Correct Article 26

(1) Pengawasan lapangan secara terbuka terhadap Orang Asing dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan analisa tugas; c. rapat persiapan; d. penyampaian identitas dan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; e. penyampaian penjelasan mengenai kegiatan pengawasan Keimigrasian yang akan dilakukan; f. pengumpulan data dan informasi; g. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan; dan h. rapat evaluasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan Keimigrasian lapangan yang bersifat terbuka ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan penindakan Keimigrasian atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal diperlukan, pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat menerbitkan surat pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian untuk mendukung kelancaran koordinasi di lapangan. (4) Format surat perintah Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan surat pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.