PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan

PERMEN Nomor 51 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di INDONESIA, yang telah membayar iuran. 4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 5. Urun Biaya adalah tambahan biaya yang dibayar Peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan. 6. Selisih Biaya adalah tambahan biaya yang dibayar Peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya. 7. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan 8. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB II

URUN BIAYA

Article 3

Correction

(1) Terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan dikenakan Urun Biaya. (2) Pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang dipengaruhi selera dan perilaku Peserta. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Article 4

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Untuk penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk tim yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi, dan pihak lain yang terkait. (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim bertugas: a. melaksanakan kajian; b. melaksanakan uji publik; dan c. membuat rekomendasi. (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aspek data pemanfaatan dan penggunaan (utilisasi) yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertimbangan prosedur pelayanan. (7) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. (8) Berdasarkan hasil kajian dan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Menteri sebagai dasar penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan. (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) minggu sejak penugasan. (10) Menteri berdasarkan rekomendasi Tim dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu dapat MENETAPKAN atau menolak seluruh atau sebagian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak rekomendasi diterima. (11) Dalam hal menteri menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka penolakan harus segera disampaikan kepada pengusul.

Article 5

(1) Terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sebelum diberlakukan harus disosialisasikan kepada masyarakat. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, dan/atau organisasi profesi.

Article 6

(1) Fasilitas Kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai Urun Biaya dan estimasi besaran Urun Biaya kepada Peserta atau keluarga Peserta sebelum dilaksanakan pemberian pelayanan kesehatan. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara langsung kepada Peserta atau keluarga Peserta yaitu pada saat pendaftaran; dan b. secara tidak langsung melalui media informasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan.

Article 7

Peserta atau keluarga Peserta yang telah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memberikan persetujuan kesediaan membayar Urun Biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

Article 8

Urun Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh Peserta kepada Fasilitas Kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

Article 9

(1) Urun Biaya terhadap jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar: a. nilai nominal tertentu setiap kali melakukan kunjungan untuk rawat jalan atau nilai nominal maksimal atas biaya pelayanan kesehatan untuk kurun waktu tertentu; dan b. 10% (sepuluh persen) atau paling tinggi dengan nominal tertentu untuk rawat inap dari biaya pelayanan, (2) Besaran Urun Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. sebesar Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan rumah sakit kelas B; b. sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas D, dan klinik utama ; atau c. paling tinggi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paling banyak 20 (dua puluh) kali kunjungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Besaran Urun Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan: a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya pelayanan dihitung dari total Tarif INA-CBG setiap kali melakukan rawat inap; atau b. paling tinggi sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). (4) Dalam hal rawat inap di atas kelas 1, maka Urun Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 10% dihitung dari total Tarif INA-CBG. (5) BPJS kesehatan membayarkan besaran klaim pelayanan kepada rumah sakit sebesar biaya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dikurangi besaran Urun Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB kedua

Mekanisme Penetapan Pelayanan Yang Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan Pelayanan

Article 4

Correction

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Untuk penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk tim yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi, dan pihak lain yang terkait. (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim bertugas: a. melaksanakan kajian; b. melaksanakan uji publik; dan c. membuat rekomendasi. (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aspek data pemanfaatan dan penggunaan (utilisasi) yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertimbangan prosedur pelayanan. (7) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. (8) Berdasarkan hasil kajian dan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Menteri sebagai dasar penetapan jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan. (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) minggu sejak penugasan. (10) Menteri berdasarkan rekomendasi Tim dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu dapat MENETAPKAN atau menolak seluruh atau sebagian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak rekomendasi diterima. (11) Dalam hal menteri menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka penolakan harus segera disampaikan kepada pengusul.

Article 5

(1) Terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sebelum diberlakukan harus disosialisasikan kepada masyarakat. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, dan/atau organisasi profesi.

BAB III

SELISIH BIAYA

Article 10

Correction

(1) Peserta dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif. (2) Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah sakit. (3) Peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Selisih Biaya antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan. (4) Pembayaran Selisih Biaya dapat dilakukan secara mandiri baik oleh Peserta maupun pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan. (5) Kenaikan kelas perawatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta. (6) Pelayanan rawat jalan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; b. Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; dan c. Peserta pekerja penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan anggota keluarganya.

Article 11

Pembayaran Selisih Biaya dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar Selisih Biaya antara Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai hak Peserta; b. untuk kenaikan kelas pelayanan rawat inap di atas kelas 1, harus membayar Selisih Biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif INA-CBG.

Article 12

Pembayaran Selisih Biaya pelayanan rawat jalan eksekutif dilakukan dengan ketentuan membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap episode rawat jalan.

Article 13

(1) Fasilitas Kesehatan wajib menginformasikan ketentuan mengenai Selisih Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 kepada Peserta sebelum Peserta menerima pelayanan kesehatan. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara langsung pada saat pendaftaran; dan b. secara tidak langsung melalui media informasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi penjelasan mengenai biaya pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan besaran Selisih Biaya yang harus ditanggung oleh Peserta. (4) Ketentuan mengenai Selisih Biaya dalam pemberian pelayanan rawat jalan eksekutif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

Peserta atau keluarga Peserta yang telah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memberikan persetujuan kesediaan membayar Selisih Biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

Article 15

Selisih Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibayarkan oleh Peserta kepada Fasilitas Kesehatan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Article 16

Dalam hal Peserta dikenakan Urun biaya dan ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka Peserta harus membayar Urun Biaya ditambah dengan Selisih Biaya akibat peningkatan kelas perawatan kepada rumah sakit.

Article 17

Ketentuan mengenai pembayaran Selisih Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dilakukan evaluasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 3

BAB kedua

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20