PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

PERMEN Nomor 11 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PENEGAKAN DIAGNOSIS

Article 5

(1) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dilaksanakan melalui kegiatan dengan pendekatan 7 (tujuh) langkah yang meliputi: a. penentuan diagnosis klinis; b. penentuan pajanan yang dialami Pekerja di tempat kerja; c. penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis; d. penentuan besarnya pajanan; e. penentuan faktor individu yang berperan; f. penentuan faktor lain di luar tempat kerja; dan g. penentuan diagnosis Penyakit Akibat Kerja (2) Pendekatan 7 (tujuh) langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan seorang Pekerja mengalami Penyakit Akibat Kerja.

Article 6

Dalam proses penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dengan pendekatan 7 (tujuh) langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan 2 (dua) kategori yang termasuk dalam dugaan kasus Penyakit Akibat Kerja yang meliputi: a. Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu; dan b. dugaan Penyakit Akibat Kerja.

Article 7

(1) Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penyakit memiliki penyebab yang jelas dan spesifik; b. memiliki hubungan waktu antara pajanan dan timbulnya penyakit yang jelas; c. besar pajanan dapat diketahui/diakui secara umum; dan d. pengaruh faktor individu dan faktor lain di luar tempat kerja dapat disingkirkan dengan mudah. (2) Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. (3) Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyakit Akibat Kerja yang sudah ditetapkan daftar diagnosisnya dan langsung dapat ditegakkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. (4) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan kewenangan masing- masing. (5) Daftar diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Daftar diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Perubahan atas daftar diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Article 8

(1) Dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. (2) Dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penyakit memiliki satu atau lebih agen penyebab; b. terdapat beberapa pajanan tempat kerja yang kompleks sebagai penyebab penyakit; c. membutuhkan kompetensi khusus untuk menginterpretasikan hubungan waktu dan besarnya pajanan tempat kerja yang dapat menimbulkan Penyakit Akibat Kerja; d. membutuhkan kompetensi khusus untuk menginterpretasikan pengaruh faktor individu dan faktor lain di luar tempat kerja yang dapat menjadi perancu; e. penyakit baru yang diduga Penyakit Akibat Kerja; f. membutuhkan peran lintas profesi dalam menegakkan diagnosis Penyakit Akibat Kerja; dan/atau g. adanya keraguan dan/atau ketidakpuasan pihak tertentu tentang diagnosis Penyakit Akibat Kerja. (3) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja pada dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja pada dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.