PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2013 tentang KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

PERMEN Nomor 49 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KOMITE KEPERAWATAN

Article 5

Correction

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap Rumah Sakit harus membentuk Komite Keperawatan. (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.

Article 6

Correction

Komite Keperawatan dibentuk oleh kepala/direktur Rumah Sakit.

Article 7

(1) Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari: a. ketua Komite Keperawatan; b. sekretaris Komite Keperawatan; dan c. subkomite. (2) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya dapat terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap subkomite.

Article 8

(1) Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku. (2) Jumlah personil keanggotaan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tenaga keperawatan di Rumah Sakit.

Article 9

(1) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit. (2) Sekretaris Komite Keperawatan dan ketua subkomite ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

Article 10

(1) Subkomite sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri dari: a. subkomite Kredensial; b. subkomite mutu profesi; dan c. subkomite etik dan disiplin profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas merekomendasikan Kewenangan Klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan. (3) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan audit keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan. (4) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi.

Article 11

(1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara: a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit; b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan. (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih; b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial; c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan; d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis; e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit; (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik; www.djpp.kemenkumham.go.id b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan; c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan; b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan; c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan; d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang: a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis; b. memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis; c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu; d. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis; e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan; f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Article 13

(1) Kepala/direktur Rumah Sakit MENETAPKAN kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Keperawatan. (2) Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada kepala/direktur Rumah Sakit. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia adhoc. (2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit berdasarkan usulan ketua Komite Keperawatan. (3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga keperawatan yang tergolong sebagai Mitra Bestari. (4) Tenaga keperawatan yang tergolong sebagai Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Rumah Sakit lain, organisasi profesi perawat, organisasi profesi bidan, dan/atau institusi pendidikan keperawatan dan institusi pendidikan kebidanan.

BAB Ketiga

Fungsi, Tugas, dan Kewenangan

Article 11

Correction

(1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara: a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit; b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan. (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih; b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial; c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan; d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis; e. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; f. melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit; (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik; www.djpp.kemenkumham.go.id b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan; c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan; b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan; c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan; d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang: a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis; b. memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis; c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu; d. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis; e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan; f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2013 tentang KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB III

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21