PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 26 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN PENGADAAN AADB DINAS OPERASIONAL

Article 8

Correction

(1) Pengusulan pengadaan AADB Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan harus mengacu pada Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kesehatan yang ditetapkan setiap tahun. (2) Usulan pengadaan AADB Dinas Operasional harus memperhatikan asas efisiensi dan kepatutan.

Article 9

Correction

Pengalokasian anggaran untuk pengadaan AADB Dinas Operasional dibatasi, kecuali : a. kendaraan fungsional seperti Ambulans untuk rumah sakit, Cell wagon untuk rumah sakit jiwa, dan kendaraan roda dua untuk Petugas lapangan; b. kendaraan bermotor c. /AADB untuk satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan d. penggantian kendaraan operasional/AADB yang benar- benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi dan sudah diusulkan untuk proses penghapusan.

Article 10

(1) Setiap Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib menyusun Rencana Kebutuhan AADB Dinas Operasional dengan mengacu pada ketentuan mengenai Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. (2) Waktu penyampaian Rencana Kebutuhan AADB dinas operasional tahun yang akan datang selambat – lambatnya diterima oleh Biro Umum 1 (satu) minggu sebelum jadwal perencanaan berlangsung pada tahun berjalan dan/atau sebelum dikeluarkannya Pagu Indikatif Anggaran oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan dan/atau sebelum dilakukannya Trilateral Meeting antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Article 11

(1) Setiap Pengusulan Pengadaan AADB Dinas Operasional harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan: a. usulan pengadaan yang ditandatangani kepala satuan kerja disertai spesifikasi dan peruntukannya yang meliputi Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan data dukung lainnya berdasarkan analisa kebutuhan; b. risalah lelang yang ditandatangani oleh KPB dan/atau panitia lelang atau usulan penghapusan kendaraan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan c. daftar inventaris Barang Milik Negara kendaraan yang dimiliki berdasarkan SIMAK BMN. (2) Dalam hal satuan kerja belum dapat melampirkan Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk sementara dapat melampirkan: a. usulan Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan kerja/KPA serta Surat Keputusan Pembentukan Tim/Panitia Penghapusan; b. analisa kebutuhan; c. dokumen Penetapan pembentukan satuan kerja untuk Satuan kerja baru; dan d. laporan hasil audit dengan tujuan tertentu bagi kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang.

Article 12

(1) Kepala Satuan Kerja menyampaikan surat usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada: a. Kepala unit utama melalui Sekretaris Unit Utama;atau b. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum untuk satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Kepala unit utama atau Sekretaris Jenderal menugaskan sekretaris unit utama atau Kepala Biro Umum untuk melakukan verifikasi usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 13

(1) Sekretaris Unit Utama atau Kepala Biro Umum melakukan Verifikasi terhadap usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unit Utama melakukan tindak lanjut berupa: a. menyampaikan Surat Usulan Pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Umum, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada satuan kerja pengusul, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Kepala Satuan Kerja pengusul, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada satuan kerja pengusul, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap.

Article 14

(1) Biro Umum melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap Surat usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor dari Sekretaris Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Sekretaris Unit utama, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada Sekretaris Unit Utama, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap; dan c. melakukan rekapitulasi dan menyusun telaah sebagai bahan laporan kepada Sekretaris Jenderal.

Article 15

(1) Kepala Biro Umum menyampaikan perencanaan dan permintaan alokasi anggaran untuk AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor yang telah disetujui kepada Biro Perencanaan dan Anggaran. (2) Berdasarkan Alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Biro Umum melakukan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor pada Satuan Kerja Unit Utama.

Article 16

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan surat usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Kepala Unit Utama melalui Sekretaris Unit Utama, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Kepala unit utama menugaskan Sekretaris Unit Utama untuk melakukan verifikasi usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 17

(1) Sekretaris unit utama melakukan Verifikasi terhadap usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris unit utama melakukan tindak lanjut berupa: a. menyampaikan Surat Usulan Pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Umum, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis pengusul, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap.

Article 18

(1) Berdasarkan surat usulan Sekretaris Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Kepala Biro Umum menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Unit Pelaksana pengusul dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Sekretariat Unit Utama. (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan perencanaan dan permintaan alokasi anggaran untuk AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor yang telah disetujui kepada Biro Perencanaan dan Anggaran. (3) Berdasarkan Alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis melakukan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor .

Article 19

(1) Kepala Satuan Kerja atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Menyampaikan Surat Usulan Pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan kepada Kepala unit utama melalui sekretaris unit utama. (2) Kepala Unit utama menugaskan Sekretaris Unit Utama untuk melakukan verifikasi usulan pengadaan AADB Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 20

(1) Sekretaris Unit Utama melakukan Verifikasi terhadap usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unit Utama melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap; dan c. melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Unit Utama.

Article 21

(1) Kepala Satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan surat usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan Verifikasi terhadap usulan pengadaan AADB Dinas Operasional khusus/lapangan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan kepada Kepala Satuan Kerja dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada kepala Satuan kerja, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap; dan c. melaporkan hasil verifikasi kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum.

Article 22

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala Satuan Kerja menyampaikan perencanaan dan permintaan alokasi anggaran untuk AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang telah disetujui kepada Biro Perencanaan dan Anggaran. (2) Berdasarkan Alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala Satuan Kerja melakukan pengadaan AADB Dinas Operasiona Khusus/Lapangan.

BAB Kesatu

Umum

Article 8

Correction

(1) Pengusulan pengadaan AADB Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan harus mengacu pada Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kesehatan yang ditetapkan setiap tahun. (2) Usulan pengadaan AADB Dinas Operasional harus memperhatikan asas efisiensi dan kepatutan.

Article 9

Correction

Pengalokasian anggaran untuk pengadaan AADB Dinas Operasional dibatasi, kecuali : a. kendaraan fungsional seperti Ambulans untuk rumah sakit, Cell wagon untuk rumah sakit jiwa, dan kendaraan roda dua untuk Petugas lapangan; b. kendaraan bermotor c. /AADB untuk satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan d. penggantian kendaraan operasional/AADB yang benar- benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi dan sudah diusulkan untuk proses penghapusan.

Article 10

(1) Setiap Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib menyusun Rencana Kebutuhan AADB Dinas Operasional dengan mengacu pada ketentuan mengenai Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. (2) Waktu penyampaian Rencana Kebutuhan AADB dinas operasional tahun yang akan datang selambat – lambatnya diterima oleh Biro Umum 1 (satu) minggu sebelum jadwal perencanaan berlangsung pada tahun berjalan dan/atau sebelum dikeluarkannya Pagu Indikatif Anggaran oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan dan/atau sebelum dilakukannya Trilateral Meeting antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Article 11

(1) Setiap Pengusulan Pengadaan AADB Dinas Operasional harus disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan: a. usulan pengadaan yang ditandatangani kepala satuan kerja disertai spesifikasi dan peruntukannya yang meliputi Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan data dukung lainnya berdasarkan analisa kebutuhan; b. risalah lelang yang ditandatangani oleh KPB dan/atau panitia lelang atau usulan penghapusan kendaraan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan c. daftar inventaris Barang Milik Negara kendaraan yang dimiliki berdasarkan SIMAK BMN. (2) Dalam hal satuan kerja belum dapat melampirkan Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk sementara dapat melampirkan: a. usulan Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan kerja/KPA serta Surat Keputusan Pembentukan Tim/Panitia Penghapusan; b. analisa kebutuhan; c. dokumen Penetapan pembentukan satuan kerja untuk Satuan kerja baru; dan d. laporan hasil audit dengan tujuan tertentu bagi kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang.

BAB Kedua

Pengusulan Pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor pada Satuan Kerja Unit Utama

Article 12

Correction

(1) Kepala Satuan Kerja menyampaikan surat usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada: a. Kepala unit utama melalui Sekretaris Unit Utama;atau b. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum untuk satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Kepala unit utama atau Sekretaris Jenderal menugaskan sekretaris unit utama atau Kepala Biro Umum untuk melakukan verifikasi usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 13

(1) Sekretaris Unit Utama atau Kepala Biro Umum melakukan Verifikasi terhadap usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unit Utama melakukan tindak lanjut berupa: a. menyampaikan Surat Usulan Pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Umum, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada satuan kerja pengusul, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Kepala Satuan Kerja pengusul, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada satuan kerja pengusul, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap.

Article 14

(1) Biro Umum melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap Surat usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor dari Sekretaris Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor kepada Sekretaris Unit utama, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada Sekretaris Unit Utama, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap; dan c. melakukan rekapitulasi dan menyusun telaah sebagai bahan laporan kepada Sekretaris Jenderal.

Article 15

(1) Kepala Biro Umum menyampaikan perencanaan dan permintaan alokasi anggaran untuk AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor yang telah disetujui kepada Biro Perencanaan dan Anggaran. (2) Berdasarkan Alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Biro Umum melakukan pengadaan AADB Dinas Operasional Jabatan dan Operasional Kantor pada Satuan Kerja Unit Utama.

BAB Keempat

Pengusulan Pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan Pada Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis

Article 19

Correction

(1) Kepala Satuan Kerja atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Menyampaikan Surat Usulan Pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan kepada Kepala unit utama melalui sekretaris unit utama. (2) Kepala Unit utama menugaskan Sekretaris Unit Utama untuk melakukan verifikasi usulan pengadaan AADB Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 20

(1) Sekretaris Unit Utama melakukan Verifikasi terhadap usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unit Utama melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap; dan c. melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Unit Utama.

Article 21

(1) Kepala Satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan surat usulan pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan Verifikasi terhadap usulan pengadaan AADB Dinas Operasional khusus/lapangan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak lanjut berupa: a. menerbitkan rekomendasi pengadaan AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan kepada Kepala Satuan Kerja dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap; b. mengembalikan berkas usulan pengadaan kepada kepala Satuan kerja, dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap; dan c. melaporkan hasil verifikasi kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum.

Article 22

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala Satuan Kerja menyampaikan perencanaan dan permintaan alokasi anggaran untuk AADB Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang telah disetujui kepada Biro Perencanaan dan Anggaran. (2) Berdasarkan Alokasi anggaran yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala Satuan Kerja melakukan pengadaan AADB Dinas Operasiona Khusus/Lapangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 27

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Standar, Prosedur Pengusulan Pengadaan, serta Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1839) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 28

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEKformat Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL A. STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL JABATAN 1. Daftar Batas Tertinggi Standar Barang AADB Dinas Operasional Jabatan KUALIFIKASI JENIS KAPASITAS MESIN JUMLAH SILINDER A Sedan 3.500 cc 6 SUV (Sport Utility Vehicles) 3.500 cc 6 B Sedan 2.500 cc 4 UV 3.000 cc 6 C Sedan 2.000 cc 4 D SUV 2.500 cc 4 E SUV 2.000 cc 4 F MPV (Multi Purpose Vehicles) 2.000 cc bensin atau 2.500 cc diesel 4 G MPV 1.500 cc 4 Sepeda Motor 225 cc 1 2. Daftar Batas Tertinggi Standar Kebutuhan AADB Dinas Operasional Jabatan TINGKAT JABATAN JUMLAH MAKSIMUM PILIHAN JENIS KELAS MAKSIMUM Menteri dan yang setingkat 2 Sedan dan/atau SUV Kualifikasi A Wakil Menteri dan yang setingkat 1 Sedan/SUV Kualifikasi A Eselon Ia dan yang setingkat 1 Sedan/SUV Kualifikasi B Eselon Ib dan yang setingkat 1 Sedan Kualifikasi C Eselon IIa dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi D Eselon IIb dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi E Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor 1 MPV Kualifikasi F Eselon IV dan yang setigkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota 1 MPV Kualifikasi G Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota 1 Sepeda Motor Kualifikasi G B. STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL KANTOR NO JENIS KENDARAAN KAPASITAS / ISI SILINDER 1 Bus Roda 6 4.000 – 7.000 cc 2 Pickup / Mobil Box Roda 4 1.300 – 2.000 cc 3 Minibus Roda 4 1.300 – 1.500 cc 4 Sepeda Motor 110 – 225 cc C. STANDAR AADB DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN NO JENIS KENDARAAN KAPASITAS / ISI SILINDER KETERANGAN 1 AADB Roda 6 4.000 - 7.000 cc Modifikasi dan desain tambahan disesuaikan dengan kebutuhan program 2 AADB Roda 4 / DG 1.300 - 2.500 cc 3 Sepeda Motor 110 – 250 cc MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IV

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

BAB VIII

Article 27

Article 28