PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS

PERMEN Nomor 55 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Manajemen Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktik dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman. 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, institusi kesehatan lainnya dan/atau masyarakat. 5. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis yang selanjutnya disebut STR Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perekam Medis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disingkat SIK Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Standar Profesi Perekam Medis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Perekam Medis untuk dapat melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 9. Majelis Tenaga Kesehatan INDONESIA yang selanjutnya disingkat MTKI www.djpp.kemenkumham.go.id adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. 10. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. 11. Organisasi Profesi adalah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan INDONESIA.

BAB II

PERIZINAN

Article 3

Correction

Berdasarkan pendidikan Perekam Medis dikualifikasikan sebagai berikut: a. Standar kelulusan Diploma tiga sebagai Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; b. Standar kelulusan Diploma empat sebagai Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan c. Standar kelulusan Sarjana sebagai Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; dan d. Standar kelulusan Magister sebagai Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Article 4

(1) Perekam Medis untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR Perekam Medis. (2) Untuk dapat memperoleh STR Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perekam Medis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STR Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STR Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Contoh STR Perekam Medis sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

STR Perekam Medis yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Article 6

(1) Setiap Perekam Medis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIK Perekam Medis. (2) SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perekam Medis yang telah memiliki STR Perekam Medis. (3) SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Article 7

(1) Untuk memperoleh SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perekam Medis harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisir; b. fotokopi STR Perekam Medis; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari organisasi profesi. (2) Apabila SIK Perekam Medis dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Contoh SIK Perekam Medis sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

(1) Perekam Medis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIK Perekam Medis setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA. (2) Perekam Medis Warga Negara INDONESIA lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIK Perekam Medis setelah: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 9

(1) SIK Perekam Medis berlaku selama STR Perekam Medis masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Perekam Medis yang akan memperbaharui SIK Perekam Medis harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Article 10

(1) Perekam Medis hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (2) Permohonan SIK Perekam Medis kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIK Perekam Medis pertama.

BAB Ketiga

SIK PEREKAM MEDIS

Article 6

Correction

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS

Article 11

Correction

Perekam Medis yang memiliki SIK Perekam Medis dapat melakukan pekerjaannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa: a. puskesmas; b. klinik; www.djpp.kemenkumham.go.id c. rumah sakit; dan d. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Article 12

Correction

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Perekam Medis yang tidak memiliki SIK Perekam Medis untuk melakukan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

Article 13

Article 14

Perekam Medis dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kompetensi, berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta berkewajiban mematuhi Standar Profesi Perekam Medis.

Article 15

Bentuk pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang dilakukan oleh Perekam Medis meliputi: a. pelayanan rekam medis berbasis kertas (paper based document); b. pelayanan rekam medis manual dan registrasi komputerisasi; c. pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan; d. pelayanan sistem informasi kesehatan terpadu; dan e. pelayanan manajemen informasi kesehatan elektronik dengan menggunakan perangkat informatika kesehatan.

Article 16

(1) Dalam melakukan pekerjaannya, Perekam Medis wajib melakukan proses pencatatan/perekaman sampai dengan pelaporan. (2) Pencatatan / perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Article 17

Dalam menjalankan pekerjaannya, Perekam Medis mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai standar profesi Perekam Medis; www.djpp.kemenkumham.go.id b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Perekam Medis mempunyai kewajiban: a. menghormati hak pasien/klien; b. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan data dan informasi kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan e. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 19

Correction

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pekerjaan Perekam Medis dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Perekam Medis.

Article 20

Correction

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Perekam Medis yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi. (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Perekam Medis yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota/kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Perekam Medis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Perekam Medis dalam Peraturan Menteri ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan SIK Perekam Medis.

Article 22

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STR Perekam Medis kepada MTKI melalui MTKP terhadap Perekam Medis yang melakukan pekerjaan tanpa memiliki SIK Perekam Medis. (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Perekam Medis yang tidak mempunyai SIK Perekam Medis.

Dalam pelaksanaan pekerjaannya, Perekam Medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu: a. Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1. melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan; 2. melaksanakan evaluasi isi rekam medis; 3. melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar; 4. melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks; 5. melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan; 6. merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan; 7. melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean; 8. melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit; 9. melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans; 10. mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan; 11. mensosialisasikan setiap program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id 12. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi; dan 13. melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1. mengidentifikasi masalah-masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. 2. merancang sistem evaluasi isi rekam medis manual dan elektronik; 3. merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan; 4. memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean; 5. memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks; 6. memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei; 7. mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis dalam pembiayaan kesehatan; 8. melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; 9. menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan manajemen unit kerja serta menjalankan organisasi fasilitas pelayanan kesehatan; 10. menyelesaikan masalah secara prosedural baik manual/elektronik; dan 11. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi. c. Sarjana Rekam Medis dan informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1. membuat identifikasi permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. merancang dan mengembangkan sistem jaringan rekam medis manual dan elektronik; 3. menganalisa kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan; 4. membuat rancangan alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan; 5. menciptakan rancangan baru (inovasi) alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip- prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan; 6. melakukan pengawasan pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan; 7. merancang dan mengembangkan struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan; 8. memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean; 9. memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks 10. memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei; 11. mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis; 12. melakukan komunikasi kemitraan peneliti di bidang manajemen informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan; 13. melakukan analisis data menggu nakan ilmu pengetahuan dan teknologi; 14. memberikan kontribusi pada kegiatan riset bidang pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan; dan 15. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi d. Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1. mengembangkan desain rekam medis elektronik sesuai kebutuhan sistem pelayanan dan pelaporan dengan menggunakan biostatistik; www.djpp.kemenkumham.go.id 2. mengembangkan desain yang spesifik sesuai kebutuhan pengembangan modul penelitian bersama dengan kelompok profesi lain; 3. mengembangkan kemampuan analisa trend penyakit dan mendistribusikan sesuai dengan otorisasi akses dan keamanan data; 4. mengembangkan kerja sama dengan tim epidemiologi dalam mendesain rancangan survei penyakit serta dalam demografi kependudukan; 5. mengembangan sistem informasi kesehatan masyarakat berbasis website/ situs; dan 6. mengembangkan sistem evaluasi pelayanan rekam medis elektronik yang dipublikasikan.

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26