PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 028-permenkes-per-i-2011 Tahun 2011 tentang KLINIK

PERMEN Nomor 028-permenkes-per-i-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Keenam

Ketenagaan

Article 15

(1) Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi. (2) Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya. (3) Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan.

Article 16

Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.

Article 17

(1) Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi. (2) Tenaga medis pada Klinik Utama minimal terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayanan yang diberikan. (3) Klinik Utama dapat mempekerjakan dokter dan/atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis. (4) Dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik. (5) Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 18

(1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Article 20

Klinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Article 22

(1) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan: a. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan; b. tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh); c. tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya; d. tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai kebutuhan; e. dapur gizi; f. pelayanan laboratorium Klinik Pratama. (2) Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 (lima) hari.

Article 23

(1) Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik. (2) Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan kliniknya. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Apabila laboratorium klinik memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan klinik pratama maka laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Persyaratan laboratorium klinik meliputi ketenagaan, bangunan, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 24

(1) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian melalui ruang farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu. (2) Apabila klinik berada di daerah yang tidak terdapat apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melayani resep dari tenaga medis yang bekerja di klinik yang bersangkutan.

Article 25

Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban: a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional; b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial; c. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent); d. menyelenggarakan rekam medis; e. melaksanakan sistem rujukan; f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; g. menghormati hak-hak pasien; h. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id i. memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional; j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Article 26

Penyelenggara klinik wajib: a. memasang papan nama klinik; b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain; c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 27

(1) Besarnya tarif pelayanan klinik berpedoman pada komponen jasa pelayanan dan jasa sarana. (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa konsultasi; b. jasa tindakan; c. jasa penunjang medik; d. biaya pelayanan kefarmasian; e. ruang perawatan (untuk rawat inap); f. administrasi; atau g. komponen lainnya yang menunjang pelayanan. (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas klinik, akomodasi, sediaan farmasi, bahan dan/atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan. (5) Besarnya biaya masing-masing komponen ditentukan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persen dari biaya lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id