PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

PERMEN Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DI DAERAH

Article 6

Correction

(1) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi: a. penganggaran; b. penyusunan rencana kegiatan; c. pelaksanaan; d. pelaporan; dan e. pemantauan dan evaluasi. (2) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, dan balai pelatihan kesehatan daerah. (3) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) Dalam rangka penganggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Fisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam MENETAPKAN rincian alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, balai pelatihan kesehatan daerah setelah dibahas dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam berita acara rencana kegiatan. (2) Berita acara rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rincian dan lokasi kegiatan; b. target output kegiatan; c. rincian pendanaan kegiatan; d. metode pelaksanaan kegiatan; dan e. kegiatan penunjang. (3) Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan, Kepala Daerah dapat mengusulkan 1 (satu) kali perubahan kepada Kementerian Kesehatan dengan menyertakan: a. surat pengantar dari Kepala Daerah; b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi bagi kabupaten/kota; d. telaah perubahan dari kepala dinas kesehatan/direktur rumah sakit daerah/kepala badan pelatihan kesehatan daerah; dan e. data pendukung lainnya. (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

Article 9

(1) Pengelolaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan. (2) Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk mendanai kegiatan penunjang, yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan. (3) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan yang ditentukan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan. (4) Belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; b. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual; c. biaya tender; d. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau e. perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan. (5) Selain menggunakan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belanja kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada APBD. (6) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB VI

Article 13