PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN OPTIKAL

PERMEN Nomor 1 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN

Article 2

Correction

(1) Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan. (3) Ketentuan mengenai persyaratan sarana dan prasarana serta peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dikecualikan dari ketentuan pemenuhan persyaratan peralatan untuk pelayanan lensa kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi optikal yang tidak memberikan pelayanan lensa kontak.

Article 3

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggara optik mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan: a. fotokopy KTP pemohon; b. fotokopi NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon; c. pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan; d. fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris; e. fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP; f. daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan; g. fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium; h. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; i. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk; dan j. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.

Article 4

Dalam rangka pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, Dinas kesehatan kabupaten/kota setempat melakukan visitasi untuk menilai pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

Article 5

(1) Setiap optikal harus mempunyai laboratorium dispensing. (2) Laboratorium dispensing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di optikal atau bekerja sama dengan laboratorium dispensing yang berada di optikal lain. (3) Laboratorium dispensing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. 1 (satu) buah tang pemotong lensa; b. lembaran patron (pattern sheet) pembuat mal bingkai secukupnya; c. 1 (satu) unit alat sentrasi penggenggam lensa (lens blocker); d. (satu) buah mesin faset lensa; e. 1 (satu) set peralatan (obeng dan tang) untuk memasang lensa, menyetel dan mereparasi bingkai kacamata; f. 1 (satu) buah alat pemanas bingkai kacamata; g. 1 (satu) unit lensometer; dan h. 1 (satu) buah lemari penyimpan peralatan dan stok lensa. (4) Izin laboratorium dispensing yang bangunannya menjadi satu dengan optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada perizinan optikal.

Article 6

(1) Setiap penyelenggara optikal dapat mengajukan perpanjangan atau perubahan izin optikal. (2) Perpanjangan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin optikal telah habis masa berlakunya. (3) Permohonan perpanjangan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya. (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Article 7

(1) Perubahan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan: a. alamat optikal; b. kepemilikan; c. refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab; dan/atau d. nama optikal. (2) Permohonan perubahan izin optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. izin optikal yang lama; b. surat keterangan pindah alamat, perubahan kepemilikan, perubahan refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab, dan/atau perubahan nama optikal; c. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; dan d. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk. (3) Optikal yang sedang dalam proses perubahan izin tetap dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.

Article 8

Setiap kaca mata korektif, lensa korektif, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak yang dijual di optikal harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Penyelenggara optikal dilarang: a. mempekerjakan refraksionis optisien atau optometris yang tidak memiliki SIP-RO atau SIP-O; b. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak; atau c. mengiklankan harga/diskon kacamata koreksi, lensa koreksi, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara optikal juga dilarang untuk menjual kaca mata korektif, lensa korektif, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Article 14

Correction

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Article 15

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PERALATAN OPTIKAL I. Sarana Dan Prasarana Serta Peralatan A. Sarana: ruang tunggu/ruang pamer ruang pelayanan refraksi optisi minimal 1 x 3 m2 ruang pelayanan lensa kontak minimal 1 x 2 m2 Ruang pelayanan refraksi, optisi dan display/pamer minimal 4 m2 B. Prasarana: 1) Penerangan ruang pemeriksaan refraksi a. Penyinaran luar : 480 – 600 lux b. Penyinaran dalam : 120 cd/m2 c. Kontras : > 84 % 2) Meja untuk menempatkan trial lens set, trial frame dan lensmeter 3) Kursi untuk pasien dan pemeriksa 4) Kartu kerja/rekam medik/kartu status refraksi 5) Bak pencuci tangan, handuk/tissue C. Peralatan : 1) Peralatan pelayanan refraksi meliputi : a. Kartu snellen/optotip yang dilengkapi dengan astigmat dials b. Kartu baca c. Trial lens set dan trial frame d. Red green test e. Worth four dots test f. Penggaris PD g. Kaca pembesar/loupe h. Pen light/lampu senter i. Buku tes buta warna j. Lensmeter k. retinoskop l. silinder silang 2) Peralatan pelayanan optisi meliputi : a. gunting b. cermin c. seperangkat tang fitting d. seperangkat obeng e. center thickness/thickness gauge f. caliper g. spherometer h. heather/pemanas i. pembersih lensa kacamata 3) Peralatan pelayanan lensa kontak meliputi: a. Keratometer (lensa uji coba); b. lensa kontak lunak uji coba; c. mangkok pencuci lensa kontak; d. cermin cembung dan datar; e. perangkat tes fungsi air mata; f. Cairan pembersih lensa kontak; g. Cairan tetes lensa kontak; h. Lens case/tempat lensa kontak; dan i. Lemari untuk penyimpan lensa kontak dan cairan II. PAPAN NAMA * apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Refraksionis Optisien atau Optometris MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN OPTIKAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15