PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN SENTRA PENAPISAN DAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN TRADISIONAL

PERMEN Nomor 32 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENAPISAN DAN PENGEMBANGAN

Article 3

Correction

(1) Dalam rangka menjamin keamanan dan manfaat Pelayanan Kesehatan Tradisional, dilakukan Penapisan terhadap metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional yang akan dikembangkan dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis data dalam rangka menilai keamanan dan manfaat Pelayanan Kesehatan Tradisional. (3) Metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional yang akan dilakukan Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. merupakan kearifan lokal; b. dimanfaatkan secara turun temurun dalam mengatasi masalah kesehatan; dan/atau c. merupakan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang sedang berkembang dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Article 4

(1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SP3T dengan ketentuan: a. berdasarkan usulan dinas kesehatan kabupaten/kota; dan b. telah memperoleh persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SP3T harus mengajukan proposal dan protokol Penapisan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal membentuk tim penilai yang meliputi unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, peneliti, akademisi, dan pakar di bidang kesehatan tradisional. (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian terhadap proposal dan protokol Penapisan. (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim penilai memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal.

Article 5

(1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan menggunakan metode: a. survei; atau b. telaah ilmiah. (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara wawancara dan/atau pengamatan menggunakan kuesioner yang dikembangkan sesuai protokol Penapisan serta menganalisis untuk memperoleh gambaran keamanan dan manfaat metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional. (3) Telaah ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penelusuran secara sistematis, lengkap, dan menyeluruh serta menganalisis untuk memperoleh gambaran keamanan dan manfaat metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional.

Article 6

(1) Hasil Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat laporan secara tertulis dan disampaikan kepada gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal menugaskan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk melakukan penilaian terhadap hasil Penapisan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam rangka pemberian umpan balik bagi SP3T. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. persetujuan penggunaan metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional hasil Penapisan diselenggarakan sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional di wilayah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. penolakan penggunaan metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Article 7

(1) Berdasarkan hasil Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional dapat dilakukan Pengembangan. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerapan Pelayanan Kesehatan Tradisional di masyarakat secara empiris (empirical based medicine) dan penelitian lebih lanjut. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh institusi atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian kesehatan.

Article 8

Pelaksanaan Penapisan dan Pengembangan metode, alat, dan/atau bahan kesehatan tradisional dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SP3T sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN SP3T

Article 9

Correction

(1) SP3T ditetapkan oleh gubernur dan berkedudukan di provinsi. (2) SP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan struktur organisasi dinas kesehatan provinsi. (3) SP3T terdiri atas: a. tim pengendali SP3T; dan b. tim pelaksana SP3T.

Article 10

Correction

(1) Tim pengendali SP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas unsur dinas kesehatan provinsi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan rumah sakit milik pemerintah daerah. (2) Tim pengendali SP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pemerintah pusat; b. melakukan sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah tentang keberadaan dan kegunaan SP3T sebagai pelaksana Penapisan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional; c. menerima dan melakukan analisa usulan Penapisan dari dinas kesehatan kabupaten/kota; d. memberikan tugas kepada tim pelaksana SP3T untuk melakukan Penapisan dan Pengembangan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional yang potensial dapat dikembangkan di wilayahnya; e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem informasi dan dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dilaksanakan oleh tim pelaksana SP3T; f. mengupayakan dukungan sumber daya untuk operasional tim pelaksana SP3T; g. melakukan penilaian atas usulan penggunaan sumber daya dan kesesuaian anggaran yang digunakan dalam melakukan Penapisan dan Pengembangan; h. mengelola pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan SP3T; i. menyampaikan proposal dan protokol Penapisan serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan SP3T; j. melakukan penerapan Pelayanan Kesehatan Tradisional di masyarakat secara empiris; dan k. menyampaikan usulan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Article 11

(1) Tim pelaksana SP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas unsur dokter, tenaga kesehatan lainnya, peneliti, akademisi, organisasi profesi, dan/atau pemerhati kesehatan tradisional, yang memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan di bidang kesehatan tradisional. (2) Tim pelaksana SP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan Penapisan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional; b. memberikan informasi teknis tentang keamanan dan manfaat Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada tim pengendali SP3T; c. mengembangkan jaringan informasi dan dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional di wilayah provinsi; dan d. melaporkan hasil Penapisan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada tim pengendali SP3T. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pelaksana SP3T dapat dibantu oleh pakar/ahli yang memiliki kemampuan untuk melakukan Penapisan.

Article 12

Untuk menunjang pelaksanaan tugas SP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, SP3T dapat dibantu oleh sekretariat.

Article 13

Pengorganisasian dan pelaksanaan tugas SP3T dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SP3T sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN SENTRA PENAPISAN DAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN TRADISIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19