PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-56-menhut-ii-2008 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

PERMEN Nomor p-56-menhut-ii-2008 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan: 1. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut. 2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain yang diterbitkan oleh Menteri setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri. 3. Peneriman Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi. 4. Pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersiil adalah pinjam pakai untuk tujuan kepentingan umum terbatas sesuai ketentuan yang berlaku, tidak bertujuan mencari keuntungan dan pemakai jasa tidak dikenakan tarif dalam memakai fasilitas tersebut dan dilaksanakan atau dimiliki oleh instansi pemerintah. 5. Luas kawasan hutan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) adalah luas kawasan hutan suatu provinsi yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan suatu provinsi luasnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi. 6. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 7. L1 adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan, dan bukaan tambang aktif (ha) yang selanjutnya dikenakan 1 (satu) kali tarif PNBP. 8. L2 adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat segera dilakukan reklamasi (ha) yang selanjutnya dikenakan 4 (empat) kali tarif PNBP. 9. L3 adalah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2008 yaitu area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha) yang selanjutnya dikenakan 2 (dua) kali tarif PNBP sampai areal diserahkan kembali. 10. Baseline penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing- masing kategori L1, L2 dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi. 11. Wajib Bayar adalah pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri, bagi izin pada provinsi dengan luas kawasan hutannya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi. 12. Verifikasi adalah penilaian terhadap kewajiban pembayaran dana PNBP penggunaan kawasan hutan. 13. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PENGENAAN PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Article 2

Correction

PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada wajib bayar untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri.

Article 3

Correction

(1) Obyek PNBP pada areal izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal L1, L2, dan L3. (2) L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. bukaan tambang aktif; b. sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen di bidang pertambangan selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan; dan c. obyek pinjam pakai lainnya bukan pertambangan. (3) Sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain: a. pabrik pengolahan; b. washing plant; c. sarana penampungan tailing; d. bengkel; e. stockpile; f. tempat penimbunan slag; g. pelabuhan/dermaga/jetty; h. jalan; i. kantor; j. perumahan karyawan; k. sarana pengolahan; l. instalasi penunjang; m. tempat penyimpanan. (4) Sarana pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, antara lain meliputi instalasi pengolah air limbah atau kolam pengolah air limbah tambang. (5) Instalasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, antara lain meliputi listrik, pipa, telepon dan helipad. (6) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, antara lain bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah B3, dan barang bekas. (7) Obyek pinjam pakai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain untuk keperluan : a. religi; b. pertahanan dan keamanan; c. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; d. penambangan Migas; e. penambangan panas bumi; f. pembangunan jaringan telekomunikasi; g. pembangunan jaringan instalasi air; h. pembangunan jalan tol; i. pembangunan jalan (rel) kereta api; j. pembangunan saluran air bersih dan/atau air limbah; k. pengairan; l. bak penampungan air; m. repeater telekomunikasi; n. fasilitas umum; o. stasiun pemancar radio; dan/atau p. stasiun relay televisi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun oleh Pimpinan Perusahaan/Ketua Koperasi/pimpinan instansi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. (8) L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. penimbunan tanah pucuk; b. penimbunan material tanah penutup atau waste dump; c. kolam sedimen; dan/atau d. bukaan tambang Selesai (Mined Out). yang merupakan bagian rancangan yang disusun oleh Pimpinan Perusahaan/Ketua Koperasi/pimpinan instansi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. (9) L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain bukaan tambang yang secara teknis tidak dapat ditimbun/ditutup kembali, yang merupakan bagian rancangan disusun oleh Pimpinan Perusahaan/Ketua Koperasi/pimpinan instansi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB III

TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI

Article 4

Correction

(1) Baseline luas L1, luas L2 dan luas L3 disusun oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai formulir PNBP-1 pada Lampiran 1 Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal/ instansi terkait selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Baseline dan perkembangan luas L1, luas L2 dan luas L3 disusun oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai formulir PNBP-2 pada Lampiran 2 Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal/instansi terkait setiap akhir tahun. (3) Penyusunan baseline dan perkembangan obyek penggunaan kawasan hutan mengacu pada : a. Design tambang (Mine design) atau rencana kerja di bidangnya dan atau; b. Peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan atau; c. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan atau; d. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) dan atau; e. AMDAL atau UKL & UPL dan atau; f. Survey lapangan. (4) Besarnya dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang harus dibayarkan setiap tahun dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian masing-masing kategori L1, L2, dan L3 dengan tarif yang berlaku, menggunakan rumus : PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) +(L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun L1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) L2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) L3 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Tarif adalah sebagaimana ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2008 dengan satuan Rp/Ha/tahun. (5) Baseline dan perkembangan obyek dilakukan updating/pemutakhiran setiap tahun berdasarkan data realisasi lapangan dari rencana sesuai formulir PNBP-2 pada Lampiran 2 dalam peraturan ini. (6) Berdasarkan updating/pemutakhiran baseline dan perkembangan obyek penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka luas total dari obyek PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada masing- masing kategori L1, L2 dan L3 dihitung berdasarkan rumus perhitungan pada Lampiran 2 pada peraturan ini. (7) Pemutakhiran baseline dan perkembangan luas L1, luas L2 dan luas L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada realisasi bukaan lahan, keberhasilan reklamasi dan koreksi hasil verifikasi. (8) Bagi bukaan tambang aktif yang dikategorikan sebagai L1 dan kemudian tidak ada lagi aktivitas tambang dan menjadi bukaan tambang selesai (mined out), ketegorinya berubah menjadi L2.

Article 5

Bagi pinjam pakai kawasan hutan bersifat non komersiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan tarif sebesar Rp 0,-

Article 6

(1) Tata Cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. (2) Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan setiap tahunnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan dituangkan dalam Formulir PNBP-3 pada Lampiran 3 peraturan ini. (3) Berdasarkan formulir PNBP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNBP Penggunaan Kawasan Hutan disetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP-4 pada Lampiran 4 peraturan ini yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank Persepsi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terbit izin pinjam pakai kawasan hutan. (4) Wajib Bayar secepatnya menyetorkan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada rekening Kas Negara dengan kode instansi : 2906 dan kode MAP : 421441.

Article 7

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kawasan hutan pada akhir tahun dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri ini kepada Menteri Kehutanan dan Menteri teknis dengan tembusan : a. Sekretaris Jenderal Depertemen Kehutanan; b. Kepala Badan Planologi Kehutanan; c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; g. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; h. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; i. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi; j. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota; dan k. Direktur Jenderal/instansi terkait.

Peraturan Menteri Nomor p-56-menhut-ii-2008 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

BAB VII

Article 11

BAB VIII

Article 12