Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN K...

Article I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 260), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 9

Correction

(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu diberhentikan dari jabatannya, maka: a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu, tetap memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dari jabatan ditetapkan; dan b. Keluarga dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu, tetap memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dari jabatan ditetapkan. (2) Sekretariat Jenderal pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian harus memberitahukan pergantian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu kepada Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan pejabat yang baru.

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY