PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang AKREDITASI RUMAH SAKIT

PERMEN Nomor 12 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN AKREDITASI

Article 3

Correction

(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, dilakukan Akreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akreditasi nasional dan Akreditasi internasional. (3) Rumah Sakit wajib mengikuti Akreditasi nasional. (4) Dalam upaya meningkatkan daya saing, Rumah Sakit dapat mengikuti Akreditasi internasional sesuai kemampuan. (5) Rumah Sakit yang akan mengikuti Akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah mendapatkan status Akreditasi nasional. (6) Bagi Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional maupun Akreditasi internasional, harus sudah mendapatkan status Akreditasi yang baru sebelum masa berlaku status Akreditasi sebelumnya berakhir. (7) Setiap Rumah Sakit baru yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan Akreditasi.

Article 4

Penyelenggaraan Akreditasi nasional meliputi persiapan Akreditasi, bimbingan Akreditasi, pelaksanaan Akreditasi dan kegiatan pasca Akreditasi.

Article 5

(1) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain meliputi pemenuhan standar dan penilaian mandiri (self assessment). (2) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penilaian penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dengan menggunakan Instrumen Akreditasi. (3) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan Rumah Sakit dalam rangka survei Akreditasi. (4) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani proses Akreditasi.

Article 6

(1) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan proses pembinaan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi. (2) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi yang akan melakukan Akreditasi. (3) Pembimbing Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam membimbing Rumah Sakit untuk mempersiapkan Akreditasi.

Article 7

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi survei Akreditasi dan penetapan status Akreditasi.

Article 8

(1) Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit. (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi. (3) Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang Akreditasi untuk melaksanakan survei Akreditasi.

Article 9

(1) Penetapan status Akreditasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi berdasarkan rekomendasi dari surveior Akreditasi. (2) Selain memberikan rekomendasi penetapan status Akreditasi nasional, surveior Akreditasi harus memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit untuk pemenuhan Standar Pelayanan Rumah Sakit. (3) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional diwajibkan membuat perencanaan perbaikan strategis sesuai dengan rekomendasi surveior untuk memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang belum tercapai.

Article 10

(1) Lembaga independen pelaksana Akreditasi dan Rumah Sakit wajib menginformasikan status Akreditasi nasional kepada publik. (2) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional dapat mencantumkan kata “terakreditasi nasional” di bawah atau di belakang nama Rumah Sakitnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama lembaga independen penyelenggara akreditasi yang mengakreditasi, masa berlaku status Akreditasinya serta mencantumkan lingkup/tingkatan Akreditasinya. (3) Penulisan nama rumah sakit yang terakreditasi nasional harus dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Kegiatan pasca Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk survei verifikasi. (2) Survei verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi yang melakukan penetapan status Akreditasi terhadap Rumah Sakit. (3) Survei verifikasi bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan rekomendasi dari surveior. (4) Pelaksanaan kegiatan pasca Akreditasi diatur oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi.

Article 12

(1) Rumah sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi internasional wajib melaporkan status Akreditasinya kepada Menteri. (2) Akreditasi internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang sudah terakreditasi oleh International Society for Quality in Health Care (ISQua). (3) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi internasional dapat mencantumkan kata “terakreditasi internasional” di bawah atau di belakang nama Rumah Sakitnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang mengakreditasinya, masa berlaku status Akreditasinya serta mencantumkan lingkup/tingkatan akreditasinya. (4) Penulisan nama Rumah Sakit yang terakreditasi internasional harus dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penyelenggaraan Akreditasi Nasional

Article 4

Correction

Penyelenggaraan Akreditasi nasional meliputi persiapan Akreditasi, bimbingan Akreditasi, pelaksanaan Akreditasi dan kegiatan pasca Akreditasi.

Article 5

Correction

(1) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain meliputi pemenuhan standar dan penilaian mandiri (self assessment). (2) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penilaian penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dengan menggunakan Instrumen Akreditasi. (3) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan Rumah Sakit dalam rangka survei Akreditasi. (4) Penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani proses Akreditasi.

Article 6

(1) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan proses pembinaan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi. (2) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi yang akan melakukan Akreditasi. (3) Pembimbing Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam membimbing Rumah Sakit untuk mempersiapkan Akreditasi.

Article 7

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi survei Akreditasi dan penetapan status Akreditasi.

Article 8

(1) Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit. (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi. (3) Surveior Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam bidang Akreditasi untuk melaksanakan survei Akreditasi.

Article 9

(1) Penetapan status Akreditasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi berdasarkan rekomendasi dari surveior Akreditasi. (2) Selain memberikan rekomendasi penetapan status Akreditasi nasional, surveior Akreditasi harus memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit untuk pemenuhan Standar Pelayanan Rumah Sakit. (3) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional diwajibkan membuat perencanaan perbaikan strategis sesuai dengan rekomendasi surveior untuk memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang belum tercapai.

Article 10

(1) Lembaga independen pelaksana Akreditasi dan Rumah Sakit wajib menginformasikan status Akreditasi nasional kepada publik. (2) Rumah Sakit yang telah mendapatkan status Akreditasi nasional dapat mencantumkan kata “terakreditasi nasional” di bawah atau di belakang nama Rumah Sakitnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama lembaga independen penyelenggara akreditasi yang mengakreditasi, masa berlaku status Akreditasinya serta mencantumkan lingkup/tingkatan Akreditasinya. (3) Penulisan nama rumah sakit yang terakreditasi nasional harus dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Kegiatan pasca Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk survei verifikasi. (2) Survei verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi yang melakukan penetapan status Akreditasi terhadap Rumah Sakit. (3) Survei verifikasi bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan rekomendasi dari surveior. (4) Pelaksanaan kegiatan pasca Akreditasi diatur oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang AKREDITASI RUMAH SAKIT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23