PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2015 tentang IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

PERMEN Nomor 45 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pelayanan Elektromedis adalah kegiatan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, penyesuaian (adjustment), pemantauan fungsi dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian atau pemantapan mutu, keamanan, keselamatan, pelaporan dan evaluasi, pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan masalah serta pembinaan teknis bidang elektromedik. 3. Alat elektromedik adalah alat kesehatan yang menggunakan catu daya listrik. 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 5. Fasilitas kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 6. Surat Tanda Registrasi Elektromedis yang selanjutnya disingkat STR- E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada Elektromedis yang telah teregistrasi. 7. Surat Izin Praktik Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 8. Standar Profesi Elektromedis yang selanjutnya disebut standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan,dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Elektromedis untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi. 9. Organisasi Profesi Elektromedis yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para elektromedis. 10. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

PERIZINAN

Article 3

Correction

Kualifikasi elektromedis ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas: a. diploma tiga sebagai Ahli Madya Teknik Elektromedik; dan b. diploma empat sebagai Sarjana Terapan Teknik Elektromedik.

Article 4

Correction

(1) Elektromedis dan Elektromedis warga negara INDONESIA lulusan luar negeri untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-E. (2) STR-E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (3) STR-E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) STR-E bagi warga negara INDONESIA lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Contoh STR-E sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Elektromedis warga negara asing untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-E sementara. (2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya. (3) STR-E Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Contoh STR-E sementara sebagaimana tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Elektromedis dan Elektromedis Warga Negara INDONESIA lulusan luar negeri yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP-E. (2) SIP-E sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan kepada Elektromedis yang telah memiliki STR-E. (3) SIP-E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Article 7

(1) Elektromedis hanya dapat memiliki 1 (satu) SIP-E. (2) SIP-E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Article 8

(1) Untuk memperoleh SIP-E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Elektromedis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisir; b. fotokopi STR-E atau STR-E sementara; c. surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik; d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan; e. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Contoh surat permohonan SIP-E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Contoh SIP-E sebagaimana tercantum dalam formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) SIP-E berlaku sepanjang STR-E dan STR-E sementara masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Perpanjangan SIP-E harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Article 10

Elektromedis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIP-E setelah memenuhi: a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan b. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Ketiga

SIP-E

Article 6

Correction

Article 7

Correction

(1) Elektromedis hanya dapat memiliki 1 (satu) SIP-E. (2) SIP-E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

Article 11

Correction

Elektromedis yang memiliki SIP-E dapat melakukan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan.

Article 12

Correction

(1) Elektromedis dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik berwenang: a. mengoperasikan alat elektromedik dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi; b. melakukan pemeliharaan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi; c. melakukan pemantauan fungsi alat elektromedik; d. menganalisis kerusakan dan perbaikan alat elektromedik; e. melakukan inspeksi unjuk kerja alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi; f. melakukan inspeksi keamanan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi; g. melakukan pengujian laik pakai alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi; h. melakukan pengujian dan kalibrasi alat elektromedik; i. melakukan penyuluhan, pembelajaran, penelitian dan pengembangan alat elektromedik; j. melakukan perakitan dan instalasi alat elektromedik; k. melakukan perencanaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi; l. melakukan kajian teknis (technical assessment) yang berkaitan dengan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi; dan m. memecahkan masalah dan bimbingan teknis bidang elektromedik. (2) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dapat digunakan sebagai perencanaan pengadaan dan penghapusan alat elektromedik. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau dalam tim.

Article 13

(1) Dalam melakukan praktiknya, Elektromedis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya, Elektromedis memiliki tanggung jawab menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan khususnya kelayakan siap pakai alat elektromedik dengan tingkat keakurasian dan keamanan serta mutu yang standar. (2) Elektromedis dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan elektromedis, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 15

Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, Elektromedis mempunyai hak: a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional; b. menerima imbalan jasa; c. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; d. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; e. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 16

Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, Elektromedis mempunyai kewajiban: a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; dan b. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 17

Correction

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, ketua konsil tenaga kesehatan, dan pimpinan Organisasi Profesi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik Pelayanan Elektromedis sesuai tugas dan kewenangan masing- masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Elektromedis.

Article 18

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas kesehatan wajib melaporkan Elektromedis yang berpraktik dan berhenti berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi. (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Elektromedis yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Article 19

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif kepada Elektromedis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik Pelayanan Elektromedis dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan SIP-E.

Article 20

(1) Bupati/walikota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan atau mengusulkan rekomendasi pencabutan STR-E kepada ketua konsil tenaga kesehatan terhadap Elektromedis yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik tanpa memiliki SIP-E. (2) Gubernur dan bupati/walikota dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Elektromedis yang tidak mempunyai SIP-E.

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2015 tentang IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24