PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-71-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang IZIN MEMILIKI DAN MEMBAWA HASIL BERBURU

PERMEN Nomor p-71-menhut-ii-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru. 2. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu. 3. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu satwa buru. 4. Hasil berburu adalah perolehan spesimen satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya yang dihasilkan dari kegiatan perburuan satwa buru yang dilakukan pada lokasi buru taman buru, areal buru dan kebun buru, yang telah ditetapkan melalui mekanisme izin. 5. Musim ber buru satwa buru adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan kegiatan perburuan berburu. 6. Waktu berbburu adalah waktu tertentu yang diberikan kepada pemburu untuk melakukan kegiatan berburu satwa buru di taman buru, areal buruareal buru dan kebun kebun buruburu. 7. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur. 8. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru yang dapat diselenggarakan perburuan. 9. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu altas hak, untuk kegiatan perburuan. 10. Pemegang izin pengusahaan taman buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin pengusahaan taman buru. 11. Pemegang izin usaha kebun buru adalah badan atau orang yang mempunyai izin pengusahaan usaha kebun buru. 12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 14. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut UPT KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

BAB III

PEROLEHAN DAN PEMANFAATAN SPESIMEN SATWA BURU HASIL BERBURU

Article 4

Correction

(1) Memiliki dan membawa hasil berburu berupa spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada pPemburu yang telah memiliki izin berburu. (2) Pemburu dapat MmMemiliki dan membawa hasil berburuspesimen hasil berburu buruan sebagaimana dimaksud padapada dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan setelah memperoleh penandaan dan sertifikatt penandaan dari Kepala UPT KSDA. (3) Penandaan terhadap spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya dari hasil berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan alat penanda (tagging/marking). (4) Sertifikat penandaant sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang memuat informasi tentang: a. kode tanda; b. nama jenis; c. ukuran; d. jenis kelamin; e. asal-usul; dan f. umur. (5) Penandaan dan sSertifikat penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA setelah dilakukan verifikasi terhadap izin berburu dan akta burukewajiban pemburu dilakukan verifikasi. (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalampada ayat (4), Kepala UPT KSDA dapat menyetujui atau menolak menerbitkan memberikan penandaan dan menerbitkan sertifikat penandaan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN). (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen hasil berburu sesuai dengan izin berburu dan akta buru dan izin berburu, Kepala UPT KSDA melakukan penandaan dan menerbitkan sertifikat sekaligus menerbitkan penandaan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN). (8) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen hasil berburu tidak sesuai dengan izin berburu dan akta buru dan izin berburu, Kepala UPT KSDA menolak melakukan penandaan, menerbitkan sertifikat penandaan dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN). (9) umur.Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar.

Article 5

Hasil berburu berupa spesimen satwa buru dan/atau bagian-bagiannya yang telah dilakukan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan non- komersial, yang meliputi: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. memperoleh trophy atau tanda kemenangan; dan atau c. keperluan adat atau pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat

Peraturan Menteri Nomor p-71-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang IZIN MEMILIKI DAN MEMBAWA HASIL BERBURU

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7