Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2019 tentang PENDELEGASI…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Article 1

Article 3

Correction

(1) Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang yang menerima pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan pengelolaan BMN dengan mengacu pada pedoman pengelolaan BMN dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pedoman pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 4

Correction

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pelaporan data pengelolaan BMN kepada Pimpinan Tinggi Madya melalui Sekretariat Unit Eselon I atau Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Berdasarkan pelaporan data pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Unit Eselon I wajib melakukan rekonsiliasi data pengelolaan BMN dan pelaporan kepada Biro Keuangan dan BMN. (3) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melakukan rekonsiliasi data pengelolaan BMN berdasarkan data pengelolaan BMN dari seluruh Unit Eselon I paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya pada: a. bulan Juli tahun berjalan; dan b. bulan Januari tahun berikutnya. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Format Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh kegiatan pengelolaan BMN yang telah mendapatkan persetujuan dan belum diselesaikan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang, proses penyelesaiannya tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Article 6

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 617); b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/406/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dan Inspektur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan Menandatangani Dokumen Persyaratan Hibah Barang Milik Negara; c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/456/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 7

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2019 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA PIMPINAN TINGGI MADYA DAN KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7