PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji

PERMEN Nomor 62 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jemaah Haji adalah Warga Negara INDONESIA, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2. Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. 3. Pembinaan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif, dilakukan kepada perorangan atau kelompok Jemaah Haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. 4. Pelayanan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif, dilakukan kepada Jemaah Haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. 5. Perlindungan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan Jemaah Haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. 6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 7. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 8. Sistem Informasi Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji. 9. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Siskohatkes adalah satuan rangkaian komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang berguna untuk kegiatan pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji. 10. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang ditetapkan menjadi tempat perawatan dan tindakan medis lanjutan terhadap kasus medis tertentu. 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 12. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam. 13. Tim Kesehatan Haji INDONESIA yang selanjutnya disingkat TKHI adalah tim kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi Jemaah Haji di kelompok terbang. 14. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan serta Klinik Kesehatan Haji INDONESIA. 15. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi/Debarkasi yang selanjutnya disingkat PPIH Embarkasi/Debarkasi bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan Jemaah Haji di Embarkasi/Debarkasi. 16. Tenaga Pendukung Kesehatan adalah tenaga pendukung penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi. 17. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus. 18. Dokter PIHK adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji PIHK. 19. Manasik Kesehatan adalah proses pemberian informasi atau penyuluhan yang bersifat promotif dan preventif kepada Jemaah Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dengan melibatkan peran serta masyarakat. 20. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah sejumlah Jemaah Haji yang dikelompokkan berdasarkan kelompok penerbangan melalui Embarkasi/Debarkasi tertentu. 21. Sektor adalah satuan lokasi yang terdiri dari beberapa pondokan Jemaah Haji di Arab Saudi. 22. Klinik Kesehatan Haji INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKHI adalah klinik kesehatan yang disediakan untuk pelayanan kesehatan Jemaah Haji INDONESIA di Arab Saudi. 23. Pos Kesehatan Satelit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibentuk dalam rangka mempermudah aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji INDONESIA di Arab Saudi. 24. Evakuasi Jemaah Haji adalah kegiatan pemindahan Jemaah Haji sakit dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai proses penyelenggaraan ibadah haji. 25. Muassasah adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan akomodasi, transportasi, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji di Arab Saudi. 26. Safari Wukuf adalah proses perjalanan Jemaah Haji sakit pada saat prosesi wukuf berlangsung. 27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PEMBINAAN KESEHATAN HAJI

Article 4

Correction

(1) Pembinaan Kesehatan Haji diselenggarakan secara terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur melalui serangkaian kegiatan promotif dan preventif yang dimulai pada saat Jemaah Haji mendaftar sampai kembali ke INDONESIA. (2) Pembinaan Kesehatan haji sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program promosi kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, dan kesehatan olahraga. (3) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lintas program, lintas sektor, dan masyarakat.

Article 5

(1) Pembinaan Kesehatan Haji di INDONESIA meliputi pembinaan masa tunggu, pembinaan masa keberangkatan, dan pembinaan masa kepulangan. (2) Pembinaan masa tunggu dan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. (3) Pembinaan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, dan kunjungan rumah. (4) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, aklimatisasi, dan Manasik Kesehatan. (5) Pembinaan masa kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, dan kunjungan rumah. (6) Pembinaan masa kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 14 (empat belas) hari sejak Jemaah Haji tiba di tanah air.

Article 6

(1) Pembinaan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di kabupaten/kota, dalam perjalanan, dan di Embarkasi/Debarkasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan Kesehatan Haji di kabupaten/kota dan dalam perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota dan masyarakat. (3) Pembinaan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

Article 7

(1) Pembinaan Kesehatan Haji selama di Arab Saudi diselenggarakan di KKHI, Sektor, Kloter, fasilitas lain yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan, dan di perjalanan. (2) Pembinaan Kesehatan Haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh TKHI, PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, dan Tenaga Pendukung Kesehatan. (3) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk deteksi dini, pembimbingan kesehatan, penyuluhan, konseling, pemberian brosur dan poster kepada Jemaah Haji, serta upaya lainnya yang bersifat promotif dan preventif.

Article 8

Pembinaan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Article 9

Correction

(1) Pelayanan Kesehatan Haji diselenggarakan selama di INDONESIA dan di Arab Saudi. (2) Untuk mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Jemaah Haji wajib memiliki jaminan perlindungan kesehatan/asuransi kesehatan. (3) Dalam hal Jemaah Haji sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, maka memperoleh manfaat pelayanan kesehatan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

(1) Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi meliputi: a. penanganan kegawatdaruratan/life saving b. rawat jalan; c. rawat inap; d. rujukan; e. evakuasi; f. safari wukuf jemaah haji sakit; dan g. pemulangan Jemaah Haji sakit. (2) Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi diselenggarakan di perjalanan, Pos Kesehatan di kloter dan/atau Sektor, Pos Kesehatan Satelit, KKHI, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (3) Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi dilakukan oleh TKHI, PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, serta tenaga lainnya. (4) Pelayanan rujukan Jemaah Haji selama berada di Arab Saudi dapat dilakukan di rumah sakit Arab Saudi.

Article 24

(1) Jemaah Haji pasca rawat dari rumah sakit di Arab Saudi yang di pulangkan ke INDONESIA pasca operasional haji dan memerlukan perawatan di rumah sakit, dapat dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan. (2) Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang dalam pengurusan rujukan Jemaah Haji yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan bertanggungjawab atas penilaian kondisi kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiba di bandara internasional setempat. (4) Rujukan Jemaah Haji ditentukan oleh dokter pemeriksa pada Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan mempertimbangkan surat keterangan rumah sakit di Arab Saudi dan kondisi kesehatan terkini.

Article 25

Dokter pada Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang menilai transportabilitas Jemaah Haji yang sakit untuk penerbangan ke daerah asal dan merekomendasikan penanganan tertentu selama penerbangan dan/atau perawatan lanjutan.

Article 26

Dalam rangka memfasilitasi dukungan kesehatan bagi Jemaah Haji yang sakit selama perjalanan kepulangan, Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki wilayah kerja tempat Jemaah Haji mendarat, melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan asal Jemaah Haji.

Article 27

(1) Pemerintah bertanggungjawab terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji yang hingga berakhirnya masa penyelenggaraan ibadah haji masih dirawat di Arab Saudi. (2) Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk monitoring kemajuan, konsultasi medis, pelaporan, dan evakuasi medik. (3) Evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pelayanan Kesehatan Haji di Perjalanan

Article 12

Correction

(4) Pelayanan Kesehatan Haji di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dalam bentuk: a. pertolongan pertama; dan b. rujukan. (5) Pelayanan Kesehatan Haji di perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan dari: a. daerah asal ke asrama haji dan sebaliknya; dan b. asrama haji ke bandara keberangkatan dan sebaliknya. (6) Pelayanan Kesehatan Haji di perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah di mana Jemaah Haji berasal, dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya. (7) Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

Article 13

(1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal Jemaah Haji sakit dan memerlukan tindakan medis lanjutan. (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke klinik atau rumah sakit terdekat. (3) Dalam hal Jemaah Haji merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional maka pelayanan rujukan dilaksanakan di rumah sakit rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Article 14

Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi: a. pemeriksaan kesehatan; b. pelayanan rawat jalan; c. pelayanan rawat darurat; d. pemeriksaan laboratorium dan penunjang; e. pelayanan rujukan; f. pelaksanaan kekarantinaan kesehatan; dan g. Penanganan jemaah haji wafat di pesawat.

Article 15

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dalam rangka MENETAPKAN status kesehatan Jemaah Haji laik terbang atau tidak laik terbang dan penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. (2) Penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Jemaah Haji tertentu yang pada saat di embarkasi secara medis memiliki potensi tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan. (3) Penilaian Syarat Istithaah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan di lapangan maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkup wilayah kewenangan PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

Article 17

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis.

Article 18

(1) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan dalam hal Jemaah Haji di Embarkasi/Debarkasi perlu dirujuk karena sakit atau untuk penegakan diagnostik. (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan ke rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka memfasilitasi pelayanan rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Klinik Embarkasi/Debarkasi dapat membentuk Klinik yang berafiliasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Article 19

Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Penanganan Jemaah Haji Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi penetapan penyebab wafat dan identifikasi potensi penyebab wafat; (2) Potensi penyebab wafat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh penyakit menular dan/atau wabah serta keracunan makanan dan substansi toksis lainnya. (3) Data yang diperoleh dari penanganan Jemaah Haji wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai pelengkap data dokumen pengiriman Jemaah Haji wafat ke rumah sakit dan/atau lembaga terkait lainnya.

BAB 3

Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi

Article 14

Correction

Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi: a. pemeriksaan kesehatan; b. pelayanan rawat jalan; c. pelayanan rawat darurat; d. pemeriksaan laboratorium dan penunjang; e. pelayanan rujukan; f. pelaksanaan kekarantinaan kesehatan; dan g. Penanganan jemaah haji wafat di pesawat.

Article 15

Correction

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dalam rangka MENETAPKAN status kesehatan Jemaah Haji laik terbang atau tidak laik terbang dan penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. (2) Penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Jemaah Haji tertentu yang pada saat di embarkasi secara medis memiliki potensi tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan. (3) Penilaian Syarat Istithaah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan di lapangan maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkup wilayah kewenangan PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

Article 17

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis.

Article 18

(1) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan dalam hal Jemaah Haji di Embarkasi/Debarkasi perlu dirujuk karena sakit atau untuk penegakan diagnostik. (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan ke rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka memfasilitasi pelayanan rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Klinik Embarkasi/Debarkasi dapat membentuk Klinik yang berafiliasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Article 19

Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Penanganan Jemaah Haji Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi penetapan penyebab wafat dan identifikasi potensi penyebab wafat; (2) Potensi penyebab wafat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh penyakit menular dan/atau wabah serta keracunan makanan dan substansi toksis lainnya. (3) Data yang diperoleh dari penanganan Jemaah Haji wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai pelengkap data dokumen pengiriman Jemaah Haji wafat ke rumah sakit dan/atau lembaga terkait lainnya.

Article 21

(1) Pelayanan Kesehatan Haji di Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi: a. pelayanan rawat darurat; b. pelayanan rawat jalan; c. pelayanan rawat inap; d. pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; e. pelayanan darah; f. pelayanan mobil jenazah; g. pelayanan penunjang medik. h. pelayanan intensif; dan i. pelayanan rujukan atau evakuasi. (2) Rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 22

Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus menyampaikan kondisi perkembangan pasien kepada Ketua PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan.

BAB IV

PERLINDUNGAN KESEHATAN HAJI

Article 28

Correction

(1) Perlindungan Kesehatan Haji diselenggarakan selama di INDONESIA dan Arab Saudi. (2) Perlindungan Kesehatan Haji dilaksanakan dalam bentuk: a. Perlindungan spesifik; b. penyelenggaraan kesehatan lingkungan; c. penyelenggaraan gizi; d. Visitasi Jemaah Haji sakit; e. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia /KKMD; dan f. penanggulangan krisis kesehatan.

Article 29

(1) Perlindungan Spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau memberatnya keadaan pada penyakit atau gangguan tertentu kepada jemaah haji. (2) Perlindungan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi vaksinasi dan penyediaan alat pelindung diri.

Article 30

(1) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan di INDONESIA. (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. vaksinasi yang diwajibkan; dan b. vaksinasi yang disarankan/pilihan. (3) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi Jemaah Haji dari penyakit tertentu, yang dilaksanakan di puskesmas dan/atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. (4) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pilihan dari Jemaah Haji yang dapat dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan/atau klinik swasta. (5) Jemaah Haji yang sudah mendapat vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat vaksinasi internasional. (6) Vaksinasi dan pemberian sertifikat vaksinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 36

Penyelenggaraan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui: a. pemberian rekomendasi kepada Kementerian Agama tentang standar menu dan gizi makanan bagi Jemaah Haji dan petugas selama di Embarkasi; b. Pengawasan mutu makanan katering Jemaah Haji di Embarkasi dan di Arab Saudi; dan c. Pemberian makanan pada jemaah haji sakit.

Article 37

(1) Visitasi Jemaah Haji sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, diselenggarakan di rumah sakit Arab Saudi. (2) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tim Kesehatan Haji INDONESIA (TKHI), dan/atau Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).

Article 38

(1) Penyelenggaraan Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, dilaksanakan selama di INDONESIA dan di Arab Saudi. (2) Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 39

(1) Penanggulangan krisis kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, diselenggarakan sebagai upaya perlindungan terhadap Jemaah Haji pada saat di INDONESIA dan di Arab Saudi; (2) Penanggulangan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Article 31

Correction

(1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diselenggarakan di INDONESIA dan di Arab Saudi. (2) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Intervensi Kesehatan Lingkungan. (3) Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan. (4) Intervensi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. komunikasi, informasi, dan edukasi; b. perbaikan dan pembangunan sarana; c. Pengembangan teknologi tepat guna; dan d. rekayasa lingkungan. (5) Media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi media air, udara, pangan, tanah, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. (6) Untuk menentukan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan di tempat, uji laboratorium, dan analisis risiko kesehatan lingkungan.

Article 32

(1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di INDONESIA dilaksanakan pada: a. asrama haji; b. pesawat; dan c. katering. (2) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada Asrama Haji dan Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. tahap pertama; Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada 6 (enam) bulan sebelum Jemaah Haji masuk asrama haji dan/atau pada saat proses penentuan katering, dengan rekomendasi perbaikan kepada pihak pengelola/penanggung jawab; b. tahap kedua; inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervensi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada 1 (satu) minggu sebelum jemaah haji masuk Asrama haji, untuk memastikan kesiapan embarkasi jemaah haji. c. tahap ketiga; dilakukan melalui kegiatan inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervensi Kesehatan Lingkungan secara rutin selama Jemaah haji berada di asrama haji saat embarkasi/debarkasi. (3) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Agama. (4) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Intervensi Kesehatan Lingkungan.

BAB 2

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di INDONESIA

Article 32

Correction

(1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di INDONESIA dilaksanakan pada: a. asrama haji; b. pesawat; dan c. katering. (2) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada Asrama Haji dan Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. tahap pertama; Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada 6 (enam) bulan sebelum Jemaah Haji masuk asrama haji dan/atau pada saat proses penentuan katering, dengan rekomendasi perbaikan kepada pihak pengelola/penanggung jawab; b. tahap kedua; inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervensi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada 1 (satu) minggu sebelum jemaah haji masuk Asrama haji, untuk memastikan kesiapan embarkasi jemaah haji. c. tahap ketiga; dilakukan melalui kegiatan inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervensi Kesehatan Lingkungan secara rutin selama Jemaah haji berada di asrama haji saat embarkasi/debarkasi. (3) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Agama. (4) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Intervensi Kesehatan Lingkungan.

Article 33

(1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Arab Saudi dilaksanakan pada: a. pondokan/tempat tinggal Jemaah Haji; b. fasilitas pelayanan kesehatan; dan c. katering. (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KKHI, Pos Kesehatan di Sektor, dan Pos Kesehatan Satelit. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada tempat/lingkungan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi Jemaah Haji.

Article 34

(1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui: a. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam rangka memberikan masukan kriteria Pondokan/tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan bagi Jemaah Haji, dan katering yang memenuhi standar penyehatan pangan; b. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pondokan/tempat tinggal dan katering selama Jemaah Haji berada di Arab Saudi; dan c. Intervensi Kesehatan Lingkungan berupa pemberian rekomendasi kepada PPIH yang menangani urusan perumahan dan katering.

Article 35

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PENGUATAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

Article 45

Correction

(1) Untuk mencapai Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan Kesehatan Haji yang berkualitas, perlu dilakukan penguatan manajemen Penyelenggaraan Kesehatan Haji. (2) Penguatan manajemen Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; b. pengembangan sistem informasi kesehatan; dan c. koordinasi dan pengelolaan teknis penunjang Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi.

Article 46

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji Melalui Pendidikan dan Pelatihan. (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, dan pihak swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 47

(1) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendukung pelaksanaan surveilans pada penyelenggaraan kesehatan haji. (2) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan (siskohatkes) yang terintegrasi dengan kabupaten/kota, provinsi dan pusat. (3) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji dilaksanakan di INDONESIA dan Arab Saudi.

Article 48

(1) Koordinasi dan pengelolaan teknis penunjang Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak sebelum, pada saat, dan sesudah masa operasional. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak Kedutaan Besar Republik INDONESIA melalui Konsulat Jenderal Republik INDONESIA (KJRI) di Jeddah, Kantor Urusan Haji (KUH), Kementerian Haji Arab Saudi, Muassasah dan pihak lain yang terkait. (3) Pengelolaan teknis penunjang penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi pada sebelum masa operasional meliputi kegiatan strategis: a. persiapan fasilitas pelayanan kesehatan; b. penyiapan obat dan perbekalan kesehatan; c. kalibrasi alat kesehatan; d. penyiapan katering petugas kesehatan haji dan jemaah haji sakit; e. penyiapan sistem informasi kesehatan haji; f. visitasi dan pemulangan dan pembekalan tenaga pendukung kesehatan haji; g. pembekalan tenaga pendukung kesehatan; h. penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); i. monitoring, evaluasi dan penyusunan program penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. (4) Pengelolaan teknis penunjang Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi sesudah masa operasional meliputi kegiatan strategis: a. stok opname obat dan perbekalan kesehatan; b. penyimpanan alat kesehatan; c. evaluasi katering petugas kesehatan haji dan jemaah haji sakit; d. evaluasi sistem informasi kesehatan haji; e. penatausahaan barang milik negara; dan f. pemantauan Jemaah Haji sakit yang di rawat di Rumah Sakit Arab Saudi.

BAB 1

Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota

Article 53

Correction

(1) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melaksanakan: a. pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya, termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asalnya; b. penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji di wilayahnya; c. peningkatan sumber daya manusia kesehatan haji di wilayahnya; d. penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan jemaah haji sakit; e. pengamatan penyakit potensi wabah; dan f. membuat laporan Penyelenggaraan Kesehatan Haji kepada dinas kesehatan provinsi. (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota. (3) Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur puskesmas, rumah sakit, program surveilans, promosi kesehatan, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi, pembinaan kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, dan kesehatan jiwa. (4) Tim Penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur dokter, dokter spesialis, tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, epidemiolog, rekam medik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga administrasi penunjang yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Article 54

(1) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah provinsi bertanggung jawab melaksanakan: a. pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asalnya; b. mengkoordinir distribusi vaksin; c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji di wilayahnya; d. proses rekrutmen tim kesehatan haji INDONESIA; e. peningkatan sumberdaya manusia kesehatan haji di wilayahnya; f. melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji di wilayahnya; g. pengamatan penyakit potensi wabah; dan h. menyampaikan laporan penyelenggaraan kesehatan haji kepada Kementerian Kesehatan. (4) Pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Provinsi. (5) Tim Penyelenggara kesehatan haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur program promosi kesehatan, surveilans, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi, pembinaan kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan jiwa, dan rumah sakit;

BAB 2

Penyelenggara Kesehatan Haji Provinsi

Article 54

Correction

(1) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pemerintah provinsi bertanggung jawab melaksanakan: a. pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya termasuk dalam perjalanan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asalnya; b. mengkoordinir distribusi vaksin; c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji di wilayahnya; d. proses rekrutmen tim kesehatan haji INDONESIA; e. peningkatan sumberdaya manusia kesehatan haji di wilayahnya; f. melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji di wilayahnya; g. pengamatan penyakit potensi wabah; dan h. menyampaikan laporan penyelenggaraan kesehatan haji kepada Kementerian Kesehatan. (4) Pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Provinsi. (5) Tim Penyelenggara kesehatan haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur program promosi kesehatan, surveilans, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi, pembinaan kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan jiwa, dan rumah sakit;

Article 55

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri membentuk PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan. (2) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan bertugas memberikan: a. pembimbingan dan penyuluhan kesehatan; b. pemeriksaan kesehatan di embarkasi/debarkasi; c. penanganan Jemaah wafat d. rujukan jemaah sakit; e. evakuasi jemaah sakit; f. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti klinik dan ambulan; g. penyediaan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan; h. pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan i. pengawasan katering; j. pengamatan penyakit; k. Pengendalian vektor; l. cegah tangkal penyakit berpotensi wabah; m. respon dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB); n. respon dan penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD); dan o. respon krisis. (3) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga dokter, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, entomolog, epidemiolog, rekam medik, radiografer, elektromedik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga administrasi penunjang yang ditetapkan oleh Menteri. (4) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, penyelenggara kesehatan penerbangan dan organisasi profesi. (5) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan. (6) Dalam penyelenggaraan kesehatan haji, PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan dapat dimobilisasi penugasannya sesuai kebutuhan.

BAB 3

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi

Article 55

Correction

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri membentuk PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan. (2) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan bertugas memberikan: a. pembimbingan dan penyuluhan kesehatan; b. pemeriksaan kesehatan di embarkasi/debarkasi; c. penanganan Jemaah wafat d. rujukan jemaah sakit; e. evakuasi jemaah sakit; f. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti klinik dan ambulan; g. penyediaan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan; h. pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan i. pengawasan katering; j. pengamatan penyakit; k. Pengendalian vektor; l. cegah tangkal penyakit berpotensi wabah; m. respon dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB); n. respon dan penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD); dan o. respon krisis. (3) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga dokter, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, entomolog, epidemiolog, rekam medik, radiografer, elektromedik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga administrasi penunjang yang ditetapkan oleh Menteri. (4) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, penyelenggara kesehatan penerbangan dan organisasi profesi. (5) PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan. (6) Dalam penyelenggaraan kesehatan haji, PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan dapat dimobilisasi penugasannya sesuai kebutuhan.

Article 56

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri membentuk TKHI. (2) TKHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di Kloter sejak di INDONESIA. (3) TKHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dokter dan perawat. (4) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji, TKHI dapat dimobilisasi penugasannya sesuai situasi dan kebutuhan.

BAB 1

PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan

Article 57

Correction

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Menteri membentuk PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan. (2) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di Arab Saudi. (3) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga dokter spesialis, dokter, dokter gigi, tenaga farmasi, epidemiolog, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, entomolog, rekam medik, radiografer, elektromedik, tenaga sistem informasi kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya. (4) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di daerah kerja Makkah, Jeddah, Madinah, Arafah, Musdalifah, Mina (Armina), dan bandar udara. (5) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim manajerial, tim asistensi, tim promotif dan preventif, tim kuratif dan rehabilitatif, serta tim gerak cepat. (6) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja di Sektor, KKHI, serta tempat lainnya sesuai kebutuhan. (7) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di mobilisasi penugasannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Article 58

(1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi, Menteri mengangkat Tenaga pendukung kesehatan. (2) Tenaga pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Warga Negara INDONESIA (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili, belajar dan/atau bekerja di Arab Saudi dan sekitarnya. (3) Tenaga pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga penghubung rumah sakit, pendamping orang sakit, petugas kebersihan, pengantar obat, evakuasi, gerak cepat, penyuluh kesehatan, perbekalan kesehatan, pengemudi, administrasi serta pendukung kesehatan lainnya. (4) Tenaga pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung penyelenggaraan Kesehatan haji. (5) Tenaga pendukung kesehatan dapat dimobilisasikan penugasannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 4

Article 21

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

BAB Keempat

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IV

Article 28

Article 29

Article 30

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

BAB Kesatu

Article 28

BAB Kedua

Article 29

Article 30

BAB Ketiga

Article 31

BAB 1

Article 31

Article 32

BAB 2

Article 32