Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang PASAR SEHAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. 2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. 3. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab terhadap operasional pasar, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar. 4. Komunitas Pasar Rakyat adalah Pengelola Pasar Rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat. 5. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. 6. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. 7. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.