PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 417-menkes-per-ii-2011 Tahun 2011 tentang KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

PERMEN Nomor 417-menkes-per-ii-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

ORGANISASI

Article 4

Correction

(1) Susunan Organisasi KARS terdiri dari Pembina, Komisioner dan kelompok surveior. (2) Pembina KARS adalah Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. (3) Komisioner terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretariat; d. Bidang Akreditasi; e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; f. Bidang Komunikasi, Data dan Informasi; g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan h. Koordinator Surveior.

Article 5

(1) Pembina mempunyai fungsi MENETAPKAN kebijakan pengembangan akreditasi rumah sakit. (2) Pembina mempunyai tugas: a. MENETAPKAN visi dan misi serta peraturan internal KARS; b. MENETAPKAN kode etik dan disiplin akreditasi rumah sakit; c. merumuskan kebijakan perkembangan akreditasi rumah sakit; www.djpp.kemenkumham.go.id d. memberikan petunjuk, pertimbangan dan nasehat dalam menyelesaikan masalah yang diajukan Komisioner; e. mengusulkan kepada Menteri untuk mengangkat dan memberhentikan Komisioner; dan f. membentuk panitia Ad Hoc Etik dan Disiplin.

Article 6

(1) Komisioner mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisioner membentuk sekretariat dan kelompok surveior serta mengangkat staf. (3) Komisioner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pembina.

Article 7

Ketua bertugas memimpin Komisioner sesuai tugas yang ditetapkan Pembina agar berdaya guna dan berhasil guna.

Article 8

Wakil ketua bertugas : a. membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas komisi b. mewakili ketua dalam tugasnya apabila berhalangan

Article 9

(1) Sekretariat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi KARS di bidang pelayanan administrasi, mengelola aset, mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang di lingkungan KARS, mengelola kegiatan surveior dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretariat di pimpin oleh Kepala Sekretariat dengan di bantu oleh wakil sekretariat dan staf sekretariat dalam menjalankan tugas kesekretariatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana kesekretariatan diatur lebih lanjut dengan peraturan internal KARS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 10

(1) Bidang Akreditasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Akreditasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan akreditasi rumah sakit serta menyusun standar akreditasi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akreditasi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 11

(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Ketua dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan yang terkait dengan akreditasi rumah sakit. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 12

(1) Bidang Komunikasi, Data dan Informasi adalah unsur Pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Komunikasi, Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi lain serta penyebaran informasi hal-hal yang terkait dengan akreditasi rumah sakit. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Komunikasi, Data dan Informasi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 13

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur Pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Ketua dalam penelitian dan pengembangan hal-hal yang terkait dengan akreditasi rumah sakit. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 14

(1) Kelompok surveior diangkat oleh KARS untuk melaksanakan survei akreditasi dan memberikan layanan bimbingan pra survei akreditasi rumah sakit. (2) Bimbingan pra survei akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh surveior yang berbeda dengan pelaksana survei akreditasi. (3) Kelompok Surveior terdiri dari Koordinator dan Anggota Surveior. (4) Koordinator surveior diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (5) Surveior berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (6) Surveior harus mematuhi Kode Etik Surveior dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh KARS. (7) Jumlah, jenis dan lokasi tempat tinggal surveior sesuai kebutuhan dan perkembangan akreditasi rumah sakit. (8) Tugas dan fungsi koordinator surveior diatur lebih lanjut di dalam peraturan internal KARS.

BAB Ketiga

Komisioner

Article 6

Correction

(1) Komisioner mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisioner membentuk sekretariat dan kelompok surveior serta mengangkat staf. (3) Komisioner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pembina.

Article 7

Correction

Ketua bertugas memimpin Komisioner sesuai tugas yang ditetapkan Pembina agar berdaya guna dan berhasil guna.

Article 8

Wakil ketua bertugas : a. membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas komisi b. mewakili ketua dalam tugasnya apabila berhalangan

Article 9

(1) Sekretariat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi KARS di bidang pelayanan administrasi, mengelola aset, mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang di lingkungan KARS, mengelola kegiatan surveior dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretariat di pimpin oleh Kepala Sekretariat dengan di bantu oleh wakil sekretariat dan staf sekretariat dalam menjalankan tugas kesekretariatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana kesekretariatan diatur lebih lanjut dengan peraturan internal KARS. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 10

(1) Bidang Akreditasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Akreditasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan akreditasi rumah sakit serta menyusun standar akreditasi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akreditasi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 11

(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Ketua dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan yang terkait dengan akreditasi rumah sakit. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 12

(1) Bidang Komunikasi, Data dan Informasi adalah unsur Pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Komunikasi, Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi lain serta penyebaran informasi hal-hal yang terkait dengan akreditasi rumah sakit. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Komunikasi, Data dan Informasi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 13

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur Pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Ketua dalam penelitian dan pengembangan hal-hal yang terkait dengan akreditasi rumah sakit. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf atau lebih.

Article 14

(1) Kelompok surveior diangkat oleh KARS untuk melaksanakan survei akreditasi dan memberikan layanan bimbingan pra survei akreditasi rumah sakit. (2) Bimbingan pra survei akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh surveior yang berbeda dengan pelaksana survei akreditasi. (3) Kelompok Surveior terdiri dari Koordinator dan Anggota Surveior. (4) Koordinator surveior diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (5) Surveior berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (6) Surveior harus mematuhi Kode Etik Surveior dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh KARS. (7) Jumlah, jenis dan lokasi tempat tinggal surveior sesuai kebutuhan dan perkembangan akreditasi rumah sakit. (8) Tugas dan fungsi koordinator surveior diatur lebih lanjut di dalam peraturan internal KARS.

Peraturan Menteri Nomor 417-menkes-per-ii-2011 Tahun 2011 tentang KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21