PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-61-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

PERMEN Nomor p-61-menhut-ii-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM

Article 4

Correction

(1) Pembentukan Forum dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kebutuhan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS. (2) Tahapan pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Identifikasi isu penting dalam pengelolaan DAS; b. Identifikasi para pemangku kepentingan termasuk tokoh kunci (key man) yang terlibat dalam pengelolaan DAS. c. Sosialisasi Pengelolaan DAS yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS. d. Musyawarah para pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS, untuk mewujudkan pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan melalui prinsip pengelolaan DAS. e. Membentuk Forum atas dasar kebutuhan dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.

Article 5

(1) Dalam pembentukan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai peran : a. Inisiasi dan fasilitasi; dan b. Penetapan Forum sesuai kewenangannya. (2) Inisiasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait antara lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM). www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 6

(1) Struktur Organisasi Forum paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. (2) Ketua Forum dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku kepentingan;

Article 7

Keanggotaan Forum terdiri dari perwakilan empat kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu: a. Kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. Kelompok Akademisi; c. Kelompok Dunia Usaha; d. Kelompok Masyarakat.

Article 8

Periode Kepengurusan Forum selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu kesepakatan anggota Forum.

Article 9

(1) Forum mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tingkatan antara lain: a. Nasional (Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Nasional) b. Provinsi (Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Provinsi). c. Kabupaten/Kota (Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten/Kota).

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Article 10

Correction

Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : a. Melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat Pusat dan Daerah; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku www.djpp.kemenkumham.go.id kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota; c. Membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang; d. Melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS; e. Menyusun Rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota; f. Mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai; g. Mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Lintas Kabupaten/Lintas Provinsi/Lintas DAS dan membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyusun RPDAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.

Article 11

Fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai; b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; c. Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS. d. Membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

Article 12

(1) Kewenangan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a. Mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidentil dalam rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan instansional, golongan masyarakat dan antar daerah; b. Memberikan saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS untuk keamanan in-situ dan ex-situ serta kesejahteraan masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Memberikan saran dan masukan dalam pembangunan bangunan konservasi tanah dan air di wilayah DAS dan pembangunan bangunan pengamanan aliran air untuk perlindungan DAS dan investasi vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan kekeringan; d. Memberikan saran dan masukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS serta konflik yang terjadi antar instansi/unit pelaksana teknis/golongan/daerah; e. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota dalam penentuan kebijakan pengelolaan DAS; f. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan DAS kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Kewenangan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih atau tidak mengganti kewenangan instansi teknis/pelaksana.

Peraturan Menteri Nomor p-61-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17