PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PELATIHAN

Article 3

Correction

(1) Penyelenggaraan Pelatihan harus terakreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Akreditasi penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi: a. kurikulum dan modul; b. penyelenggara; c. tenaga pelatih/fasilitator; d. peserta Pelatihan; dan e. tempat penyelenggaraan.

Article 4

Correction

(1) Pelatihan diselenggarakan berdasarkan metode Pelatihan berbasis kompetensi. (2) Metode Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kompetensi yang disyaratkan bagi pelaksanaan prosedur klinik.

Article 5

(1) Kurikulum dan modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh Pemerintah Pusat bersama organisasi profesi. (2) Kurikulum dan Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi materi: a. klinik; b. konseling; dan c. manajemen. (3) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi profesi.

Article 7

(1) Pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tenaga profesional yang menguasai substansi materi Pelatihan yang diajarkan. (2) Pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh penyelenggara Pelatihan.

Article 8

(1) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (2) Penatapan dokter yang mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi profesi setempat untuk diketahui.

Article 9

(1) Peserta yang telah mengikuti Pelatihan secara lengkap berhak mendapatkan sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan untuk memberikan pelayanan Aborsi yang aman, bermutu dan bertanggungjawab. (3) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama peserta Pelatihan, instansi asal, tempat dan tanggal Pelatihan, sistem satuan kredit pelatihan, materi Pelatihan, dan tandatangan penetapan.

Article 10

(1) Sertifikat Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui dengan melakukan Pelatihan kembali. (3) Pelatihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Pelatihan awal atau peningkatan kemampuan.

Article 11

(1) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang dimiliki oleh peserta Pelatihan di tempat kerjanya, harus dilakukan evaluasi pasca Pelatihan. (2) Evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah Pelatihan. (3) Evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Article 12

Correction

(1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. (2) Pelayanan Aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi: a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standard profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; d. tidak diskriminatif; dan e. tidak mengutamakan imbalan materi. (3) Dalam hal izin suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dipenuhi, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga perempuan hamil yang bersangkutan.

Article 13

(1) Pelayanan Aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. puskesmas; b. klinik pratama; c. klinik utama atau yang setara; dan d. rumah sakit. (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang memiliki dokter yang telah mengikuti Pelatihan. (4) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang memiliki dokter yang telah mengikuti Pelatihan. (5) Klinik utama atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik obstetri dan ginekologi atau pelayanan medik dasar dan spesialistik obstetri dan ginekologi, yang memiliki dokter obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti Pelatihan. (6) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang telah mengikuti Pelatihan.

Article 14

(1) Menteri dalam MENETAPKAN fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus mengajukan permohonan penetapan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku; b. memiliki dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan.

Article 15

(1) Dokter yang telah memiliki sertifikat Pelatihan dapat menjadi anggota tim kelayakan Aborsi atau pemberi pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Dokter yang menjadi anggota tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan pada pasien yang sama. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada daerah tertentu yang jumlah dokternya tidak mencukupi.

Article 16

(1) Tim kelayakan Aborsi dibentuk di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Tim kelayakan Aborsi di rumah sakit dan klinik utama atau yang setara ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik. (3) Tim kelayakan Aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (4) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan. (5) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc.

Article 17

(1) Tim kelayakan Aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis. (2) Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan. (3) Hasil pemeriksaan tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan abosi. (4) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Article 18

Dalam hal klinik utama atau yang setara belum memiliki Tim kelayakan Aborsi, penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh Tim kelayakan Aborsi yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Article 19

(1) Tindakan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling paska tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (2) Kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan formal atau Pelatihan. (3) Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil atau korban perkosaan telah siap menjalani tindakan, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan. (4) Dalam hal setelah konseling pratindakan korban perkosaan MEMUTUSKAN untuk membatalkan tindakan Aborsi, konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendampingan.

Article 20

(1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dilakukan setelah ibu hamil memiliki surat keterangan dari tim kelayakan Aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor. (2) Pelayanan Aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilakukan setelah korban perkosaan memiliki surat bukti kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan surat keterangan konseling.

Article 21

(1) Dokter terlatih yang melakukan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus didukung oleh sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang memadai. (2) Dalam hal sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, rujukan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Tim Kelayakan Aborsi

Article 15

Correction

(1) Dokter yang telah memiliki sertifikat Pelatihan dapat menjadi anggota tim kelayakan Aborsi atau pemberi pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Dokter yang menjadi anggota tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan pada pasien yang sama. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada daerah tertentu yang jumlah dokternya tidak mencukupi.

Article 16

(1) Tim kelayakan Aborsi dibentuk di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. (2) Tim kelayakan Aborsi di rumah sakit dan klinik utama atau yang setara ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik. (3) Tim kelayakan Aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (4) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter yang memiliki sertifikat Pelatihan. (5) Tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc.

Article 17

(1) Tim kelayakan Aborsi bertugas menentukan adanya indikasi kedaruratan medis. (2) Dalam hal terdapat rujukan dari dokter adanya kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat perkosaan, tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan. (3) Hasil pemeriksaan tim kelayakan Aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan usia kehamilan dan/atau kelayakan abosi. (4) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Article 18

Dalam hal klinik utama atau yang setara belum memiliki Tim kelayakan Aborsi, penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh Tim kelayakan Aborsi yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

BAB Kelima

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 16