PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2013 tentang POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 45 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KOMPONEN TARIF

Article 10

Correction

(1) Tarif kegiatan pelayanan untuk BKMM dan BBKPM meliputi komponen tarif jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Komponen tarif jasa sarana untuk BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BKMM dan BBKPM atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat- obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai, media reagensia yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pemeriksaan dengan memperhitungkan biaya investasi. (3) Komponen tarif jasa pelayanan untuk BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya. (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Article 11

(1) Tarif kegiatan pelayanan untuk BBLK meliputi komponen tarif jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Komponen tarif jasa sarana untuk BBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BBLK atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, media reagensia, dan bahan/alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan dengan memperhitungkan biaya investasi. (3) Komponen tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan, pemeriksa atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pelanggan dalam rangka pemeriksaaan laboratorium dan uji pemeriksaan kesehatan, dan/atau pelayanan lainnya. (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya. (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan pemeriksaaan laboratorium dan uji pemeriksaan kesehatan, dan/atau pelayanan lainnya.

Article 12

Tarif kegiatan non pelayanan yang berlaku pada BLU Balai Kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Article 13

Correction

(1) Kegiatan pelayanan BKMM dan BBKPM yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tempat pelayanan BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan pelayanan yang dilakukan di luar Balai Kesehatan. (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, penunjang medis, dan kamar tindakan lainnya. (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, rawat intensif, kamar tindakan, dan kamar operasi. (5) Jenis pelayanan balai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. (6) Jenis pelayanan, tindakan, dan pemeriksaan baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan. (7) Pelayanan yang dilakukan di luar BLU Balai Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tidak dikenakan tarif.

Article 14

(1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) meliputi : a. Pemeriksaan, konsultasi, atau konseling; b. Visite, konsultasi, atau konseling; c. Tindakan medis operatif; dan d. Tindakan medis non operatif. (2) Pemeriksaan, konsultasi, atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat. (3) Visite, konsultasi, atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif. (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, atau pembiusan lokal. (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. tindakan medis operatif kecil; b. tindakan medis operatif sedang; dan c. tindakan medis operatif besar. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi: a. tindakan medis non operatif kecil; b. tindakan medis non operatif sedang; dan c. tindakan medis non operatif besar.

Article 15

(1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan, dan penentuan prognosis. (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pelayanan laboratorium; b. pelayanan radiodiagnostik; c. pelayanan diagnostik elektromedis; d. pelayanan diagnostik khusus; e. pelayanan rehabilitasi medis; f. pelayanan farmasi; g. pelayanan gizi; dan h. pelayanan penunjang medis lainnya.

Article 16

(1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pemeriksaan patologi klinik; b. pemeriksaan patologi anatomi; dan c. pemeriksaan mikrobiologi klinik. (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. pelayanan rehabilitasi medis; b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan c. pelayanan fisioterapi. (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. pelayanan farmasi klinis; dan b. pelayanan farmasi non klinis. (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b,c,d,g, dan h masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 17

(1) Tempat pelayanan BBLK dapat dilakukan di dalam dan di luar institusi sarana pelayanan kesehatan laboratorium. (2) Kegiatan pelayanan BBLK yang dikenakan tarif terdiri atas pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, serta uji pemeriksaan kesehatan perorangan.

Article 18

Pelayanan laboratorium meliputi : a. Pemeriksaan patologi klinik; b. Pemeriksaan patologi anatomi; c. Pemeriksaan mikrobiologi; d. Pemeriksaan imunologi; e. Pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan; f. Pemeriksaan virologi; g. Pemeriksaan biologi molekuler; h. Pembuatan media reagensia; i. Uji media reagensia; dan j. Uji pemeriksaan kesehatan perorangan.

Article 19

(1) Kegiatan non pelayanan BLU Balai Kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya. (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan. (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, penginapan, ambulans, dan kerja sama operasional. (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kesatu

Kegiatan Pelayanan BKMM dan BBKPM

Article 13

Correction

(1) Kegiatan pelayanan BKMM dan BBKPM yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tempat pelayanan BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan pelayanan yang dilakukan di luar Balai Kesehatan. (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, penunjang medis, dan kamar tindakan lainnya. (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, rawat intensif, kamar tindakan, dan kamar operasi. (5) Jenis pelayanan balai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. (6) Jenis pelayanan, tindakan, dan pemeriksaan baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan. (7) Pelayanan yang dilakukan di luar BLU Balai Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tidak dikenakan tarif.

Article 14

(1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) meliputi : a. Pemeriksaan, konsultasi, atau konseling; b. Visite, konsultasi, atau konseling; c. Tindakan medis operatif; dan d. Tindakan medis non operatif. (2) Pemeriksaan, konsultasi, atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat. (3) Visite, konsultasi, atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif. (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, atau pembiusan lokal. (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. tindakan medis operatif kecil; b. tindakan medis operatif sedang; dan c. tindakan medis operatif besar. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi: a. tindakan medis non operatif kecil; b. tindakan medis non operatif sedang; dan c. tindakan medis non operatif besar.

Article 15

(1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan, dan penentuan prognosis. (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pelayanan laboratorium; b. pelayanan radiodiagnostik; c. pelayanan diagnostik elektromedis; d. pelayanan diagnostik khusus; e. pelayanan rehabilitasi medis; f. pelayanan farmasi; g. pelayanan gizi; dan h. pelayanan penunjang medis lainnya.

Article 16

(1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pemeriksaan patologi klinik; b. pemeriksaan patologi anatomi; dan c. pemeriksaan mikrobiologi klinik. (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. pelayanan rehabilitasi medis; b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan c. pelayanan fisioterapi. (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. pelayanan farmasi klinis; dan b. pelayanan farmasi non klinis. (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b,c,d,g, dan h masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 1

Rawat Jalan

Article 22

Correction

(1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi : a. tarif jasa sarana umum; b. tarif jasa sarana tindakan medis; c. tarif jasa sarana penunjang medis; dan d. tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tarif jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun. (4) Tarif jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis dirawat jalan dalam 1 (satu) tahun. (5) Tarif jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat jalan dalam 1 (satu) tahun. (6) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

Article 23

(1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari : a. rawat sehari (one day care); b. rawat siang hari (day care); c. rawat intensif; d. perawatan di kamar operasi; dan e. perawatan di kamar tindakan lainnya. (3) Rawat Sehari (One Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari. (4) Rawat Siang Hari (Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 24

(1) Tarif di pelayanan rawat inap meliputi : a. tarif jasa sarana akomodasi ruang perawatan; b. tarif jasa sarana akomodasi rawat sehari (one day care); c. tarif jasa sarana akomodasi rawat siang hari (day care); d. tarif jasa sarana akomodasi rawat intensif; e. tarif jasa sarana akomodasi kamar operasi; f. tarif jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya; g. tarif jasa sarana tindakan medis; h. tarif jasa sarana penunjang medis; dan i. tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis. (2) Tarif jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat dalam 1 (satu) tahun. (3) Tarif jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun. (4) Tarif jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat inap dalam 1 (satu) tahun. (5) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

Article 25

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

BAB 2

Rawat Inap

Article 23

Correction

(1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari : a. rawat sehari (one day care); b. rawat siang hari (day care); c. rawat intensif; d. perawatan di kamar operasi; dan e. perawatan di kamar tindakan lainnya. (3) Rawat Sehari (One Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari. (4) Rawat Siang Hari (Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 24

(1) Tarif di pelayanan rawat inap meliputi : a. tarif jasa sarana akomodasi ruang perawatan; b. tarif jasa sarana akomodasi rawat sehari (one day care); c. tarif jasa sarana akomodasi rawat siang hari (day care); d. tarif jasa sarana akomodasi rawat intensif; e. tarif jasa sarana akomodasi kamar operasi; f. tarif jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya; g. tarif jasa sarana tindakan medis; h. tarif jasa sarana penunjang medis; dan i. tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis. (2) Tarif jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat dalam 1 (satu) tahun. (3) Tarif jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun. (4) Tarif jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat inap dalam 1 (satu) tahun. (5) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

Article 25

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Article 26

(1) Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan. (2) Tarif di pelayanan gawat darurat meliputi : www.djpp.kemenkumham.go.id a. tarif jasa sarana umum; b. tarif jasa sarana tindakan medis; c. tarif jasa sarana penunjang medis; dan d. tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis. (3) Tarif jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun. (4) Tarif jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di gawat darurat dalam 1 (satu) tahun. (5) Tarif jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di gawat darurat dalam 1 (satu) tahun. (6) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

BAB Ketiga

BBLK

Article 27

Correction

(1) Tarif pemeriksaan di BBLK meliputi : a. Jasa sarana pemeriksaan patologi klinik; b. Jasa sarana pemeriksaan patologi anatomi; c. Jasa sarana pemeriksaan mikrobiologi; d. Jasa sarana pemeriksaan imunologi; e. Jasa sarana pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan; f. Jasa sarana pemeriksaan virologi; g. Jasa sarana pemeriksaan biologi molekuler; h. Jasa sarana pembuatan media reagensia; i. Jasa sarana uji media reagensia; j. Jasa sarana uji pemeriksaan kesehatan; dan k. Jasa pelayanan medis dan penunjang medis. (2) Tarif jasa sarana pemeriksaan patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan dari total biaya pemeriksaan laboratorium patologi klinik dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi patologi klinik dalam 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Tarif jasa sarana pemeriksaan patologi anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dari total biaya patologi anatomi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi patologi anatomi dalam 1 (satu) tahun. (4) Tarif jasa sarana mikrobiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan dari total biaya mikrobiologi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi mikrobiologi dalam 1 (satu) tahun. (5) Tarif jasa sarana imunologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan dari total biaya sarana imunologi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi imunologi dalam 1 (satu) tahun. (6) Tarif jasa sarana pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi kimia kesehatan dan lingkungan dalam 1 (satu) tahun. (7) Tarif jasa sarana pemeriksaan virologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan virologi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi virologi dalam 1 (satu) tahun. (8) Tarif jasa sarana pemeriksaan biologi molekuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan biologi molekuler dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi virologi dalam 1 (satu) tahun. (9) Tarif jasa sarana pembuatan media reagensia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana pembuatan media reagensia dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi media dan reagensia dalam 1 (satu) tahun. (10) Tarif jasa sarana uji media reagensia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana uji media reagensia dibagi jumlah uji media reagensia di instalasi media dan reagensia dalam 1 (satu) tahun. (11) Tarif jasa sarana uji pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diperhitungkan dari total biaya sarana uji pemeriksaan kesehatan dibagi jumlah pemeriksaan uji pemeriksaan kesehatan di instalasi uji pemeriksaan kesehatan dalam 1 (satu) tahun. (12) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh pimpinan BLU BBLK. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2013 tentang POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 20

BAB Kedua

Article 21

Article 22

BAB 1

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 2

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 3

Article 26

BAB Ketiga

Article 27

BAB Kelima

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB VII

Article 33

BAB VIII

Article 34

Article 35