PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2022 tentang PENANGGULANGAN MALARIA

PERMEN Nomor 22 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia. 2. Penanggulangan Malaria adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, MEMUTUSKAN penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Malaria. 3. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan. 4. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah penetapan Eliminasi Malaria pada suatu wilayah setelah melalui proses penilaian dan memenuhi persyaratan eliminasi yang telah ditetapkan. 5. Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. 6. Kasus adalah seseorang dengan hasil pemeriksaan darah positif Malaria. 7. Tingkat Endemisitas adalah tingkat penularan Malaria oleh nyamuk di satu kesatuan wilayah. 8. Daerah Reseptif adalah wilayah yang memiliki vektor malaria dengan kepadatan tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria. 9. Daerah Rentan adalah wilayah yang masih berpotensi terjadi penularan malaria akibat dari masuknya Kasus dari luar wilayah baik secara individu maupun secara kelompok, dan/atau adanya vektor Malaria yang siap menularkan. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Article 3

Correction

(1) Penanggulangan Malaria dilaksanakan melalui kegiatan: a. promosi kesehatan; b. pengendalian faktor risiko; c. surveilans; dan d. penanganan kasus. (2) Kegiatan Penanggulangan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan Tingkat Endemisitas masing-masing wilayah. (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tahap akselerasi; b. tahap intensifikasi; c. tahap pembebasan; dan d. tahap pemeliharaan. (4) Tingkat Endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Tingkat Endemisitas tinggi dengan angka insiden Malaria tahunan lebih dari 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk; b. Tingkat Endemisitas sedang dengan angka insiden Malaria tahunan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk; c. Tingkat Endemisitas rendah dengan angka insiden Malaria tahunan kurang dari 1 (satu) per 1000 (seribu) penduduk; dan d. bebas Malaria dengan kriteria tidak ditemukannya Kasus dengan penularan setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan telah mendapat sertifikat Eliminasi Malaria. (5) Tahap akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan upaya percepatan yang dilaksanakan pada Tingkat Endemisitas tinggi untuk menurunkan Kasus secara cepat, sampai angka insiden Malaria tahunan menjadi kurang dari 5 (lima) per 1000 (seribu) penduduk. (6) Tahap intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan upaya pengurangan jumlah penularan Kasus setempat pada Tingkat Endemisitas sedang, sampai angka insiden Malaria tahunan menjadi kurang dari 1 (satu) per 1000 (seribu) penduduk. (7) Tahap pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya penghentian penularan Kasus setempat pada Tingkat Endemisitas rendah, sampai mendapat sertifikat Eliminasi Malaria. (8) Tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan upaya pencegahan penularan Kasus setempat pada daerah yang telah mendapat sertifikat Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI

Article 5

Correction

(1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan target Eliminasi Malaria nasional pada tahun 2030. (2) Untuk mencapai Eliminasi Malaria nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Eliminasi Malaria secara bertahap pada setiap daerah di seluruh wilayah INDONESIA. (3) Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria: a. tidak ada Kasus penularan setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; b. adanya sistem Surveilans Malaria yang optimal; dan c. adanya manajemen Penanggulangan Malaria yang terpadu.

Article 6

(1) Berdasarkan target Eliminasi Malaria Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan capaian Eliminasi Malaria pada masing- masing regional sebagai berikut: a. capaian Eliminasi Malaria di regional Jawa dan Bali; b. capaian Eliminasi Malaria di regional Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; c. capaian Eliminasi Malaria di regional Maluku Utara dan Kalimantan; d. capaian Eliminasi Malaria di regional Maluku dan Nusa Tenggara Timur; dan e. capaian Eliminasi Malaria di regional Papua dan Papua Barat. (2) Pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan upaya mempertahankan status Eliminasi Malaria.

Article 7

(1) Pencapaian target Eliminasi Malaria nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan strategi Eliminasi Malaria. (2) Strategi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan akses dan mutu pelayanan serta sumber daya yang digunakan dalam kegiatan Penanggulangan Malaria; b. peningkatan kegiatan Penanggulangan Malaria sesuai Tingkat Endemisitas wilayah; c. peningkatan advokasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Malaria secara intensif; d. penguatan koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sektor, mitra potensial, dan lintas wilayah termasuk lintas negara; e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Malaria; dan f. peningkatan penelitian dan pengembangan Penanggulangan Malaria.

BAB V

SURVEILANS

Article 11

Correction

(1) Surveilans Malaria diarahkan untuk menentukan tindakan Penanggulangan Malaria yang efektif dan efisien. (2) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surveilans Kasus; dan b. surveilans faktor risiko. (3) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pengumpulan data; b. pengolahan data; c. analisis data; dan d. diseminasi informasi.

Article 12

Correction

(1) Pengumpulan data dalam surveilans Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan penemuan Kasus secara aktif dan pasif. (2) Penemuan Kasus secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. kunjungan rumah; b. pemeriksaan darah massal (mass blood survey/MBS), pemeriksaan demam massal (mass fever survey/MFS), dan survei kontak; c. notifikasi dan penyelidikan epidemiologi; dan d. surveilans migrasi. (3) Penemuan Kasus secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui: a. pemeriksaan tersangka Malaria; b. pemeriksaan penapisan Malaria pada ibu hamil dalam kegiatan integrasi pencegahan Malaria dalam masa kehamilan pada daerah endemis tinggi; c. pemeriksaan penapisan Malaria secara selektif pada ibu hamil dalam kegiatan integrasi pencegahan Malaria dalam masa kehamilan pada daerah endemis sedang dan rendah; dan d. pemeriksaan Malaria pada balita sakit dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada semua Tingkat Endemisitas. (4) Penemuan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium malaria. (5) Terhadap Kasus yang telah terkonfirmasi laboratorium, dilakukan pelaporan cepat kepada puskesmas dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. (6) Pengumpulan data dalam Surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengamatan dan/atau pemantauan terhadap vektor, lingkungan, dan perilaku masyarakat.

Article 13

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data, kodifikasi, validasi, dan/atau pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, usia, jenis kelamin, spesies plasmodium, dan klasifikasi Kasus. (2) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan dengan metode deskriptif terhadap orang, tempat, dan waktu untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan Surveilans. (3) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada pengelola program dan lintas sektor yang membutuhkan serta memberikan umpan balik sesuai kebutuhan. (4) Pengolahan, analisis, dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem informasi Surveilans Malaria dan sistem informasi kesehatan lainnya.

Article 14

Kegiatan Surveilans Malaria dilaksanakan oleh pengelola program pada fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

BAB VIII

SERTIFIKASI ELIMINASI MALARIA

Article 19

Correction

(1) Untuk wilayah yang berhasil memenuhi kriteria Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilakukan Sertifikasi Eliminasi Malaria. (2) Sertifikasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. (3) Sertifikasi Eliminasi Malaria tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. (4) Sertifikasi Eliminasi Malaria tingkat nasional dilakukan oleh badan kesehatan dunia. (5) Dalam melakukan Sertifikasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri membentuk tim penilai Eliminasi Malaria.

Article 20

(1) Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat kabupaten/kota diberikan pada kabupaten/kota yang telah memenuhi kriteria Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi. (2) Sertifikat Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada bupati/wali kota. (3) Kabupaten/kota yang telah menerima sertifikat Eliminasi Malaria wajib melakukan kegiatan tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8). (4) Dalam hal kabupaten/kota tidak melakukan upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga terjadi penularan setempat selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi berupa peringatan/teguran tertulis, dan apabila terjadi penularan setempat yang berulang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka Menteri dapat mencabut atau membatalkan Sertifikat Eliminasi Malaria.

Article 21

(1) Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat provinsi, diberikan pada provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menerima Sertifikat Eliminasi Malaria. (2) Sertifikat Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada gubernur. (3) Provinsi yang telah menerima sertifikat Eliminasi Malaria wajib melakukan kegiatan tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8). (4) Dalam hal provinsi tidak melakukan upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga terjadi penularan setempat selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka Menteri dapat memberikan peringatan/teguran tertulis, dan apabila terjadi penularan setempat yang berulang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut- turut maka Menteri dapat mencabut atau membatalkan sertifikat Eliminasi Malaria.

Article 22

(1) Dalam pelaksanaan Sertifikasi Eliminasi Malaria tingkat nasional, Menteri mengajukan verifikasi status Eliminasi Malaria tingkat regional kepada badan kesehatan dunia sesuai dengan target Eliminasi Malaria. (2) Dalam hal semua wilayah regional telah dilakukan verifikasi, Menteri mengajukan permohonan Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat nasional kepada badan kesehatan dunia. (3) Setelah mendapatkan Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat nasional, pemerintah wajib melakukan kegiatan tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8)

BAB IX

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Article 23

Correction

Dalam rangka Penanggulangan Malaria, Pemerintah Pusat bertanggung jawab: a. MENETAPKAN kebijakan Penanggulangan Malaria; b. menyediakan obat, alat, dan bahan yang dibutuhkan; c. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; d. melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor; e. menyusun, mengembangkan, dan menyediakan materi dan media komunikasi, informasi, dan edukasi; f. mengembangkan dan melaksanakan penyelenggaraan surveilans dan sistem informasi Malaria; g. melaksanakan pemantauan efikasi dan resistensi obat anti Malaria dan insektisida; h. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Malaria nasional; dan i. melakukan penelitian dan pengembangan.

Article 24

Dalam rangka Penanggulangan Malaria Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab: a. MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Malaria di wilayah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional; b. mendistribusikan obat, alat, dan bahan sampai dengan kabupaten/kota; c. memberikan dukungan penyediaan obat, alat, dan bahan yang dibutuhkan; d. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; e. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan di tingkat provinsi; f. melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas program dan lintas sektor tingkat provinsi; g. mengembangkan, dan menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kondisi setempat; h. melaksanakan penyelenggaraan surveilans dan sistem informasi Malaria; i. melaksanakan pemantauan efikasi dan resistensi obat anti Malaria dan insektisida; j. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Malaria tingkat provinsi; dan k. membantu pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di kabupaten/kota.

Article 25

Dalam rangka Penanggulangan Malaria, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab: a. membuat dan melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Malaria di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; b. mendistribusikan obat, alat, dan bahan ke puskesmas dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; c. memberikan dukungan penyediaan obat, alat, dan bahan yang dibutuhkan; d. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; e. melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor; f. mengembangkan, dan menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kondisi setempat; g. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Malaria tingkat kabupaten/kota; h. melaksanakan pemantauan efikasi dan resistensi obat anti Malaria dan insektisida; i. melaksanakan penyelenggaraan surveilans dan sistem informasi Malaria; dan j. melaksanakan kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2022 tentang PENANGGULANGAN MALARIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IX

Article 23

Article 24

Article 25

BAB X

Article 26

Article 27

BAB XI

Article 28

BAB XII

Article 29

BAB XIII

Article 30

BAB XIV

Article 31

Article 32

BAB XV

Article 33

BAB XVI

Article 34

Article 35