PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-62-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPERTEMEN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-62-menhut-ii-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan. (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Article 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan terdiri atas : a. Bagian Umum dan Program; b. Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan; c. Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum.

Article 5

Correction

Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, dan pengelolaan administrasi umum.

Article 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan; b. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

Article 7

Bagian Umum dan Program terdiri atas : a. Subbagian Umum; b. Subbagian Program.

Article 8

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, dan dokumentasi. (2) Subbagian Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pemantuan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

Article 9

Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pendidikan dan pelatihan, dan urusan kesejahteraan sosial.

Article 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan.

Article 11

Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan terdiri atas : a. Subbagian Pelatihan; b. Subbagian Kesejahteraan.

Article 12

(1) Subbagian Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan peningkatan kesejahteraan.

Article 13

Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kerjasama kelembagaan, dan pemberian bantuan hukum.

Article 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kerjasama kelembagaan; b. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; c. pelaksanaan kegiatan non ligitasi dan pemulihan hak.

Article 15

Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum terdiri atas : a. Subbagian Kelembagaan; b. Subbagian Bantuan Hukum.

Article 16

(1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama kelembagaan. (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, non litigasi, dan pemulihan hak.

Peraturan Menteri Nomor p-62-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPERTEMEN KEHUTANAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25