PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan

PERMEN Nomor 15 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PROGRAM PENANGGULANGAN CACINGAN

Article 3

Correction

(1) Pemerintah Pusat MENETAPKAN target program Penanggulangan Cacingan berupa reduksi Cacingan pada tahun 2019. (2) Indikator dalam pencapaian target program Penanggulangan Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan prevalensi Cacingan sampai dengan di bawah 10% (sepuluh persen) di setiap daerah kabupaten/kota. (3) Untuk mewujudkan target program Penanggulangan Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. penyusunan strategi; b. intensifikasi kegiatan Penanggulangan Cacingan; dan c. koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor.

Article 4

Strategi dalam mewujudkan target program Penanggulangan Cacingan meliputi: a. meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan program Penanggulangan Cacingan sebagai program prioritas; b. meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan peran serta masyarakat dengan mendorong kemitraan baik dengan kelompok usaha maupun lembaga swadaya masyarakat; c. mengintegrasikan kegiatan Penanggulangan Cacingan dengan kegiatan POPM Filariasis, penjaringan anak sekolah, usaha kesehatan sekolah, dan pemberian vitamin A di posyandu dan pendidikan anak usia dini serta menggunakan pendekatan keluarga; d. mendorong program Penanggulangan Cacingan masuk dalam rencana perbaikan kualitas air serta berkoordinasi dengan kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan sarana air bersih; e. melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah; dan f. melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan Penanggulangan Cacingan di daerah.

Article 5

(1) Untuk mendukung tercapainya target Penanggulangan Cacingan diperlukan dukungan dan komitmen berbagai program dan sektor. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan yang dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan.

Article 6

Ketentuan mengenai Program Penanggulangan Cacingan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN CACINGAN

Article 7

Correction

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Cacingan dilaksanakan kegiatan: a. promosi kesehatan; b. Surveilans Cacingan; c. pengendalian faktor risiko; d. penanganan Penderita; dan e. POPM Cacingan.

Article 8

Correction

(1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan, yang ditujukan untuk: a. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala Cacingan serta cara penularan dan pencegahannya; b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dengan cara: 1. cuci tangan pakai sabun; 2. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga; 3. menjaga kebersihan dan keamanan makanan; 4. menggunakan jamban sehat; dan 5. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat; c. meningkatkan perilaku mengkonsumsi obat cacing secara rutin terutama bagi anak balita dan anak usia sekolah; dan d. meningkatkan koordinasi institusi dan lembaga serta sumber daya untuk terselenggaranya reduksi Cacingan. (2) Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Surveilans Cacingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui: a. penemuan kasus Cacingan; b. survei faktor risiko; dan c. survei prevalensi Cacingan. (2) Penemuan kasus Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara aktif dan pasif. (3) Penemuan kasus Cacingan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dan/atau penjaringan anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. (4) Penemuan kasus Cacingan secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laporan pasien yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. (5) Survei faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur kepada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. (6) Survei prevalensi Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan tinja secara terpilih (sampling) pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.

Article 10

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. menjaga kebersihan perorangan; dan b. menjaga kebersihan lingkungan.

Article 11

(1) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui: a. pengobatan Penderita; b. penanganan komplikasi Cacingan; dan c. konseling kepada Penderita dan keluarga. (2) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Article 12

(1) POPM Cacingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e ditujukan untuk menurunkan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota. (2) Penentuan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan survei sebagai berikut: a. prevalensi tinggi apabila prevalensi Cacingan di atas 50% (lima puluh persen); b. prevalensi sedang apabila prevalensi Cacingan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan c. prevalensi rendah apabila prevalensi Cacingan dibawah 20% (dua puluh persen);

Article 13

(1) POPM Cacingan dilakukan pada anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah di daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan sedang. (2) Dalam hal daerah kabupaten/kota dengan prevalensi rendah dilakukan pengobatan secara selektif.

Article 14

POPM Cacingan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan: a. bulan vitamin A; b. pemberian makanan tambahan anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah; c. usaha kesehatan sekolah; dan/atau d. program kesehatan lain.

Article 15

POPM Cacingan dilaksanakan dua kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan satu kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi sedang.

Article 16

Pelaksanaan POPM Cacingan wajib dilakukan secara terus menerus sampai terjadi penurunan prevalensi di bawah 10% (sepuluh persen).

Article 17

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan POPM Cacingan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhadap pelaksanaan POPM Cacingan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 5 (lima) tahun berturut-turut pelaksanaan POPM Cacingan.

Article 18

Ketentuan mengenai Kegiatan Penanggulangan Cacingan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Article 19

Correction

Dalam Penanggulangan Cacingan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab: a. MENETAPKAN kebijakan, target, dan strategi program Penanggulangan Cacingan; b. menyediakan obat dalam rangka POPM Cacingan; c. melakukan kerjasama dan jejaring kerja dengan lembaga internasional; d. melakukan advokasi dan kerjasama antar lembaga/kementerian; e. melakukan pembinaan dan asistensi teknis program Penanggulangan Cacingan; f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Cacingan; g. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; h. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Cacingan nasional; dan i. melakukan penelitian dan pengembangan.

Article 20

Dalam Penanggulangan Cacingan, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab: a. melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Cacingan di wilayah provinsi; b. melakukkan analisis data dan situasi program Penanggulangan Cacingan di tingkat provinsi; c. melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Cacingan kepada daerah kabupaten/kota, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Cacingan kepada para pemangku kepentingan di dinas kesehatan kabupaten/kota dan lintas sektor; e. memfasilitasi kegiatan pemeriksaan laboratorium dan sistem rujukannya; dan f. meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di daerah kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam program Penanggulangan Cacingan.

Article 21

Dalam Penanggulangan Cacingan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab: a. melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Cacingan di wilayah daerah kabupaten/kota; b. melakukan analisis data dan situasi program Penanggulangan Cacingan di tingkat daerah kabupaten/kota; c. meningkatkan kemampuan tenaga puskesmas dalam Penanggulangan Cacingan termasuk melaksanakan penemuan dan tata laksana kasus Cacingan; d. melakukan advokasi dan sosialisasi untuk memantapkan komitmen dengan para penentu kebijakan di tingkat daerah kabupaten/kota; e. memfasilitasi kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi; f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium dan rujukan laboratorium ke daerah provinsi atau laboratorium lain sesuai dengan kondisi wilayah; g. menghimpun data laporan kasus dari puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan membuat laporan kasus Cacingan setiap bulan kepada dinas kesehatan provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal; dan h. melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Cacingan kepada puskesmas.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27

BAB VIII

Article 28

Article 29

BAB IX

Article 30

BAB X

Article 31

Article 32