Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2019 tentang PENGHAPUSAN…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri adalah upaya pelarangan penggunaan alat kesehatan bermerkuri, dan/atau penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 2. Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri adalah pemindahan atau pengambilan alat kesehatan bermerkuri dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk disimpan di depo penyimpanan (storage depo). 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Article 1

Article 2

Correction

(1) Setiap pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri. (2) Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh alat kesehatan bermerkuri yang dapat digantikan dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kegiatan manusia dan lingkungan hidup. (3) Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Article 3

Correction

Dalam rangka melaksanakan rencana aksi nasioal pengurangan dan penghapusan merkuri untuk prioritas bidang kesehatan, Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri berupa termometer, tensimeter/sfigmomanometer, dan dental amalgam dilaksanakan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2020.

Article 4

Correction

Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dilakukan melalui: a. pembuatan kebijakan atau komitmen tertulis dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri; c. penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan alat kesehatan tidak bermerkuri; dan d. penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri.

Article 5

Correction

(1) Pembuatan kebijakan atau komitmen tertulis dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat pembentukan tim atau tenaga pelaksana, pendanaan, penyiapan rencana pelaksanaan secara bertahap, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyiapan sarana dan prasarana. (2) Tim atau tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur lintas unit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (3) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah, tim atau tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur lintas unit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk pengelola barang milik negara. (4) Penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk perencanaan penghapusan dan penggantian alat kesehatan bermerkuri. (5) Penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan alat kesehatan tidak bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui perencanaan dan pengadaan berdasarkan hasil dari penilaian dan inventarisasi alat kesehatan bermerkuri. (6) Penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada wadah dan/atau ruang khusus yang aman dari kerusakan dan kebocoran, tertutup, dan hanya dapat diakses oleh petugas yang ditetapkan.

Article 6

Correction

(1) Alat kesehatan bermerkuri yang akan disimpan dalam wadah dan/atau ruang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus dalam keadaan utuh, tidak pecah, dan merkuri tidak tumpah dari alat kesehatan. (2) Dalam hal alat kesehatan bermerkuri pecah dan merkuri tumpah dari alat kesehatan, alat kesehatan tersebut harus ditempatkan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Alat kesehatan bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digabung dengan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya dan tidak dilakukan pengolahan melalui insinerator. (4) Pengelolaan alat kesehatan bermerkuri selanjutnya setelah dilakukan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Correction

(1) Alat kesehatan bermerkuri yang telah dilakukan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri wajib dilakukan penarikan. (2) Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui kementerian atau dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan. (3) Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. (4) Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tempat penyimpanan sementara alat kesehatan bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke depo penyimpanan (storage depo) yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Article 8

Correction

(1) Dalam rangka mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bebas dari alat kesehatan bermerkuri dan melindungi masyarakat dari pajanan merkuri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada komunitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat. (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kampanye atau promosi stop merkuri baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di non Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada berbagai media komunikasi.

Article 9

Correction

Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 10

Correction

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan. (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk penggantian alat kesehatan bermerkuri menjadi alat kesehatan tidak bermerkuri serta Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri. (4) Format pencatatan dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri dapat terintegrasi dengan sistem pelaporan yang menggunakan media daring (online).

Article 11

Correction

Pendanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri dapat bersumber dari anggaran masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Correction

(1) Menteri, pimpinan kementerian/lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. advokasi; c. monitoring dan evaluasi; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau e. pemberian penghargaan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk tercapainya Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri.

Article 13

Correction

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, pimpinan kementerian/lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya masing- masing dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri.

Article 14

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2019 tentang PENGHAPUSAN DAN PENARIKAN ALAT KESEHATAN BERMERKURI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14