PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis

PERMEN Nomor 34 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis yang selanjutnya disebut Akupunktur Terapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi Akupunktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan Akupunktur adalah rangkaian tindakan pengobatan dan/atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh untuk tujuan promotif, preventif, simptomatik, rehabilitatif dan paliatif. 3. Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis yang selanjutnya disingkat STRAT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Akupunktur Terapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis yang selanjutnya disingkat SIPAT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Akupunktur Terapis. 5. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Akupunktur Terapis untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi Akupunktur Terapis. 6. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya tenaga Akupunktur Terapis.

BAB II

PERIZINAN

Article 2

Correction

Kualifikasi pendidikan Akupunktur Terapis paling rendah merupakan lulusan program Diploma Tiga Akupunktur.

Article 3

Correction

(1) Setiap Akupunktur Terapis harus memiliki STRAT untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. (2) Untuk dapat memperoleh STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akupunktur Terapis harus memiliki sertifikat kompetensi Akupunktur Terapis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Contoh STRAT sebagaimana tercantum pada Formulir I dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

STRAT yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

(1) Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPAT. (2) SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Akupunktur Terapis yang telah memiliki STRAT. (3) SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat. (4) SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRAT masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Article 6

(1) Akupunktur Terapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPAT. (2) Permohonan SIPAT kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPAT pertama.

Article 7

(1) SIPAT diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Penerbitan SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penerbitan SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

Article 8

(1) Untuk memperoleh SIPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Akupunktur Terapis harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan: a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi; b. fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; d. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik; e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat; dan g. rekomendasi dari Organisasi Profesi. (2) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan. (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPAT tercantum pada Formulir II dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Contoh SIPAT tercantum pada Formulir III dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

SIPAT dinyatakan tidak berlaku apabila: a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPAT; b. masa berlaku STRAT telah habis dan tidak diperpanjang; c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau d. Akupunktur Terapis yang bersangkutan meninggal dunia.

Article 10

(1) Akupunktur Terapis warga negara INDONESIA lulusan luar negeri yang akan melakukan Pelayanan Akupunktur di INDONESIA harus memiliki STRAT dan SIPAT. (2) STRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melakukan proses evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memperoleh SIPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akupunktur Terapis warga negara INDONESIA lulusan luar negeri harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Article 11

(1) Akupunktur Terapis warga negara asing yang akan melakukan Pelayanan Akupunktur di INDONESIA harus memiliki sertifikat kompetensi, STR sementara, dan SIPAT. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Akupunktur Terapis warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR sementara. (4) Untuk memperoleh SIPAT, Akupunktur Terapis warga negara asing harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Akupunktur Terapis warga negara asing harus: a. memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA dan memahami serta menghormati tata nilai budaya INDONESIA; dan b. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

STR sementara dan SIPAT bagi Akupunktur Terapis warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Article 13

Akupunktur Terapis, Akupunktur Terapis warga negara INDONESIA lulusan luar negeri, dan Akupunktur Terapis warga negara asing yang akan memperpanjang SIPAT harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Article 14

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Akupunktur Terapis yang tidak memiliki SIPAT. (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Akupunktur Terapis yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB Ketiga

SIPAT

Article 5

Correction

Article 6

(1) Akupunktur Terapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPAT. (2) Permohonan SIPAT kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPAT pertama.

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

STR sementara dan SIPAT bagi Akupunktur Terapis warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Article 13

Article 14

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN AKUPUNKTUR TERAPIS

Article 15

Correction

(1) Akupunktur Terapis dapat menjalankan praktik keprofesiannya di: a. tempat praktik mandiri Akupunktur Terapis; b. Puskesmas; c. Klinik; dan/atau d. Rumah Sakit. (2) Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya di tempat praktik mandiri Akupunktur Terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memasang papan nama praktik. (3) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama Akupunktur Terapis, nomor STRAT, dan nomor SIPAT. (4) Akupunktur Terapis dalam menjalankan praktik keprofesiannya di Puskesmas, Klinik, dan/atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis memiliki wewenang untuk melakukan Pelayanan Akupunktur meliputi: a. melakukan pengkajian akupunktur kepada pasien/klien yang meliputi pemeriksaan dengan cara inspeksi/observasi, mendengar (auskultasi) dan membaui (olfaksi), anamnesa, dan palpasi; b. menyimpulkan hasil pengkajian akupunktur; c. melakukan perencanaan tindakan akupunktur; d. melakukan tindakan terapi akupunktur sesuai dengan kompetensinya; dan e. melakukan evaluasi dan dokumentasi tindakan akupunktur.

Article 17

(1) Dalam keadaan tertentu, Akupunktur Terapis yang menjalankan praktik keprofesiannya di tempat praktik mandiri Akupunkur Terapis dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya. (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan pasien/klien. (3) Akupunktur Terapis wajib merujuk pasien/klien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Article 18

(1) Dalam melakukan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil pelayanan yang dilaporkan secara berkala kepada dinas kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Article 19

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis mempunyai hak sebagai berikut: a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien dan/atau keluarga pasien/klien; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Akupunktur Terapis mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menghormati hak pasien/klien; b. menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan; d. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien/klien; e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. (2) Akupunktur Terapis dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Organisasi Profesi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Article 23

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2018 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Badan PPSDMK Sekretaris Jenderal Tanggal Tanggal Tanggal Paraf Paraf Paraf LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AKUPUNKTUR TERAPIS Formulir I Contoh Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD) SURAT TANDA REGISTRASI AKUPUNKTUR TERAPIS REGISTRATION CERTIFICATE OF ACUPUNCTURE THERAPIST NOMOR REGISTRASI : REGISTRATION NUMBER NAMA : NAME TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PLACE/DATE OF BIRTH JENIS KELAMIN : SEX NOMOR IJAZAH : CERTIFICATE NUMBER TANGGAL LULUS : DATE OF GRADUATION PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITY KOMPETENSI : COMPETENCE NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER STR BERLAKU SAMPAI :(sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi) VALID UNTIL ……………………20… a.n.Menteri Kesehatan KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD (.................................................................) PAS FOTO CAP/ STAMP MTKI Formulir II Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) Yth. Kepala Instansi Pemberi Izin Daerah Kabupaten/Kota ............. di ..............................…….. Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lengkap : ...................................................... Alamat : ...................................................... Tempat/Tanggal Lahir : ...................................................... Jenis Kelamin : ...................................................... Tahun Lulusan : ...................................................... Nomor STRAT : ...................................................... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) pada ................................................... (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik dan alamat) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ................................................... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan: a. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan; b. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik; e. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar; f. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat; dan g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. ........................................20..... Yang memohon, ( ................................................) Formulir III KOP ....... (INSTANSI PEMBERI IZIN) DAERAH KABUPATEN/KOTA SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNKTUR TERAPIS (SIPAT) NOMOR ....................................... Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik INDONESIA Nomor ........................................... tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala ...... daerah kabupaten/kota ...... (Instansi Pemberi Izin) memberikan izin praktik kepada: (Nama Lengkap) Tempat/tanggal lahir : ............................................................................... Alamat : …............................................................................ Nomor STRAT : ............................................................................... Untuk menjalankan praktik sebagai Akupunktur Terapis di … (tempat dan alamat lengkap tempat praktik). Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT) ini berlaku sampai dengan tanggal ... (sesuai pemberlakuan STRAT). Dikeluarkan di ................................................. Pada tanggal .................................................... Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ............... Kepala ... (Instansi Pemberi Izin) daerah Kabupaten/Kota ..... (.............................) Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan daerah Provinsi ...; 2. Kepala Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota ...; 3. Ketua Organisasi Profesi Akupunktur Terapis Cabang ...; dan 4. Pertinggal. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Pas Foto 4X6

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23