PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 50 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Balai besar pelatihan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Article 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, balai besar pelatihan kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; c. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; d. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; e. pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; f. penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; g. pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan j. pelaksanaan urusan administrasi balai besar.

Article 6

Balai besar pelatihan kesehatan dipimpin oleh kepala.

Article 7

Susunan organisasi balai besar pelatihan kesehatan terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 8

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan balai besar pelatihan kesehatan.

Article 9

Balai pelatihan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Article 10

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, balai pelatihan kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; c. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; d. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; e. pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; f. pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; g. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan i. pelaksanaan urusan administrasi balai.

Article 11

Balai pelatihan kesehatan dipimpin kepala.

Article 12

Susunan organisasi balai pelatihan kesehatan terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Article 13

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan balai pelatihan kesehatan.

BAB VI

TATA KERJA

Article 19

Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Article 20

(1) UPT Bidang Pelatihan Kesehatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 21

Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Article 22

UPT Bidang Pelatihan Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Article 23

Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Bidang Pelatihan maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Article 24

Semua unsur di lingkungan UPT Bidang Pelatihan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.