PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-48-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-48-menhut-ii-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

SANKSI

Article 4

(1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelangggaran Kode Etik dijatuhi sanksi atau hukuman. (2) Sanksi atau hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. sanksi moral; b. sanksi disiplin.

Article 5

(1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa : a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui : a. forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil; b. upacara bendera; c. papan pengumuman.

Article 6

(1) Pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sesuai dengan Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang berdampak negatif pada unit kerja dan dikenakan sanksi salah satu jenis hukuman disiplin ringan yang terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang berdampak negatif pada Kementerian Kehutanan dan akan dikenakan sanksi salah satu jenis hukuman disiplin sedang yang terdiri dari : a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara dan akan dikenakan sanksi salah satu jenis hukuman disiplin berat yang terdiri dari : www.djpp.kemenkumham.go.id a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.