) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, intepretasi data, serta diseminasi informasi terhadap faktor risiko, penyakit, dan penyebab kematian.

Article 13

Surveilans PTM dilaksanakan melalui kegiatan: a. surveilans faktor risiko; b. registri penyakit; dan c. surveilans kematian.

Article 14

(1) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam surveilans. (2) Kegiatan surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). (3) Kegiatan registri penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dalam kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis, dampak, dan besaran penyakit. (4) Kegiatan surveilans kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyebab kematian akibat PTM.

BAB 2

Surveilans PTM

Article 12

(1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan PTM, dilaksanakan Surveilans PTM sebagai dasar penetapan kegiatan penanggulangan. (2) Surveilans PTM bertujuan untuk memperoleh informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien. (3) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, intepretasi data, serta diseminasi informasi terhadap faktor risiko, penyakit, dan penyebab kematian.

Article 13

Surveilans PTM dilaksanakan melalui kegiatan: a. surveilans faktor risiko; b. registri penyakit; dan c. surveilans kematian.

Article 14

(1) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam surveilans. (2) Kegiatan surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). (3) Kegiatan registri penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dalam kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis, dampak, dan besaran penyakit. (4) Kegiatan surveilans kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyebab kematian akibat PTM.

Article 15

(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), bertujuan untuk mewujudkan PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress. (2) Promosi kesehatan dilakukan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM. (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan promosi kesehatan dapat mendayagunakan kader kesehatan.