PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2361-menkes-per-xi-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 2361-menkes-per-xi-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

JENIS DAN KEDUDUKAN

Article 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pelatihan Kesehatan terdiri atas: a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK); dan b. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Article 2

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Article 4

Correction

BBPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 5

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BBPK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. e. penyiapan pengembangan kemitraan; f. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, BBPK secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Article 7

BBPK terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu; c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; d. Instalasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 8

Struktur Organisasi BBPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Article 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Article 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Keuangan.

Article 12

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi.

Article 13

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan pelaporan; dan e. penyiapan pengembangan kemitraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 15

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri atas: a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan b. Seksi Pengendalian Mutu.

Article 16

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. (2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 17

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, serta kerjasama baik nasional maupun internasional.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; dan d. pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 19

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi pendidikan dan pelatihan. (2) Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan kesehatan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

BAB 2

Susunan Organisasi

Article 7

Correction

BBPK terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu; c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; d. Instalasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 8

Correction

Struktur Organisasi BBPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Article 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Article 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Keuangan.

Article 12

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi.

Article 13

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan pelaporan; dan e. penyiapan pengembangan kemitraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 15

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri atas: a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan b. Seksi Pengendalian Mutu.

Article 16

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. (2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 17

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, serta kerjasama baik nasional maupun internasional.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; dan d. pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 19

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi pendidikan dan pelatihan. (2) Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan kesehatan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

BAB 1

Tugas dan Fungsi

Article 21

Correction

Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 22

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bapelkes menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat. e. penyiapan pengembangan kemitraan; f. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bapelkes secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan www.djpp.kemenkumham.go.id secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Article 24

Bapelkes terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; c. Seksi Pengendalian Mutu; d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; e. Instalasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 25

Struktur Organisasi Bapelkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Article 26

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Article 27

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan, kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 28

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Article 29

Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan kerjasama nasional dan internasional, dan informasi pendidikan dan pelatihan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 November 2011 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 2361/MENKES/PER/XI/2011 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM BAGIAN TATA USAHA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUBBIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUBBIDANG PENGENDALIAN MUTU SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSTALASI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2361/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN www.djpp.kemenkumham.go.id STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN KESEHATAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 2361/MENKES/PER/XI/2011 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011 MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSTALASI SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2361/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 2361/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pelatihan Kesehatan TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011 DAFTAR UPT DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN NO NAMA KELAS TEMPAT KEDUDUKAN PELAYANAN UNGGULAN WILAYAH KEMITRAAN 1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Balai Besar Ciloto Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan HIV/AIDS dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya (NAPZA) Jawa Barat Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat 2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Balai Besar Jakarta Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Perkotaan Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan DKI Jakarta 3. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makasar Balai Besar Makasar Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan KesehatanIbu dan Anak dengan Fokus “Antenatal Care” Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara 4. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Balai Cikarang Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Lingkungan Jambi Banten Bangka Belitung Sumatera Barat 5. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Balai Semarang Pendidikan dan Pelatihan Primary Health Care Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat www.djpp.kemenkumham.go.id NO NAMA KELAS TEMPAT KEDUDUKAN PELAYANAN UNGGULAN WILAYAH KEMITRAAN 6. Balai Pelatihan Kesehatan Batam Balai Batam Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Kepulauan Riau Riau NAD Sumatera Utara MENTERI KESEHATAN, ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 2361-menkes-per-xi-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 1

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 2

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB II

Article 30

BAB III

Article 31

Article 32

BAB IV

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

BAB V