Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pe…

Article 1

Penyelenggaraan Program INDONESIA Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk: a. meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; b. mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; c. mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan d. mendukung tercapainya tujuan Program INDONESIA Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Article 1

Article 3

Correction

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Program INDONESIA Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut: a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; i. anggota keluarga tidak ada yang merokok; j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); k. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. (2) Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN indikator tambahan selain indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Article 4

Correction

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program INDONESIA Sehat Dengan Pendekatan Keluarga diatur dalam pedoman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

Correction

(1) Penyelenggaraan Program INDONESIA Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas. (2) Penyelenggaraan Program INDONESIA Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Article 6

Correction

(1) Pelaksanaan Program INDONESIA Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan: a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga; b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas; c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas; d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam langkah-langkah penguatan manajemen Puskesmas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

Correction

(1) Pembiayaan penyelenggaraan program INDONESIA sehat dengan pendekatan keluarga dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Correction

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program INDONESIA Sehat dengan pendekatan keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan mencapai tujuan program INDONESIA sehat. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan c. pemantauan dan evaluasi.

Article 9

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9